Ketidakkonsistenan MUI dan Pemerintah Terkait BPJS

Hot News

Hotline

Ketidakkonsistenan MUI dan Pemerintah Terkait BPJS


(Foto/https://money.kompas.com)


Oleh : Fety Andriani S.Si


Masalah jaminan kesehatan sepertinya tidak ada habisnya untuk dibahas. Di tahun 2015 lalu, BPJS ramai dibicarakan terkait pernyataan MUI tentang keharaman BPJS. Ketua MUI saat itu, KH. Ma'ruf Amin menyatakan bahwa BPJS baik secara prosedural maupun substansial hukumnya haram. Pernyataan tersebut kemudian diralat, yang semulanya “haram” menjadi “tidak sesuai dengan syariat Islam”. MUI berkesimpulan bahwa BPJS tak sesuai syariah karena diduga kuat mengandung gharar atau ketidakjelasan akad yang memicu potensi maysir (judi) dan melahirkan riba.

Apa bedanya haram dan tidak sesuai dengan syariat? Bukankah gharar, maysir dan riba adalah haram? Lantas apa yang menjadikan kata "haram" dan "tidak sesuai syariat" berbeda? Lalu setelah diubah, akankah BPJS berubah menjadi halal? Sungguh, pernyataan seperti ini membuat rakyat menjadi bingung.

Setelah memaksa kehendaknya agar rakyat menerima BPJS, kini pemerintah juga mewakili asuransi BPJS seolah ia sebagai korban. Isu BPJS mengalami defisit begitu santer dikabarkan. Hal ini juga dijadikan alasan untuk menaikan iuran BPJS. Seolah tidak cukup dengan menaikkan iuran BPJS, kini lagi-lagi rakyat harus menelan pil pahit sebab pelayanan kesehatan akan dibatasi.






Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menduga salah satu penyebab defisit BPJS Kesehatan adalah pembengkakan biaya klaim kepada rumah sakit. Pembengkakan biaya ini diduga karena tindakan dokter kepada pasien yang dilakukan secara berlebihan. Padahal layanan yang diberikan dalam program JKN adalah layanan kesehatan dasar dengan dana yang terbatas. Praktik dokter dinilai berlebihan dalam penanganan persalinan, tindakan penyakit jantung, dan tindakan terhadap penyakit kanker (detik.com).

Terawan juga menjelaskan bahwa selama ini pemerintah mengacu pada pasal 19 UU Nomor 40 Tahun 2004. "Yang bunyinya adalah pelayanan kesehatan dasar. Kalau dibikin unlimited medical services, pasti akan menjadi kolaps," tuturnya.

Menanggapi pernyataan Menkes tersebut, Ketua Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr. HN Nazar mengatakan dalam tiga tahun terakhir, sejumlah rumah sakit di Indonesia yang kerap menjadi rujukan dalam menangani penyakit jantung terus menurunkan biaya pemasangan ring (stent). Menurutnya, tindakan yang dilakukan dokter spesialis kardiovaskular dalam pemasangan ring sudah dengan metode yang ketat (kompas.com).

Begitulah potret layanan kesehatan di negeri ini. Rakyat digenjot dengan kebijakan zhalim sementara para kapitalis dibantu menumpuk materi dengan berbagai cara. Layanan kesehatan yang seharusnya didapatkan dengan mudah bahkan cuma-cuma, tetapi faktanya kebijakan zhalim menjadikan kesehatan adalah barang mewah yang sulit didapatkan.

Jaminan kesehatan yang digadang-gadang sebagai solusi untuk mendapatkan layanan kesehatan, nyatanya telah menjadi beban bagi rakyat. Iuran dilipatgandakan namun layanan diminimalkan.

Harus dipahami bahwa BPJS bukan layanan kesehatan dari pemerintah. Faktanya, skema BPJS adalah murni asuransi konvensional. BPJS adalah penyelenggara layanan kesehatan swasta yang ditunjuk oleh pemerintah. Uang yang rakyat serahkan kepada asuransi dikelola oleh asuransi lalu dikembalikan kepada rakyat lagi. Jadi, negara tidak memberikan jaminan kesehatan.

Oleh karena BPJS adalah asuransi maka di dalamnya terdapat unsur riba. Iuran yang dibayarkan setiap bulannya akan diputar lagi oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Lalu BPJS akan mendapatkan bunga dari perputaran uang tersebut. Pemerintah seolah mendadak rabun kronis. Tak nampak bahwa dari uang rakyat tersebut pihak BPJS telah diberikan keuntungan yang banyak.

Inilah bukti nyata pemerintah memposisikan dirinya sebagai regulator semata, sebagai penghubung antara rakyat dengan swasta. Sebab pemerintahan telah berevolusi menjadi rezim korporatokrasi.

Rezim ini telah menjadikan rakyat sebagai tumbal atas kepentingan mereka. Penguasa hanya melayani kepentingan pengusaha. Pengusaha yang memberikan modal bagi calon penguasa. Benang merah ini saling berkelindan, mereka sama-sama saling membutuhkan. Maka tidak heran kebijakan yang dibuat bukan untuk mensejahterakan rakyat.

Sistem kapitalisme merupakan biang kerok berbagai permasalahan termasuk kesehatan. Rezim korporatokrasi adalah buah dari sistem kapitalisme. Penguasa yang seharusnya sebagai pelayan rakyat dan bertanggung jawab atas kebutuhan umat telah digantikan oleh asuransi. Permasalahan ini tidak akan berujung jika terus bertumpu pada sistem yang cacat ini.

Pengelolaan kesehatan dalam Islam dilakukan atas landasan yang shahih. Islam memandang bahwasanya penguasa adalah pelayan bagi rakyatnya. Seorang pelayan harus memenuhi kebutuhan tuannya.

Rasulullah Saw bersabda " Imam (Khalifah) yang menjadi pemimpin manusia, adalah laksana penggembala. Hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap urusan rakyatnya." (HR. Bukhari)

Sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan adalah kebutuhan pokok. Maka negara harus menjamin pemenuhan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sandang, pangan, dan papan dijamin ketersediaannya dan pendistribusiannya. SDM diberdayakan dan lapangan pekerjaan dibuka. Sehingga dengan ini kebutuhan rakyat bisa terpenuhi baik secara langsung maupun tidak langsung. Kesehatan dan keamanan diberikan secara gratis namun berkualitas. Begitulah Islam hadir menyelesaikan problematika kehidupan manusia.

Contoh-contoh mengelola kehidupan seperti ini telah diterapkan Rasulullah sebelumnya, dan sukses mensejahterakan. Wallahu'alam bishshawab.



Editor: Rosendah Dwi Maulaya

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.