Kekhawatiran Rakyat Terhadap Wacana Pencabutan Subsidi Gas

Hot News

Hotline

Kekhawatiran Rakyat Terhadap Wacana Pencabutan Subsidi Gas

(Foto/https//liputan6.com)

Oleh: Nurul Mustika Dewi*


Dikabarkan bahwa Presiden Joko Widodo berencana mencabut subsidi LPG 3 kg. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menjelaskan nantinya akan diputuskan pada rapat terbatas bersama Menteri Kabinet Indonesia Maju. Kementerian ESDM juga belum memberikan laporan terkait rencana perubahan tersebut. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ego Syahrial menyampaikan distribusi subsidi elpiji 3 kg ini dibatasi lantaran merupakan bagian pengeluaran terbesar dibanding alokasi subsidi energi yang lain.

Wacana pencabutan subsidi gas disebabkan karena subsidi tersebut dianggap belum tepat sasaran. Pemerintah menilai kebanyakan yang membeli gas melon bersubsidi adalah orang kaya. Sehingga manfaatnya kurang bisa dirasakan oleh rakyat kecil. Pemerintah pun memutuskan akan mencabut subsidi dan menggantinya dengan voucher gas yang akan diberikan kepada orang miskin saja. Namun, kriteria penerima voucher belum ditentukan.

Rakyat cemas, metode ini rentan terjadi kecurangan. Pemerintah terutama Pemerintah Desa bisa saja mendahulukan keluarganya daripada masyarakat yang membutuhkan.  Kecemasan turut dirasakan oleh pedagang warung masakan yang sangat memerlukan gas LPG. Otomatis mereka harus menaikkan harga jual yang secara tidak langsung akan berdampak kepada pekerja/buruh. Sehingga, rakyat terpaksa merogoh kantong lebih dalam untuk memenuhi kebutuhan makan.

Alasan kedua, Indonesia merupakan negara yang menganut sistem ekonomi kapitalisme yang hanya berfokus kepada manfaat yang sebesar-besarnya. Walaupun Indonesia adalah negara yang kaya, namun pemasukan kas negara terbesar hanya dari pajak. Wajar, semakin hari pemerintah terus memotong subsidi-subsidi yang ada untuk mengurangi pengeluaran yang membebani kas negara.

Dalam sistem Islam tidak ada istilah subsidi. Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan masyarakat daulah tanpa membedakan yang kaya dan yang miskin. Berdasarkan kitab nidzomul Islam karya syeikh Taqiyuddin an-Nabhani, penerapan sistem ekonomi di dalam Islam mencakup dua segi yaitu pengumpulan harta dan pendistribusiannya.

Perolehan harta tidak pernah dilakukan kecuali sesuai dengan hukum syari'at Islam. Sedangkan distribusi harta berarti negara mengeluarkannya sesuai dengan hukum-hukum yang menyangkut pengeluaran negara. Harta tersebut diberikan kepada pihak yang lemah. Namun, diberlakukan larangan pengelolaan harta bagi orang-orang terbelakang mental dan berperilaku mubadzir  sehingga negara perlu mengangkat orang yang ahli dalam mengaturnya.






Negara wajib mengumpulkan zakat atas harta yang dimiliki oleh rakyat dengan menganggapnya sebagai ibadah dan hanya diberikan kepada delapan ahnaf  yang patut menerimanya. Negara juga harus mengambil kharaj (atas tanah), jizyah (dari rakyat non muslim), dan cukai perbatasan yang dipungut untuk urusan administrasi negara dan pelayanan bagi umat. Negara pun menerima infaq, waqaf, dan sodaqoh dari masyarakat. Pemasukan utama dan terbesar sebuah negara adalah hasil dari kepemilikan umum dan negara.

Kepemilikan umum yang tidak boleh dimiliki oleh individu meliputi air (laut, sungai, dan danau), padang rumput/hutan, dan api (pertambangan dan perminyakan). Negara mengolah kepemilikan umum tersebut lalu seluruh hasilnya digunakan untuk memenuhi 6 hak rakyat. Hak rakyat tersebut meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan.

Sumber daya alam di Indonesia sangat melimpah. Jika diatur oleh sistem Islam seperti yang telah dijelaskan, maka kecemasan rakyat terkait pemenuhan kebutuhan bahan pokok bisa dihilangkan. Bahkan masalah di bidang lain seperti masalah sosial, ekonomi, pendidikan, politik luar negeri, dan pemerintahan juga akan terselesaikan.

Berdasarkan firman Allah,"Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri tersebut beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.”(QS: Al-A’raf [7]: 96).

Sesuai dalam firman-Nya tersebut, insyaAllah, Allah akan menurunkan berkahnya ke Indonesia karena ketaqwaan pemimpin dan juga rakyatnya. Sehingga, menurut penulis solusi dari kecemasan rakyat terkait pemenuhan kebutuhannya adalah mengganti peraturan hidup dengan sebaik-baik aturan yakni dari Sang Pencipta Alam SemestaSebagaimana yang sudah dijalankan Rasulullah Saw pada zamannya dan generasi terbaik setelahnyaWallohu a'lam...



/*Penulis adalah aktivis dan pemerhati masyarakat Cikarang

Editor: Rosendah Dwi Maulaya

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.