Subsidi Gas Melon Dicabut, Kebutuhan Sandang Tercerabut

Hot News

Hotline

Subsidi Gas Melon Dicabut, Kebutuhan Sandang Tercerabut


(Ilustrasi/disain-www.dapurpena.com)

Oleh: Elis Sulistiyani*


Sesak dada ini kala pemerintah mengumumkan akan mencabut subsidi gas melon pada tahun ini, rakyat kian terhimpit keadaan yang kian sulit. Plt Direktur Jenderal Migas Kementrian ESDM, Djoko Siswanto mengatakan, “Gas melon akan dijual dengan harga normal di toko maupun pasar. Subsidi diberikan terbatas hanya bagi mereka yang berhak menerima dan terdaftar”. Dengan dicabutnya subsidi ini, maka harga gas melon yang semula pada kisaran harga Rp.17 ribu – Rp.20 ribu menjadi Rp.37 ribu – Rp.40 ribu, dengan pembatasan pembelian maksimal 3 tabung per bulan. Kebijakan baru ini dikhawatirkan akan membawa celaka yakni dengan harga-harga yang melambung, inflasi meningkat dan daya beli jatuh, begitu pendapat Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi (tirto.id, 20/01/2020).

Wacana pencabutan subsidi LPG gas melon ini telah didahului oleh pencabutan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa waktu lalu. Akan menyusul selanjutnya pencabutan subsidi listrik pengguna 900 VA (vivanews, 17/01/2020). Selain itu nasib guru honorer kian tidak jelas setelah pemerintah melalui Kementrian Pendidikan memutuskan tahun 2020 untuk tidak mensubsidi upahnya dari dana Biaya Operasional Sekolah (BOS). Menteri Pendidikan, Muhadjir Efendi menyampaikan bahwa upah guru honorer akan berasal dari Dana Lokasi Umum. Namun sekai lagi sangat disayangkan ketika wacana ini belumlah ada kepastian karena masih pada tahap pengkajian.

Sederet pencabutan subsidi ini semakin menyengsarakan rakyat, ditengah perekonomian yang kian hari kian sekarat. Cukuplah memberi rakyat obat penenang atas nama “subsidi” namun dengan seenaknya dicabut tanpa melihat betapa rakyat harus berjuang mati-matian untuk bertahan hidup. Lebih menyakitkan lagi ketika subsidi rakyat dicabut, para konglomerat dengan nikmat mereguk subsidi triliunan uang rakyat melaui pemerintah. Lima perusahaan sawit skala besar mendapat subsidi dari Badan Pengeola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan total Rp.7,5 triiun sepanjang Januari – September 2017 (cnnindonesia, 17/01/2020).

Memang subsidi resep ampuh kapitalis untuk menenangkan rakyat yang mulai marah dengan gejolak kebobrokan rezim korporatokrasi. Subsidi juga pemanis sintetis yang mampu memikat dan menawarkan nikmat. Ketika kapitalis menuhankan materi manfaat juga meniadakan agama dalam kehidupan bernegara maka hanya menyisakan kesengsaraan.





Hal ini jauh berbeda ketika Islam hadir dengan politik ekonomi Islam yang merupakan penerapan berbagai kebijakan yang dilaksanakan oleh negara untuk menjamin tercapainya pemenuhan semua kebutuhan primer seperti sandang, pangan, papan, keamanan, kesehatan dan pendidikan bagi setiap individu secara keseluruhan, disertai jaminan yang memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier sesuai dengan kemampuan mereka. Politik ekonomi Islam lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat secara individual, bukan secara kolektif. Karena itu, politik ekonomi Islam bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan sebuah negara semata, tetapi juga menjamin setiap orang untuk menikmati peningkatan taraf hidup tersebut.

Di dalam Islam, pemenuhan kebutuhan sandang, pangan atau papan tersebut dilaksanakan secara bertahap, yaitu: Pertama, negara memerintahkan kepada setiap kepala keluarga bekerja mencari nafkah. (Lihat: QS al-Mulk: 15; QS al-Jumu‘ah :10; QS al-Jatsyiah : 12). Kedua, negara menyediakan berbagai fasilitas lapangan pekerjaan agar setiap orang yang mampu bekerja dapat memperoleh pekerjaan. Ketiga, negara memerintahkan setiap ahli waris atau kerabat terdekat untuk bertanggung jawab memenuhi kebutuhan pokok orang-orang tertentu, jika ternyata kepala keluarganya sendiri tidak mampu memenuhi kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Keempat, negara mewajibkan kepada tetangga terdekat yang mampu untuk memenuhi sementara kebutuhan pokok (pangan) tetangganya yang kelaparan.

Pemenuhan kebutuhan pokok berupa jasa (keamanan, pendidikan dan kesehatan) dipenuhi negara secara langsung kepada setiap individu rakyat. Hal ini karena pemenuhan terhadap ketiganya termasuk masalah pelayanan umum dan kemaslahatan hidup terpenting. Negara wajib memenuhinya dengan biaya dari baitul mal. Untuk menjamin keamanan maka dilakukan dengan penerapan hudud bagi siapapun yang mengganggu keamanan jiwa, darah dan harta orang lain. Sistem ekonomi Islam yang diterapkan untuk memenuhi kebutuhan ini diterapkan atas seluruh masyarakat, baik muslim maupun bukan muslim, kaya atau miskin yang memiliki identitas kewarganegaraan Islam, juga atas mereka yang tunduk kepada peraturan dan kekuasaan negara (Islam).

Maka ketika saat ini tiada henti hati rakyat tersakiti dan terjengah dengan semua kondisi yang terjadi di bangsa kita ini, harapan kita kini untuk keluar dari kondisi tersebut adalah dengan kembali kepada syariat Islam yang mampu memberikan solusi atas segala permasalahan hidup manusia dibawah naungan Islam yang sesungguhnya.



*/ Penulis adalah Member Komunitas Muslimah Perindu Surga

Editor: Muh Fahrurozi

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.