Penggangguran di Indonesia, Realita?

Hot News

Hotline

Penggangguran di Indonesia, Realita?

(Foto/https//gemasuryafm.com)



Oleh: Nurul Fadhilah*


Pemerintah Kabupaten Bekasi mencatat jumlah pengangguran di wilayah setempat lebih dari 150 ribu jiwa. Dibandingkan jumlah penduduk sebanyak 3,7 juta jiwa, angka itu setara empat persen (metro.co,17/12/2019).

"Jumlah pengangguran ini menjadi tertinggi keempat di Jawa Barat," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Uju, di Cibitung, Senin, 16-Desember-2019. Menurutnya, pengangguran datang dari luar Bekasi karena migrasi. Hal ini diketahui berdasarkan data pertumbuhan penduduk di mana faktor urbanisasi mencapai empat persen dalam setiap tahun. "Pertumbuhan dari angka kelahiran sangat kecil," ucap Uju.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk akibat migrasi di Kabupaten Bekasi mencapai tinggi disebabkan wilayahnya terdapat kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Uju menyebut, ada lebih dari lima ribu perusahaan Nasional dan Internasional di wilayahnya.

Melihat fakta di atas, tentu miris. Kabupaten Bekasi adalah salah satu daerah yang diharapkan dapat mensejahterakan rakyat karena wilayah yang cukup strategis dan sumber daya manusia yang memadai.

Nah, bagaimana dengan daerah lain di Indonesia? Pelajarilah kembali, wahai saudaraku.

Akar Masalah Pengangguran

Berbicara masalah pengangguran, mari kita tilik penyebabnya. Penganguran disebabkan oleh 2 faktor utama: Faktor Individual dan faktor Sosial Ekonomi.

1.    Faktor Individual

Dalam hal ini pengangguran disebabkan oleh hal-hal berikut:

a. Faktor kemalasan individu
Penganguran yang berasal dari kemalasan individu sebenarnya sedikit. Namun, dalam sistem materialis dan politik sekularis, banyak yang mendorong masyarakat menjadi malas, salah satunya adalah sistem penggajian yang tidak layak atau maraknya perjudian. Orang miskin jadi malas bekerja karena lebih memilih jalan instan untuk mendapatkan rupiah, lepau-lepau perjudian pun jadi pilihan untuk mengadu nasib.






b. Faktor cacat/uzur
Dalam sistem kapitalis, hukum yang diterapkan adalah ‘hukum rimba’. Karena itu, tidak ada tempat bagi mereka yang cacat/uzur untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Meskipun sekarang sudah ada kolom penempatan CPNS bagi mereka yang cacat misalnya, namun tetap saja tidak mengcover semua mereka yang cacat itu.

c. Faktor rendahnya pendidikan dan keterampilan
Saat ini sekitar 74% tenaga kerja Indonesia adalah mereka yang berpendidikan rendah, yaitu SD dan SMP. Dampak dari rendahnya pendidikan adalah rendahnya keterampilan yang dimiliki. Belum lagi sistem pendidikan Indonesia yang tidak fokus pada persoalan praktis yang dibutuhkan dalam kehidupan dan dunia kerja. Pada akhirnya mereka menjadi pengangguran intelek.

Faktor sistem sosial dan ekonomi

Faktor ini merupakan penyebab utama meningkatnya pengangguran di Indonesia, di antaranya:

a. Ketimpangan antara penawaran tenaga kerja dan kebutuhan.
Tahun 2006 diperkirakan akan muncul pencari tenaga kerja baru sekitar 1,8 juta orang, sedangkan yang bisa ditampung saat ini dalam sektor formal hanya 29% saja. Sisanya di sektor informal atau menganggur.

b. Kebijakan Pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat.
Banyak kebijakan Pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat dan menimbulkan pengangguran baru. Menurut Menakertrans, kenaikan BBM sekitar 108% akan menambah pengangguran 1 juta orang, begitu juga kebijakan ekspor rotan batangan dan impor beras.

Kebijakan Pemerintah yang lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi bukan pemerataan juga mengakibatkan banyak ketimpangan dan pengangguran. Banyaknya pembukaan industri tanpa memperhatikan dampak lingkungan telah mengakibatkan pencemaran dan mematikan lapangan kerja yang sudah ada.

c. Pengembangan sektor ekonomi non-real
Dalam sistem ekonomi kapitalis muncul transaksi yang menjadikan uang sebagai komoditas yang di sebut sektor non-real, seperti bursa efek dan saham perbankan, sistem ribawi maupun asuransi. Sektor ini tumbuh pesat. Nilai transaksinya bahkan bisa mencapai 10 kali lipat daripada sektor real.

Pertumbuhan uang beredar yang jauh lebih cepat daripada sektor real ini mendorong inflasi dan penggelembungan harga aset sehingga menyebabkan turunnya produksi dan investasi di sektor real. Akibatnya, hal itu mendorong kebangkrutan perusahan dan PHK tak bisa dielakkan. Inilah penyebab utama krisis ekonomi dan moneter yang terjadi sejak tahun 1997.

Peningkatan sektor non-real juga mengakibatkan harta beredar hanya di sekelompok orang tertentu saja, dan tidak memilki konstribusi dalam penyediaan lapangan pekerjaan.

d. Banyaknya tenaga kerja wanita.
Jumlah wanita pekerja pada tahun 1998 ada sekitar 39,2 juta. Jumlah ini terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan jumlah tenaga kerja wanita mengakibatkan persaingan antara pencari kerja laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, dalam sistem kapitalis, untuk efisiensi biaya, biasanya yang diutamakan adalah wanita karena mereka mudah diatur dan tidak banyak menuntut, termasuk dalam masalah gaji. Kondisi ini mengakibatkan banyaknya pengangguran di pihak laki-laki.

Rasulullah saw memberi contoh mengurus rakyat

Sang teladan kita, Rasulullah saw, secara praktis mempraktikkan bagaimana melihat rakyat. Beliausenantiasa berupaya memberikan peluang kerja bagi rakyatnya. Suatu ketika Rasulullah memberikan dua dirham kepada seseorang. Kemudian beliau bersabda, "Makanlah dengan satu dirham, dan sisanya, belikanlah kapak, lalu gunakan kapak itu untuk bekerja!".

Mekanisme yang dilakukan beliau saw dalam mengatasi pengangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan secara garis besar dilakukan dengan dua cara, yaitu: mekanisme individu dan sosial ekonomi.

1. Mekanisme individu

Dalam mekanisme ini pemimpin secara langsung memberikan pemahaman kepada individu, terutama melalui sistem pendidikan, tentang wajibnya bekerja dan kedudukan orang-orang yang bekerja di hadapan Allah Swt. serta memberikan keterampilan dan modal bagi mereka yang membutuhkan. Islam pada dasarnya mewajibkan individu untuk bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup. Banyak nash Al-Quran maupun as-Sunnah yang memberikan dorongan kepada individu untuk bekerja. Misalnya, firman Allah Swt.:

Berjalanlah kalian di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. (QS al-Mulk [67]: 15).

Imam Ibnu Katsir (Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm, IV/478) menyatakan: "Maksudnya, bepergianlah kalian semua ke daerah di bumi mana pun yang kalian kehendaki, dan bertebaranlah di berbagai bagiannya untuk melakukan beraneka ragam pekerjaan dan perdagangan."

Dalam hadist, Rasulullah saw. bersabda:
Cukuplah seorang Muslim berdosa jika tidak mencurahkan kekuatan menafkahi tanggungannya. (HR Muslim).
Bahkan Rasulullah pernah mencium tangan Saad bin Muadz ra. tatkala beliau melihat bekas kerja pada tangannya, seraya bersabda, “Ini adalah dua tangan yang dicintai Allah Taala.”

Jelas, Islam mewajibkan kepada individu untuk bekerja. Ketika individu tidak bekerja, baik karena malas, cacat, atau tidak memiliki keahlian dan modal untuk bekerja, maka pemimpin berkewajiban untuk memaksa individu bekerja serta menyediakan sarana dan prasarananya, termasuk di dalamnya  pendidikan. 

Hal ini pernah dilakukan Khalifah Umar ra. ketika mendengar jawaban orang-orang yang berdiam di masjid pada saat orang-orang sibuk bekerja, mereka mengatakan bahwa mereka sedang tawakal. Saat itu beliau berkata, "Kalian adalah orang-orang yang malas bekerja, padahal kalian tahu bahwa langit tidak akan menurunkan hujan emas dan perak." Kemudian Umar ra. mengusir mereka dari masjid dan memberi mereka setakar biji-bijian.

2. Mekanisme sosial ekonomi

Mekanisme ini dilakukan oleh pemimpin melalui sistem dan kebijakan, baik kebijakan di bidang ekonomi maupun bidang sosial yang terkait dengan masalah pengangguran.

Dalam bidang ekonomi kebijakan yang dilakukan pemimpin adalah meningkatkan dan mendatangkan investasi yang halal untuk dikembangkan di sektor real, baik di bidang pertanian dan kehutanan, kelautan, dan tambang maupun meningkatkan volume perdagangan.

Di sektor pertanian, di samping intensifikasi juga dilakukan ekstensifikasi, yaitu menambah luas area yang akan ditanami dan diserahkan kepada rakyat. Karena itu, para petani yang tidak memiliki lahan atau modal dapat mengerjakan lahan yang diberi oleh pemerintah. Sebaliknya, pemerintah dapat mengambil tanah yang telah ditelantarkan selama tiga tahun oleh pemiliknya, seperti yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw. ketika berada di Madinah. Itulah yang dalam syariat Islam disebut i‘thâ’, yaitu pemberian negara kepada rakyat yang diambilkan dari harta Baitul Mal dalam rangka memenuhi hajat hidup atau memanfaatkan kepemilikannya.

Dalam sektor industri pemimpin akan mengembangkan industri alat-alat (industri penghasil mesin) sehingga akan mendorong tumbuhnya industri-industri lain. Selama ini, negara-negara Barat selalu berusaha menghalangi tumbuhnya industri alat di negeri kaum Muslim agar mereka hanya menjadi pasar bagi produk Barat.

Di sektor kelautan dan kehutanan serta pertambangan, pemimpin sebagai wakil rakyat akan mengelolanya sebagai milik umum dan tidak akan menyerahkan pengelolaannya kepada swasta. Selama ini ketiga sektor ini banyak diabaikan atau diserahkan kepada swasta sehingga belum optimal dalam menyerap tenaga kerja.

Sebaliknya, negara tidak mentoleransi sedikit pun berkembangnya sektor non-real. Sebab, di samping diharamkan, sektor non-real dalam Islam juga menyebabkan beredarnya uang hanya di antara orang kaya saja, serta tidak berhubungan dengan penyediaan lapangan kerja, bahkan sebaliknya, menyebabkan perekonomian labil.

Menurut penelitian J M Keynes, perkembangan modal dan investasi tertahan oleh adanya suku bunga; jika saja suku bunga ini dihilangkan maka pertumbuhan modal akan semakin cepat. Hasil penelitian di Amerika membuktikan bahwa masyarakat berhasil menabung lebih banyak pada saat bunga rendah bahkan mendekati nol.

Dalam iklim investasi dan usaha, pemimpin harus merangsang rakyat untuk membuka usaha melalui birokrasi yang sederhana dan penghapusan pajak serta melindungi industri dari persaingan yang tidak sehat.

Adapun dalam kebijakan sosial yang berhubungan dengan pengangguran, Islam tidak mewajibkan wanita untuk bekerja. Fungsi utama wanita adalah sebagai ibu dan manajer rumah tangga (ummu wa rabbah al-bayt). Kondisi ini akan menghilangkan persaingan antara tenaga kerja wanita dan laki-laki. Dengan kebijakan ini wanita kembali pada pekerjaan utamanya, bukan menjadi pengangguran, sementara lapangan pekerjaan sebagian besar akan diisi oleh laki-laki, kecuali sektor pekerjaan yang memang harus diisi oleh wanita. Wallahua'lam.



Editor: Rosendah Dwi Maulaya

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.