Solusi Banjir yang Tak Kunjung Usai

Hot News

Hotline

Solusi Banjir yang Tak Kunjung Usai

(Foto/https://youtube.com)


Oleh: Muhandisa Al-Mustanir*


Banjir kembali menjadi momok yang hampir tak pernah terlewat setiap tahunnya di berbagai kota di Indonesia setiap kali musim hujan datang. Sayangnya, masalah banjir yang terus terulang ini acap kali seperti tidak punya penyelesaian tuntas, padahal adanya banjir menjadi sebuah ancaman nyata yang mengancam kesehatan bahkan keselamatan masyarakat yang huniannya terendam banjir.

Sejak 1 januari 2020 kemarin wilayah DKI Jakarta kembali terendam banjir cukup parah, yang mengakibatkan sebagian besar kota terendam air dan menghambat berbagai aktivitas. Seperti yang dilansir pada Liputan6.com Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menugaskan sebanyak 295 generasi muda PUPR untuk melakukan survei rapid assesment terhadap penyebab bencana banjir di wilayah Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.

Berdasarkan survei di 5 wilayah koordinasi meliputi Korwil I (Jakarta Barat, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Lebak), Korwil II (Jakarta Timur, Jakarta Pusat, dan Kota Bekasi), Korwil III (Jakarta Selatan dan Kabupaten Bogor), Korwil IV (Jakarta Utara dan Kabupaten Bekasi), dan Korwil V (Kota Bekasi) telah teridentifikasi 178 titik banjir yang tersebar di wilayah-wilayah tersebut.

Masih menurut sumber yang sama, diperkirakan banjir ini disebabkan antara lain oleh tanggul jebol (44 titik), drainase tersumbat (3 titik), kapasitas drainase terlampaui (13 titik), pintu air rusak (11 titik), pompa tidak berfungsi (2 titik) seperti di Kampung Pulo Jakarta Timur dan Pondok Gede Permai di Jatiasih Bekasi, sedimentasi (19 titik), penumpukan sampah (17 titik), limpasan air dari sungai/saluran (62 titik), longsor (1 titik), dan genangan di jalan tol (6 titik).

Tak hanya sekedar menjadi penghambat aktivitas masyarakat, adanya banjir dan longsor di Jakarta kali ini sampai memakan korban jiwa. Menurut BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) sejak 5 januari 2020, jumlah korban jiwa akibat banjir dan longsor yang melanda Jakarta, Banten, dan Jawa Barat bertambah menjadi 60 orang, dua orang masih dinyatakan hilang, dan sekitar 92.000 warga masih mengungsi.




Sungguh ini adalah ironi yang menyayat hati kita semua di awal tahun 2020 ini. Meski pemerintah telah berusaha untuk menanggulangi bencana banjir ini, pada kenyataannya banjir masih tak kunjung surut bahkan diprediksi masih berpotensi untuk mengalami hujan ekstrem, yang mana dalam hal ini bisa saja membuat daftar para korban menjadi bertambah.

Sebenarnya banjir sendiri bukan hal yang baru bagi Jakarta dan sekitarnya, pada sejarahnya banjir di Jakarta sendiri sudah berlangsung sejak abad 17 silam. Dalam catatan sejarahnya, sejak dulu Batavia sudah kesulitan menangani musibah banjir. Pada 1621, 1654, 1873, 1918 hingga 1909, banjir sudah menggenangi permukiman warga karena limpahan air dari Sungai Ciliwung, Cisadane, Angke dan Bekasi.

Masalah teknis terkait penyebab banjir ini masih terus dibicarakan dan diteliti, hasil yang paling masuk akal adalah dikarenakan faktor jenis tanah rawa Jakarta yang dikeringkan menjadi wilayah daratan dengan tanah keras dan menutup jalur-jalur sungai sebagai aliran air. Ditambah dengan fakta bahwa wilayah Jakarta sebenarnya adalah pesisir yang mana menjadi penerima genangan air dari wilayah-wilayah di atasnya.

Jadi sebenarnya tidak hanya karna faktor tingginya curah hujan dan intensitasnya yang terus menerus, tapi juga karna faktor ekologi dan cara penanganannya yang selalu tidak tepat.

Sebenarnya jika kita berpikir untuk mencari solusi atas masalah banjir ini, sejak dahulu berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah seperti membangun tanggul raksasa, membangun kanal, membangun terowongan multiguna, normalisasi sungai, membuat lubang resapan, hingga membangun ruang terbuka hijau. Tapi nyatanya dari berabad-abad yang lalu masalah ini tidak jua terselesaikan dan masih harus merenggut harta serta nyawa rakyatnya.

Beragam ide untuk penangan banjir secara teknis juga banyak dibicarakan oleh para perencana kota, arsitek, dan para ahli lainnya. Seperti ide adanya kota ramah air hingga terkait struktur panggung bagi bangunan dan jalan. Tapi ternyata hal ini tidak cukup, dikarenakan ide-ide yang terlahir sama sekali tidak dilirik oleh pemerintah dengan berbagai dalih dan alasan, menyebabkan ide-ide tadi hanya sebatas angan-angan dan tidak pernah terealisasi sampai saat ini.

Kita kemudian bertanya, kenapa ada banyak solusi yang berusaha ditawarkan tapi sama sekali tidak digubris oleh pemerintah? Hal ini tidak lain bisa jadi karena terhalang oleh faktor kepentingan, mengingat Indonesia adalah negara peringkat ketujuh menurut indeks kapitalis kroni 2016 (CNN Indonesia, 07/05/16).

Menurut Wikipedia, kapitalisme kroni adalah istilah untuk menyebut ekonomi yang kesuksesan bisnisnya bergantung pada hubungan dekat antara pebisnis dengan pejabat pemerintah. Yang mana pada akhirnya segala tindakan dan upaya yang dilakukan pemerintah haruslah sesuai dengan kepentingan para pembisnis.

Kepala Gading contohnya. Merupakan sebuah kawasan di Jakarta yang harusnya menjadi kawasan penyerap air karena berupa tanah rawa dan persawahan, tetapi pada kenyataannya malah dijadikan sebuah kawasan elit yang dikembangkan oleh perusahaan swasta Summarecon Agung.

Belajar dari sini, dapat kita lihat bahwa pemerintah hanya berusaha membuat sebuah penyelesaian parsial atas setiap kejadian banjir ini. Maka oleh sebab itulah permasalahan banjir ini tidak pernah usai meski dikatakan pemerintah punya usaha untuk menanggulanginya. Maka dalam hal ini tidak bisa tidak, akar masalahnya adalah sistem negara Indonesia itu sendiri.

Kemudian, sebenarnya bagaimana solusi yang sebenarnya bisa mengakhiri masalah bencana banjir ini? Atau setidaknya penangan yang tepat? Untuk itu maka kita perlu sebuah contoh peradaban yang sudah pernah dan berhasil menanggulangi masalah banjir ini.

Peradaban itu bernama Khilafah Islamiyyah atau disebut masa kekhalifahan dan dinasti, yang pada masa kegemilangannya memiliki kebijakan cerdik, canggih, dan efisien dalam menangani sebelum, ketika, dan pasca banjir.

Beberapa kebijakan untuk pencegahan contohnya, yang pertama. Pada kasus banjir yang disebabkan karena keterbatasan daya tamping tanah terhadap curah hujan, baik akibat hujan, gletser, rob, dan lain sebagainya, maka pemimpin/khalifah/raja kedinastian melakukan upaya-upaya seperti membangun bendungan-bendungan yang mampu menampung curahan air hujan dari aliran sungai, curah hujan, dan lainnya.

Di masa keemasan Islam, bendungan-bendungan dengan berbagai macam tipe telah dibangun untuk mencegah banjir maupun untuk keperluan irigasi. Contohnya ada di provinsi Khuzestan Iran, di dekat kota Madinah, dan juga di kota Baghdad Irak, dan di berbagai wilayah kekhilafahan lainnya. Seperti bendungan Kebar di Iran yang bahkan masih bisa kita lihat sampai saat ini. Hebatnya lagi peradaban Islam sudah melakukan itu semua berabad-abad yang lalu, dimana banyak peradaban barat pada saat itu masih mengalami masa kegelapan dan kemundurannya diberbagai bidang.

Tapi jika mau dibandingkan dengan masa sekarang, tentu tak hanya sekedar bendungan yang dibangun melainkan akan disesuaikan dengan kondisi ekologi dan topografi wilayah yang ada dan apa yang menjadi keperluan wilayah itu untuk mengatasi banjir. Maka dalam hal ini, kekhilafahan dan kedinastian membuka peluang seluas-luasnya bagi ide, solusi-solusi, hingga teknologi terbaik yang dikemukakan oleh para ahli dibidang ini untuk bisa diterapkan oleh negara.

Lalu yang kedua, adalah terkait masalah izin, perundang-undangan, serta kebijakan. Khalifah atau kedinastian membuat kebijakan tentang master plan kawasan, menetapkan dengan jeli titik-titik mana yang menjadi Kawasan pemukiman dan wilayah terbangun, dan menentukan titik-titik yang menjadi daerah resapan air dan ruang hijau. Menyertakan variable-variable drainase, daerah resapan air pada bangunan, penggunaan tanah berdasarkan karakteristik tanah dll.

Kemudian, Khalifah atau kedinastian tersebut akan mengeluarkan syarat-syarat tentang izin pembangunan. Maka, jika ada seseorang hendak membangun sebuah bangunan, ia harus memperhatikan syarat-syarat tersebut. Selain itu juga akan terus menerus disosialisasikan terkait pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan kewajiban untuk memeliharanya dari kerusakan. Ketetapan tersebut berdasarkan syariat mengenai dorongan berlaku hidup bersih dan tidak membuat kerusakan dimuka bumi yang ada di dalam nash syara’.

Dan yang ketiga, adalah upaya dalam menangani korban-korban bencana alam. Khalifah atau kedinastian tersebut akan segera bertindak cepat dengan melibatkan seluruh warga yang dekat dengan daerah bencana. Disediakan tempat bernaung, makanan, pakaian, dan pengobatan yang layak agar korban dari bencana alam tidak menderita akibat penyakit, kekurangan makanan, dan tiadanya tempat tinggal.

Selain itu, dikerahkan para alim ulama untuk memberikan tausiyah  bagi korban agar mereka mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa mereka, sekaligus menguatkan iman mereka agar tetap tabah, sabar, dan bertawakal sepenuhnya kepada Allah SWT.

Berbeda dengan ideologi kapitalis yang berasaskan manfaat kepentingan dua pihak (penguasa dan pengusaha), Khalifah yang berlandaskan mabda islam menjadikan ridho Allah sebagai tujuan dan syariat sebagai sandaran, menjadikan setiap kebijakan yang ada di dalam kekhilafahan akan senantiasa berpihak pada kepentingan dan kebutuhan umat bahkan juga lingkungan dan alam semesta ciptaan Allah ini, dikarenakan peraturan yang dijalankan adalah berasal dari sang pencipta itu sendiri.

Itulah kenapa kita tidak akan bisa mengharapkan perubahan jika masih berkutat dengan sistem kapitalis kroni seperti sekarang, apalagi jika yang ingin kita terapkan adalah solusi islam yang diambil secara parsial dan dikompromikan dengan sistem kapitalis seperti keadaan sekarang ini, maka sama sekali kita tidak akan pernah bisa sampai pada penyelesaian akar masalahnya.

Oleh sebab itu, sudah selayaknya kita mencampakkan hukum dan aturan buatan manusia dan kembali berhukum pada hukum buatan Sang Pencipta yaitu Allah SWT. Sehingga dengan itu semua, kita sebagai umat muslim kembali bisa mengulang masa-masa keemasan islam yang telah lalu, dan mengatasi segala problematika umat sekarang ini berlandaskan hukum syariat agar mendapat berkah dan rahmat dari Allah SWT. Aamiin allahumma aamiin.



*/Penulis adalah Mahasiswi Kampus Swasta

Editor : Tiara Cassandra

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.