Kampus Merdeka Namun Terjajah Korporasi

Hot News

Hotline

Kampus Merdeka Namun Terjajah Korporasi

(Ilustrasi/disain-www.dapurpena.com)


Oleh: Rina Rusaeny*


Setelah resmi dilantik menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makariem melalui Konferensi pers meluncurkan empat program kebijakan untuk Perguruan Tinggi. Program yang bertajuk "Kampus Merdeka" ini merupakan kelanjutan dari konsep "Merdeka Belajar" yang diluncurkan sebelumnyaujar Nadiem di Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Jumat, 25 Januari 2020. (Tempo.co)

Ada empat program Kampus Merdeka yang diluncurkan Mendikbud antara lain: Pertama, kemudahan membuka program studi baru bagi Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta dengan memberikan kewenangan otonomi. Hal ini ditujukan agar kampus bisa menjawab kebutuhan industri, bisa link and match dengan dunia kerja dan bisa bersaing di panggung internasional.

Kedua, perubahan sistem akreditasi kampus, yang diharapkan dapat menjawab tiga tantangan dalam program akreditasi yaitu proses dan persyaratan yang menjadi beban, banyaknya antrean perguruan tinggi atau prodi yang belum terakreditasi, dan keharusan bagi prodi atau perguruan tinggi yang ingin naik level akreditasi internasional tapi tetap harus meregistrasi di tingkat nasional.






Ketiga, kemudahan status kampus menjadi Badan Hukum. Perubahan status dari Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (PTN-Satker) dan Badan Layanan Umum (PTN-BLU) menjadi Badan Hukum (PTN-BH) memiliki otonomi dan fleksibilitas untuk bekerja sama dengan industri. Meskipun perubahan status ini tidak bersifat memaksa dan tidak ada pengurangan subsidi.

Keempat, Mahasiswa bisa magang tiga semester di luar program studi. Kebijakan ini akan memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi selama satu semester dan dua semester lainnya untuk program magang dengan tujuan memberikan pengalaman dunia kerja kepada Mahasiswa.

Jika kita telisik lebih mendalam terkait kebijakan “Kampus Merdeka” ini, mulai dari kemudahan kampus bisa bekerja sama dengan bermacam-macam lembaga untuk membuka Program Studi (Prodi) baru bahkan perusahaan multinasional, startup, BUMN, sampai organisasi kelas dunia seperti PBB pun bisa ikut menyusun kurikulum untuk prodi baru tersebut.

Fenomena ini menjadi bukti bahwa negara semakin lepas tangan sebagai agen penyelenggara jaminan pendidikan. Selain itu, kebebasan membuka prodi apapun semakin menyesuaikan kebutuhan pasar ditambah kebebasan penentuan kurikulum bersama industri dan asing, hal ini menunjukkan bahwa kekayaan intelektual muda saat ini terkooptasi oleh kepentingan industri dan sekaligus menyesatkan arah orientasi Perguruan Tinggi (PT).

Ditambah lagi, ketika SKS ditempuh dengan kuliah dan magang di industri. Artinya intelektual yang dihasilkan bukan menjadi tenaga ahli melainkan buruh kapitalisme. Semakin memperkuat dengan adanya pernyataan wakil presiden Ma'ruf Amin meminta lembaga pendidikan lebih jeli melihat kebutuhan dunia industri agar tidak banyak sarjana yang menganggur. (nasional.tempo.co).

Sehingga  orientasi pembangunan Pendidikan Tinggi bukanlah untuk menghasilkan intelektual yang menjadi tulang punggung perubahan menuju kemajuan dan menyelesaikan masalah masyarakat dengan ilmu dan inovasinya bagi kepentingan publik, serta perguruan tinggi hanya menjadi mesin pencetak tenaga terampil bagi kepentingan industri/kapitalis.

Maka slogan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang merupakan tiga pilar dasar pola pikir dan menjadi kewajiban bagi mahasiswa sebagai kaum intelektual di negri ini. Salah satu pilarnya yaitu pengabdian kepada masyarakat. Kini, telah berganti wajah menjadi pengabdian bagi kaum kapitalis dan industri. Serta membuat mahasiswa akan terkikis sikap empati, kritis, dan inovatif terhadap lingkungan karena hanya berpikir seputar persaingan dunia kerja.

Sejatinya, Mahasiswa adalah salah satu intelektual yang dimiliki sebuah bangsa yang kelak membangun bangsa  dan menjadi  pencetak generasi intelektual yang berbudi luhur serta memiliki sudut pandang yang baik terhadap dunia, maka Perguruan Tinggi membutuhkan sistem pendidikan yang baik.

Islam sepanjang aturan kaffah yang diterapkan dalam sebuah instansi yang disebut dengan Khilafah, menjadi satu-satunya yang melahirkan generasi cerdas dan beradab. Sebab, Islam memiliki sistem pendidikan yang telah menggariskan bahwa kurikulum pendidikan wajib berlandaskan akidah dan akhlak. Tujuan pendidikan di dalam Islam adalah membentuk manusia yang memiliki kepribadian Islam, handal menguasai pemikiran Islam, menguasai ilmu-ilmu terapan dan IPTEK, serta memiliki keterampilan yang tepat dan berguna bagi khalayak umum.

Wajar apabila pada abad pertengahan Islam menjadi pusat peradaban dan telah mencetak para ilmuwan seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Al Kindi, Al-Farabi, Imam Al-Ghazali dan lain-lain. Tidak hanya ahli di bidang ilmu pengetahuan saja, tetapi juga ilmu agama. Sehingga jelas berbeda dengan sistem yang diterapkan pada saat ini yang hanya mencetak intelektual sekuler yang siap dimanfaatkan para kapitalis. Wallahu’alam bish-shawab.



*/Penulis adalah Mahasiswi

Editor: Ulfiatul Khomariah

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.