Korupsi Sistemik dan Terstruktur di Indonesia

Hot News

Hotline

Korupsi Sistemik dan Terstruktur di Indonesia

(Foto/https//liputan6.com)


Oleh Murni Supirman


Pada penghujung tahun 2019 lalu, negeri ini banyak dihadapkan dengan polemik yang memalukan dan memilukan. Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan para pejabat elit politik membuktikan bahwa sistem yang diterapkan hari ini bermasalah dan rusak; lemah dari sisi mental, akhlak dan hukum yang diadopsi.

Terbongkarnya banyak kasus/skandal korupsi makin membuat kita terperangah. Hal ini bukan tanpa sebab, hampir semua yang melakukan tindak pidana korupsi ini adalah mereka dari partai pemenang pemilu, yang notabenenya kebanyakan dari mereka berada di posisi penentu kebijakan-kebijakan di negeri ini. Sungguh hal ini mengerikan dan menyakitkan hati rakyat Indonesia.

Contohnya saja kasus korupsi di Jiwasraya, Asabri, Pelindo, proyek fiktif di KemenPUPR, suap di KPU yang melibatkan partai penguasa, juga kasus di Garuda, dan beberapa kasus lainnya. Kebanyakan dana yang digondol maling berdasi adalah milik rakyat yang tidak memahami apa-apa.

Banyaknya kasus korupsi seperti yang disebutkan di atas, membuat publik mempertanyakan kembali sejauh mana kinerja KPK dalam memberantas kasus-kasus tersebut. Sebab selama ini jika dilihat, kegiatan yang dilakukan oleh KPK lebih berorientasi dalam penindakan dan sanksi, tidak lebih.







Inilah barangkali salah satu penyebab kenapa UU KPK buru-buru direvisi, mungkin karena dikhawatirkan akan banyak kalangan politisi  yang akan diciduk, hingga KPK saat ini tak ubahnya seperti macan yang kehilangan taringnya. Mereka tidak bisa melakukan penggeledahan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindakan korupsi dan penyuapan, sebelum memperoleh persetujuan dari badan pengawas KPK.

Revisi UU KPK yang dilakukan secara jelas dan terang-terangan justru menghambat kerja KPK. Salah satunya mempersulit rantai izin penyidikan yang sebelumnya sudah panjang karena harus melewati direktur penyidikan, deputi penindakan, dan pimpinan KPK. Padahal petugas KPK harus bergerak cepat dalan menciduk koruptor dan menyita barang bukti (Tempo.co/17012020)

Lucunya lagi, oleh dewan pengawas KPK justru memberikan jangka waktu satu minggu kepada pihak yang ingin digeledah sebelum KPK melakukan pemeriksaan. Ini jelas ada intervensi dari pihak yang bersangkutan.

Tindakan yang melenceng seperti ini jelaslah penyakit bawaan dari sistem sekuler, mereka tidak menggunakan hati nurani dalam setiap gerak langkahnya. Tindakan mereka selalu berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pribadi dan kelompoknya. Lebih-lebih mereka saat ini sedang berada dalam sistem, mustahil diberantas dengan kerja lembaga semacam KPK. Sebab selain nampak sudah tidak independen, KPK telah dilemahkan posisinya.

Lalu bagaimana sistem Islam dalam hal memberantas korupsi. Islam memposisikan negara sebagai pengurus urusan umat, berkewajiban menjaga akidah masyarakatnya melalui sistem manajemen dan kurikulum pembentukan fikrah (pola pikir) dan nafsiyah (pola sikap), sehingga upaya ini nantinya melahirkan individu yang taat dan bertakwa.

Dalam penerapan sistem dan aturan yang bersumber dari Al-Khalik berupa syariat yang paripurna serta regulasi yang diterapkan di segala bidang, tentu akan mencegah perilaku suap apa lagi korupsi. Sebab sistem Islam menutup peluang bagi orang-orang untuk menyalahgunakan wewenang. Bahkan tidak ada ruang untuk memuluskan kepentingan pribadi karena tidak akan ada individu atau lembaga manapun yang bisa diajak bekerja sama. Selain karena takwanya, juga karena semata-mata takut kepada Allah.

Ketika ada pejabat yang terindikasi melakukan aktifitas tersebut, maka sanksi yang diberikan berupa sanksi yang membuat efek jera dan hal ini berlaku tanpa tebang pilih. Seperti pada masa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam, pernah terjadi sebuah kasus pencurian yang melibatkan seorang wanita bangsawan Quraisy dari Bani Makhzumiyah. Kasus ini segera merebak menjadi berita utama di kalangan kaum Quraisy. 

Rasulullah Saw tetap menghukumnya seraya bersabda, "Wahai manusia! Sesungguhnya yang menyebabkan binasanya umat-umat sebelum kalian ialah apabila mereka mendapati ada orang mulia yang mencuri, mereka membiarkannya. Tetapi apabila mereka mendapati orang lemah diantara mereka yang mencuri, mereka akan menjatuhkan hukuman kepadanya. Demi Allah!, sekiranya Fatimah binti Muhammad yang mencuri, niscaya aku akan memotong tangannya." (Muttafaq 'alaih). Wallahu'alam.



Editor: Muh Fahrurozi

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.