LGBT Kian Berani Unjuk Diri

Hot News

Hotline

LGBT Kian Berani Unjuk Diri

(Ilustrasi/disain-www.dapurpena.com)


Oleh: Kunthi Mandasari*


Pemerkosaan berantai yang dilakukan oleh Reynhard Sinaga cukup menyita perhatian publik. Warga Negara Indonesia (WNI) yang tengah menempuh program doktoral ini telah melakukan pemerkosaan pada ratusan pria di Inggris, sehingga menjadi perhatian serius untuk menyelesaikannya.

Dikutip dari suara.com, (14/01/2020), Walikota Depok, Mohammad Idris pada tanggal 10 Januari 2020, menginstruksikan kepada jajarannya untuk merazia penghuni tempat tinggal sewaan sebagai upaya untuk menghentikan ‘tindakan asusila’. Idris mengklaim rencananya itu sebagai upaya pencegahan terhadap penyebaran LGBTI di kota Depok. Guna menindak lanjuti kasus WNI pemerkosa yang dipenjarakan di Inggris, Reynhard Sinaga.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Amnesti International Indonesia (AII) Usman Hamid menilai bahwa menyukai sesama jenis bukanlah bentuk kejahatan. Usman justru menyebut razia yang dilakukan oleh Pemkot Depok terhadap komunitas LGBTI merupakan bentuk tindakan yang tidak manusiawi. Bahkan razia yang dilakukan oleh Pemkot Depok dianggap mencerminkan perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat mereka.






Sebenarnya, apa yang dilakukan oleh kaum LGBT itu sama sekali tidak manusiawi bahkan tidak pula hewani. Karena tidak ada seekor hewan pun yang menyukai sesama jenis. Sehingga jelas, bahwa yang berjalan tidak sesuai dengan kodratnya ialah kaum LGBT yang menyalurkan naluri melestarikan diri dengan cara yang diharamkan oleh Allah Swt. Sehingga merendahkan kedudukan manusia yang sebenarnya adalah umat terbaik, sebagaimana tercantum dalam (QS. Ali-Imran: 110).

Mereka memutar balikkan fakta, bahkan menuduh adanya penyalahgunaan aturan terkait dengan ketertiban umum untuk melecehkan LGBTI. Usman, juga meminta pemerintah segera mencabut aturan yang dianggap mendiseminasikan kelompok minoritas.

Hal serupa juga disampaikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang menilai hal tersebut termasuk ke dalam tindakan diskriminatif. Melalui Koordinator Subkomisi Pemajuan Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, mengatakan pihaknya telah melayangkan surat kepada Wali Kota Depok Mohammad Idris dengan maksud meminta untuk membatalkan instruksi tersebut. Selain itu, Beka juga menyebutkan dalam surat itu Komnas HAM meminta pemerintah Kota Depok melakukan perlindungan bagi kelompok minoritas orientasi seksual dan identitas gender tersebut (jabar.suara.com, 13/01/2019).

Ketika upaya untuk pencegahan LGBT justru mendapatkan tuduhan dan mendapat ganjalan, maka wajar jika jumlah kaum LGBT dari tahun ke tahun kian semakin menjamur. Dilansir dari BBC.com (10/04/2019), menurut Laporan LGBT Nasional Indonesia, Hidup Sebagai LGBT di Asia pada tahun 2013 yang disusun oleh Badan Bantuan Pembangunan Internasional Amerika (USAID) bekerja sama dengan Badan Program Pembangunan PBB (UNDP), jumlah organisasi LGBT di Indonesia relatif besar, yang terdiri dari dua jaringan nasional dan 119 organisasi yang didirikan di 28 dari 34 provinsi di Indonesia. Sebagian besar di antaranya aktif berperan di bidang kesehatan, publikasi, dan penyelenggaraan kegiatan sosial dan pendidikan.

Sementara itu, untuk jumlah terkini individu LGBT di Indonesia belum diketahui secara pasti, namun Kementerian Kesehatan, pada tahun 2012, memperkirakan terdapat 1.095.970 LSL (lelaki sama lelaki) di Indonesia. Angka tersebut diprediksi terus bertambah tiap tahunnya, terlebih jika keberadaan kaum LGBT justru ditopang dengan sistem dan gerakan global. Sehingga memberantas kaum LGBT akan sulit diwujudkan.

Lantas kepada siapa kita harus berharap? Jika aturan yang ditegakkan justru terbentur dengan Hak Asasi Manusia (HAM). HAM kerap kali dijadikan pembenaran atas perbuatan menyimpang dan menempatkan perilaku menyimpang seolah-oleh sebagai korban. Sedangkan para korbannya justru tidak memiliki hak untuk menyuarakan HAM dan menikmati kebebasan dan keamanan mereka.

Permasalahan LGBT akan terus menjadi momok yang berkepanjangan selama akarnya masih dibiarkan untuk diterapkan. Harus ada upaya untuk mencabut akar permasalahannya dan menggantinya dengan hukum buatan Sang Pencipta. Namun, upaya ini akan sia-sia jika hanya dilakukan oleh individu ataupun kelompok saja. Harus ada negara yang bersedia mengadopsi aturan Islam secara keseluruhan. Agar para pelaku LGBT mendapatkan penanganan dan hukuman yang telah Allah Swt. tentukan dalam syariat-Nya. Wallahu 'alam bish-shawab.



*/Penulis adalah Pemerhati Generasi dan Member AMK

Editor: Ulfiatul Khomariah

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.