Fenomena Pro-Rakyat yang Tidak Pro-Rakyat

Hot News

Hotline

Fenomena Pro-Rakyat yang Tidak Pro-Rakyat

(foto/https//partaigolput.wordpress.com)


Oleh: Fety Andriani S.Si*


Tahun baru 2020 rakyat dihadapkan dengan berbagai kenaikan tarif. Di antaranya, berupa kenaikan tarif BPJS, tol, listrik, parkir, rokok, dan DAMRI.  Kebijakan yang kapitalistik ini semakin mengokohkan ekonomi neoliberal dan akhirnya menyengsarakan rakyat. Menurut penulis, Indonesia masih dalam genggaman kapitalis dan belum merdeka seutuhnya.

Berdasarkan rilis LMS yang diterima CNBC Indonesia, kenaikan tarif tol untuk golongan I naik menjadi Rp. 107.500 dari Rp. 102.000. Sedangkan golongan II naik menjadi Rp. 177.000 dari Rp. 153.000. Untuk kenaikan harga rokok berbanding lurus dengan kenaikan tarif cukai yakni sebesar 23%.

BPJS memiliki kenaikan yang cukup signifikan. Di antaranya adalah kenaikan iuran bagi Peserta Mandiri yakni kelas III naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 per jiwa, kelas II naik dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000 per jiwa, dan kelas I naik dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000 per jiwa.

Sedangkan untuk tarif parkir per-wilayah DKI Jakarta diatur untuk mobil minimal Rp 3 ribu/jam dan maksimal Rp 12 ribu/jam, sedangkan untuk motor minimal Rp 2 ribu/jam dan maksimal Rp 6 ribu/jam. Sedangkan untuk kenaikan tarif DAMRI berkisar Rp 10.000-15.000 untuk setiap rute.

Tidak hanya kenaikan tarif yang menyengsarakan, nasib pilupun  harus dipikul oleh para buruh. Karena pemerintah tidak memperhatikan kesejahteraanya, tetapi malah mempermudah masuknya tenaga kerja asing.

Melalui RUU Omnibus Law soal cipta lapangan kerja, pemerintah menggodok regulasi untuk mempermudah masuknya tenaga kerja asing. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memberi alasan bahwa tujuan RUU cipta lapangan kerja dimaksudkan untuk menambah nilai investasi di Indonesia dari asing. Dana investasi tersebut katanya, untuk membangun lapangan kerja bagi rakyat.






Nyatanya, pemerintah beralibi menciptakan lapangan kerja adalah untuk mensukseskan target RUU tersebut. Dengan demikian, tenaga kerja asing dapat keluar-masuk dengan bebas di Indonesia.

Apabila dibuka keran TKA, benarkah lapangan kerja tadi ditujukan untuk rakyat atau malah untuk pihak-pihak asing? Rakyat tentu dapat menilai siapa bekerja untuk siapa. Jadi stop tipu-tipu.

Belum selesai dengan masalah serbuan tenaga kerja asing, kini buruh juga harus dilema menghadapi wacana aturan lainnya. Yakni sistem pengupahan yang tidak lagi hitungan bulan namun dirubah menjadi per jam.

Lagi-lagi nasib buruh dipermainkan. Fleksibilitas jam kerja menyebabkan perencanaan lainnya terganggu. Hidup bukan hanya soal kerja namun ada keluarga yang harus diperhatikan, berinteraksi dengan masyarakat, dan berbagai tuntutan lainnya.

Di sisi lain, komposisi tim yang membahas Omnibus Law juga menjadi sorotan. Sebab mayoritas diisi oleh kalangan pengusaha yang menimbulkan anggapan adanya kedekatan penguasa dan pengusaha. Inilah bukti bahwa dalam pemerintahan demokrasi, negara adalah milik penguasa dan pengusaha. Ya, hanya mereka berdua bukan rakyat. Rakyat terpinggirkan, sudah.

Demokrasi adalah Penguatan Liberalisme, Sekulerisme, dan Kapitalisme

Fakta-fakta di atas semakin membukakan mata bahwa Indonesia masih memiliki segudang persoalan yang tidak bisa dilepaskan dari penjajahan oleh negara-negara imperialis untuk menguatkan cengkeramannya. Alhasil Indonesia semakin liberal dan terjajah.

Menurut penulis bahwa liberalisme, sekularisme, dan kapitalisme adalah topik yang tak terpisahkan dari demokrasi. Demokrasi dalam teorinya adalah sistem yang memberikan ruang untuk terwujudnya kehendak rakyat. Namun dalam kenyataannya, praktik liberalisasi membuka jalan bagi segelintir elit pemilik modal untuk berkuasa. Politik balas budi (oleh penguasa atas dukungan finansial dari pengusaha) menjadikan kebijakan penguasa berorientasi pada kepentingan pengusaha. Sehingga kepentingan dan kehendak rakyat menjadi terabaikan.

Inilah yang terjadi pada negara ini. Legislasi di parlemen sangat pro terhadap kepentingan pemilik modal. Seharusnya penguasa menjalankan amanah demi tegaknya kebenaran dan terpenuhinya hajat publik bukan demi terpenuhinya hasrat pribadi yang membabi buta. Rakyat juga semestinya tidak terhanyut dalam euforia kooptasi yang bermuara pada kepentingan kapitalis.

Di satu sisi, demokrasi yang berasaskan sekularisme telah meniadakan peranan Sang Pencipta. Menafikan keberadaan Allah sebagai Al-Khaliq sekaligus Al-Mudabbir. Akhirnya kerusakan dan kemerosotan yang diperoleh. Menguatnya cengkraman asing, penguasaan SDA, kebutuhan hidup yang serba mahal, tanggungan yang semakin memberatkan dan berbagai kerusakan yang merebak di seluruh sendi kehidupan.

Islam Adalah Solusi, Radikalkah?

Periayahan rakyat dalam Islam jauh berbeda. Masalah umat dilihat dengan kacamata syariat begitu pun solusinya adalah syariat. Islam memandang bahwasanya penguasa adalah pelayan rakyat. Maka seorang pelayan seharusnya bekerja untuk memenuhi kebutuhan tuannya. Seharusnya mereka tidak menganggap kekuasaan sebagai ladang profesi. Pun tidak juga mengerahkan segala daya upaya untuk memperoleh pendapatan fantastis.

Seharusnya mereka mengatur pengelolaan layanan publik sedemikian rupa agar dapat terjangkau oleh rakyat. Kebijakan dibuat untuk memudahkan rakyat danmemenuhi kebutuhannya. Rakyat diberdayakan dengan memberikan pendidikan gratis. Lalu menyediakan lapangan pekerjaan.

Dengan itu rakyat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika individu tidak mampu memenuhi kebutuhannya maka negara wajib memenuhi kebutuhan pokoknya baik kebutuhan sandang, pangan, dan papan maupun kebutuhan jasa lainnya seperti kesehatan dan keamanan.
Caranya adalah dengan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam milik umum dan milik negara melalui Badan Usaha Milik Negara atau memberikan subsidi dari Baitul Mal. Sungguh! Apabila itu semua diterapkan tak ada rakyat yang disengsarakan. Hal ini sudah terbukti 14 abad silam, dimana saat itu Rasulullah saw langsung yang menerapkannya.

Jadi, negara dalam sistem ekonomi Islam akan terjun langsung sebagai aktor ekonomi bukan hanya sebagai regulator. Dengan begitu kehidupan sejahtera yang didambakan rakyat dapat tercipta. Wallahu 'alam bishshawab



*Penulis adalah Muslimah Peduli Generasi

Editor: Rosendah Dwi Maulaya

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.