Kampus Merdeka, Memenuhi Kebutuhan Industri

Hot News

Hotline

Kampus Merdeka, Memenuhi Kebutuhan Industri


( Ilustrasi/ www.dapurpena.com )

Oleh: Fety Andriani S.Si*


Beberapa bulan menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim telah mengeluarkan pernyataan ataupun kebijakan yang mampu menyedot perhatian publik. Mulai dari penghapusan UN, pernyataan “dunia tak butuh anak-anak yang pandai menghafal” hingga kebijakan Kampus Merdeka.

Mendikbud meluncurkan kebijakan baru untuk Perguruan Tinggi (PT) yang disebut sebagai ‘Kampus Merdeka’, di Gedung Kementerian, Jakarta, Jum’at 24 Januari 2020. Ada empat kebijakan baru dari Mendikbud untuk PT yaitu; 1) kemudahan membuka program studi baru, 2) perubahan sistem akreditasi kampus, 3) kemudahan status kampus menjadi badan hukum, dan 4) mahasiswa bisa magang 3 semester (tempo.co).

Kemudahan membuka program studi baru ini dalam rangka memenuhi tuntutan industri. Hal tersebut dinyatakan oleh Mendikbud. Menurutnya, perlu ada kolaborasi antara universitas dengan industri untuk menciptakan prodi baru. Kampus yang terakreditasi A atau B hanya diberi izin membuka prodi baru jika bekerja sama dengan pihak industri. Kerja sama tersebut berupa penyusunan kurikulum, program magang atau rekrutmen.

Pemerintah berkomitmen untuk membantu dan mempermudah PT untuk menjadi PT-BH. Dengan berubah menjadi PTN-BH, kampus akan memiliki otonomi dan fleksibelitas untuk bekerja sama dengan industri. Mendikbud menyebut perubahan status ini demi mendorong kampus-kampus negeri untuk bersaing di panggung dunia (tempo.co).

Akreditasi yang sebelumnya dilakukan setiap 5 tahun sekali dan ditentukan BAN-PT kini akan dipermudah. Akreditasi bisa dilakukan kapanpun secara sukarela sesuai kebutuhan kampus.

Dari empat kebijakan tersebut, Mendikbud mengaku bahwa program magang 3 semester menjadi favoritnya. Kebijakan ini akan memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi selama satu semester dan sifatnya tidak memaksa. Adapun dua semester lainnya diperuntukkan bagi program magang.

Wakil presiden Ma’ruf Amin menunjukan sikap serupa. Beliau mendorong PT untuk lebih jeli melihat kebutuhan industri sehingga tidak banyak sarjana yang menganggur. Hal itu disampaikan dalam sambutannya di acara wisuda sarjana strata satu angkatan ke XXIII Sekolah Tinggi Agama Islam Shalahuddin Al-Ayyubi, Jakarta, Ahad 26 Januari 2020 (tempo.co).



 BACA JUGA : Kehilangan


Dari kebijakan-kebijakan tersebut sangat nampak orientasi kepada kepentingan industri. Prodi yang dibutuhkan industri akan dibuka sedangkan yang tidak dibutuhkan akan dihapus. Akreditasi dipermudah sehingga proses peralihan menjadi PTN-BH lebih cepat dan mudah. Kampus dipermudah menjadi PTN-BH sehingga bisa dengan mudah bekerja sama dengan industri.

PTN-BH juga merupakan salah satu bentuk kapitalisasi pendidikan yang berdampak pada mahalnya ongkos pendidikan. Demikian pula program magang 3 semester akan memberikan keuntungan yang banyak bagi pihak industri. Seperti yang dikatakan Mendikbud, mata industri langsung ‘menyala’ mendengar masa magang yang akan diperpanjang. Tentu pihak industri tertarik, mereka bisa ‘mempekerjakan’ mahasiswa tanpa harus membayar.

Kebijakan pro industri tersebut tidak terlepas dari pola triple helix ABG (Academic, Business, Government) yang telah mendorong dunia pendidikan agar sesuai dengan dunia kerja. Pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan sejalan dengan keinginan para pemilik modal. Pemerintah menjadi pihak tengah yang menghubungkan antara dunia akademis dengan dunia bisnis lewat kebijakannya.

Akhirnya kampus dilelahkan dengan masalah manajerial dan administratif. Disibukkan dengan mengejar akreditasi nasional maupun internasional. Kampus melupakan slogan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pengabdian terhadap masyarakat telah berganti wajah menjadi pengabdian terhadap industri.

Kondisi mahasiswa pun tidak jauh beda. Mahasiswa ditargetkan lulus cepat dan terserap dunia kerja. Di satu sisi, industri 4.0 dengan sifat teknologi desruptifnya menjadi ancaman nyata untuk mendongkrak populasi pengangguran. Mahasiswa disibukkan dengan perolehan koin dan poin. Sibuk dalam penelitian, namun dari sekian banyak penelitian tersebut tidak cukup mampu untuk menyelesaikan krisis multidimensi yang menjerat negeri ini. Mahasiswa juga telah melupakan fungsinya sebagai agent of change. Keberadaannya bukan lagi untuk merubah kondisi masyarakat, namun menjadi pelayan bagi kebutuhan industri.

Ini semua adalah dampak dari penerapan sistem pendidikan kapitalis yang sekular dan materialistis. Sekularisme dalam dunia pendidikan menumbuh-suburkan pragmatisme. Tujuan pendidikan yang terlampau materialistik adalah buah dari pragmatisme berfikir. Alhasil berpendidikan dilakukan dalam rangka untuk meraup materi saja. Terlalu jauh berfikir untuk menuntaskan krisis multidimensi yang ada.

Pendidikan sekular kapitalis sejatinya tidak akan pernah bisa membangun, memajukan, dan meningkatkan martabat manusia. Karena ia hanyalah instrumen bagi kapitalis untuk meraup keuntungan.

Paradigma pendidikan dalam Islam tentu berbeda dengan pendidikan sekular. Islam tidak memandang ilmu sebagai komoditas produk namun ilmu adalah nyawa kehidupan. Oleh karenanya, pendidikan adalah hal yang utama dalam Islam. Orang-orang yang berilmu pun diberi keutamaan berupa ditinggikan derajatnya satu derajat di atas ahli ibadah. Mereka juga adalah pewaris para Nabi dan Rasul.

Sebagaimana hadist Nabi, “dan keutamaan orang-orang yang berilmu atas orang yang beriman adalah seperti keunggulan bulan atas seluruh benda langit. Sungguh para ulama adalah pewaris para Nabi. Satu-satunya warisan Nabi adalah pengetahuan sehingga siapapun yang menggambilnya, maka sungguh ia telah mengambil bagian yang banyak.” (HR. Qays Bin Katsir).

Pendidikan dalam Islam dipandang sebagai hajah asasiyah atau kebutuhan dasar yang harus dijamin ketersediaannya bagi masyarakat oleh negara. Rasul bersabda, “Imam adalah pemimpin, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Bukhari). Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Ihkam mengatakan “khalifah (pemimpin) berkewajiban menyediakan sarana pendidikan, sistem pendidikan, dan menggaji para pendidiknya”.

Tujuan pendidikan dalam Islam adalah membentuk kepribadian Islami dan membekali manusia dengan ilmu yang berhubungan dengan urusan hidupnya. PT bertujuan untuk melahirkan para ahli dan spesialis dalam urusan kehidupan seperti qadhi, ahli fikih, insinyur, dokter, saintis, dan sebagainya agar berguna bagi masyarakat.

Sistem pendidikan dalam negara Islam telah menorehkan tinta emas. Keberhasilan pendidikan Islam telah terbukti selama belasan abad. Hingga dunia hari ini masih mengenal para ilmuan hebat hasil cetakan peradaban Islam yang agung. Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Abbas Ibnu Firnas, Al-Haitsami dan masih banyak lagi. Mereka telah memberikan kontribusi besar bagi cikal-bakal perkembangan sains dan teknologi yang begitu pesat saat ini. Wallahu'alam bish-shawwab.



*/Penulis adalah seorang Muslimah Peduli Generasi

Editor: Ulfiatul Khomariah

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.