Etika Pembangunan Infrastruktur Secara Islam

Hot News

Hotline

Etika Pembangunan Infrastruktur Secara Islam


(Foto/Dok.Ulivia Ristiana)



 Oleh: Ulivia Ristiana*
Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu kebanggaan sekaligus indikator keberhasilan yang dicapai oleh rezim menurut sebagian masyarakat saat ini. Salah satunya adalah pembangunan jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) yang  menjadi sorotan sepanjang tahun 2019. 

Sayangnya, menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tol Japek merupakan produk gagal karena menuai banyak permasalahan. Mulai dari kemacetan panjang, kecelakaan beruntun, ban pecah, hingga pengendara mengalami mual dan muntah karena jalan tol yang bergelombang. 

Permasalahan tersebut sudah diprediksi sebelumnya oleh ketua YLKI. Menurutnya, proses pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek tidak mempertimbangkan berbagai kemungkinan, termasuk jika ada kendaraan mogok di atas tol layang. Tol ini juga diduga banyak kecacatan fisik. Di antaranya sambungan jembatan yang belum rapi dan struktur jalan yang bergelombang.






Berbagai masalah yang terjadi pada proyek infrastruktur mengindikasikan adanya kesalahan pada tahap perencanaan maupun pelaksanaannya. Skema pembiayaan infrastruktur sendiri berbasis hutang dan investasi. Dengan dana yang diperoleh dari berhutang tentu tidak akan mampu membiayai pembangunan secara utuh dan tuntas. Ada saja masalah yang terjadi setelah Infrastruktur diresmikan. Hal ini jelas tidak mencerminkan kepentingan rakyat.

Berbagai proyek strategis ditujukan hanya untuk memberi peluang bagi asing dan kepentingan individu. Bahkan, tol-tol yang dibangun beberapa tahun lalu sepi peminat dikarenakan tarif tol yang mahal. Lalu pertanyaannya, infrastruktur mana yang dibangun atas dasar kepentingan rakyat, jika demikian fakta yang ada?

Secara fisik pembangunan infrastruktur mungkin memang membanggakan. Namun kenyataan di balik kemajuan infrastruktur itu malah menjadikan investor asing bebas menguasai proyek-proyek strategis dan membuat bangsa ini semakin terpuruk dengan iming-iming hutang serta investasi.

Berdasarkan data Kementerian BUMN, jumlah utang perusahaan-perusahaan plat merah (unaudited) mencapai Rp. 5.271 triliun per September 2018. Jumlah utang tersebut mencakup Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank BUMN. Di luar DPK, jumlahnya mencapai Rp. 2.994 triliun (muslimahnews.com, 29/12/19). Sungguh bukan angka yang sedikit.

Merujuk pada tulisan Hafidz Abdurrahman, dalam Islam ada tahapan yang dilakukan untuk membangun infrastruktur, di antaranya:

1. Pembangunan dilakukan dengan menggunakan dana dari Baitul Mal. Dana Baitul Mal diperoleh dari kekayaan alam yang dikelola maksimal oleh penguasa dan didistribusikan secara merata pada rakyat. Tidak seperti saat ini, kekayaan alam banyak yang dimiliki secara individu.

2. Apabila dana Baitul Mal tidak mencukupi atau bahkan kosong, maka yang dilakukan adalah dengan membuka infak dari masyarakat. Apabila dari hasil infak dirasa masih kurang, maka negara akan memungut pajak. Pajak di sini hanya bersifat insidental dan hanya diberlakukan bagi laki-laki yang mampu membayarnya.

Hutang berpeluang mengancam kedaulatan negara, sehingga negara tidak bisa secara pragmatis dalam mengambil hutang ataupun investasi. Dalam Islam opsi hutang dan investasi merupakan pilihan terakhir. Itupun harus sesuai dengan kaidah-kaidah Hukum Syara'. Hutang kepada luar negeri dengan sistem tanpa riba misalnya.

Lalu, haruskah melakukan pembangunan infrastuktur dengan dana dari berhutang? Hal ini sebaiknya dihindari demi kepentingan rakyat itu sendiri.



Editor: Rosendah Dwi Maulaya



This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.