Corona Vs Capitalism

Hot News

Hotline

Corona Vs Capitalism

(Ilustrasi/disain-www.dapurpena.com)


Oleh: Fahmiyah Tsaqofah Islamiyah


Hingga 25 Januari 2020 pukul 20.00 WIB, hastag #coronavirus menjadi trending topic di Twitter dengan 222.000 cuitan. Tak pelak, dunia sedang dilanda kekhawatiran tingkat tinggi terhadap penyebaran virus mematikan tersebut.

Dalam berbagai liputan dan tayangan yang tersebar di media sosial maupun di media-media mainstream, corona virus menjadi topik utama yang dibahas. Berbagai analisis para pakar dengan latar belakang yang beragam, turut menyumbang wawasan global warganet dan semakin menambah intensitas suasana dunia yang semakin mencekam.

Beberapa negara juga mulai mencegah penyebaran virus corona dengan membatasi penerbangan ke China, khususnya kota Wuhan sebagai sumber penyebaran virus ini. Namun sayangnya, Pemerintah Indonesia masih membuka peluang menyebarnya virus ini dari negara asalnya.






Hingga Kamis (23/1/2020), Kementerian Kesehatan belum juga menutup akses atau melakukan pembatasan perjalanan dari dan ke Daratan China melalui jalur laut dan darat. Sebagai gantinya, Kementerian Kesehatan hanya mengeluarkan anjuran perjalanan (travel advisory) guna meminimalisir dampak pandemi tersebut.

"Kita tidak melakukan restriksi pembatasan perjalanan orang, karena bisnis bisa merugi, ekonomi bisa berhenti," kata dr. Anas Ma'aruf, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I, Bandara Soekarno-Hatta, di Gedung Kemenkes, Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu (22/1/2020) malam.

Kebijakan pemerintah yang setengah hati dalam menjamin keselamatan warga negara ini tentu merupakan buah dari sistem kapitalis yang tidak pernah bisa menerjemahkan realita selain kepada materi dan keuntungan bisnis. Hal ini membawa pada konsekuensi logis bahwa negara dalam kubangan sistem hari ini berlagak bak pedagang yang hanya memikirkan untung-rugi, bukan untuk memprioritaskan pelayanan total terhadap rakyatnya sebagai tugas utamanya yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Sang Ilahi.

Mengamati realita demikian, tentu sebagai seorang muslim seharusnya menyikapi hal ini berdasarkan standar hukum syara' (Islam) yang dilengkapi dengan kedalaman berfikir tatkala memahami fakta. Umat harus sadar bahwa pada hakikatnya bukan hanya virus corona mematikan yang harus diwaspadai, sebab keberadaan Capitalism (Kapitalisme) juga merupakan -isme mematikan yang dapat merenggut hidup jutaan manusia, sehingga bukan hanya harus diwaspadai, namun juga wajib untuk dimusnahkan eksistensinya.

Konsep ekonomi kapitalisme yang lahir dari rahim Ideologi sekularisme dan digunakan dalam sistem demokrasi (yang juga merupakan anak kandung sekularisme) meniscayakan para pemodal yang duduk di bangku pemerintahan bebas berbuat untuk menjalankan usahanya tanpa memikirkan hidup manusia lainnya.

"Dengan sistem demokrasi yang mahal, meniscayakan mereka (para pemilik modal) yang hanya bisa duduk di kursi-kursi dewan. Dengan modal dan kekuasaan di tangan, mereka bisa sesuka hati membuat perundang-undangan untuk memuluskan bisnis dan urusan mereka." (Arum Ihsan dalam artikelnya berjudul "Sistem Demokrasi Sekuler Biang Kekisruhan Politik Negeri ini", 2019).

Hal ini tentu berbeda dengan regulasi sistem pemerintahan dalam pandangan islam (Khilafah), kedudukan seorang pemimpin adalah sebagai penegak hukum syara' dan menjadi pelayan rakyat. Sebab tampuk kepemimpinan yang diembannya adalah  amanah yang penuh resiko dan pertanggungjawaban. Begitu pun halnya dengan sistem ekonomi yang diterapkan dalam Khilafah dijalankan atas asas kepemilikan, pemanfaatan pemilikan, dan konsep distribusi kekayaan yang tentu akan sangat bertentangan dengan kapitalisme dan sosialisme.

Hal ini membuktikan bahwa regulasi Islam dalam mengatur sektor pemerintahan yang terintegrasi dengan sistem ekonominya sangat jauh berbeda dengan konsep-komsep dalam sistem pemerintahan & ekonomi berideologi kapitalis-sekularis yang memuja syahwat kekuasaan dan menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk mengumpulkan keuntungan sebanyak mungkin.

"Sesungguhnya Imam/Khalifah itu laksana perisai, tempat orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya." (HR Muslim).

Melalui fakta ini, kita dapat memahami bahwa perbedaan yang kontras antara sistem pemerintahan Islam yang dijalankan dengan sistem ekonomi Islam dibanding dengan sistem pemerintahan demokrasi yang dijalankan dengan sistem ekonomi kapitalisme terletak pada ideologi dan visi politik-ekonominya.

Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita menyadari betapa bobroknya sistem buatan manusia yang meminggirkan prioritas hak banyak orang untuk dipenuhi, sehingga tingkat urgensitas untuk mengganti sistem hari ini berada di puncak maksimal. Umat harus sadar, bahwa hanya sistem pemerintahan Islam yang dapat mewujudkan jaminan keamanan & pelayanan bermutu pemerintah terhadap rakyatnya, sebab sistem ini bertumpu pada penerapan syari'at Allah SWT secara sempurna.

"Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang telah Allah turunkan, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian wahyu yang telah Allah turunkan kepadamu." (TQS Al-Maidah [5]: 49).
Wallahu a’lam bish-shawwab.



Editor: Ulfiatul Khomariah

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.