Nasib Honorer Depandang Sebagai Beban, Sungguh Memilukan

Hot News

Hotline

Nasib Honorer Depandang Sebagai Beban, Sungguh Memilukan


(Ilustrasi/disain-www.dapurpena.com)

Oleh: Tri Setiawati, S.Si*


Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo menceritakan anggaran pemerintah pusat terbebani dengan kehadiran tenaga honorer. Pasalnya, setiap kegiatan rekrutmen tenaga honorer tidak diimbangi dengan perencanaan penganggaran yang baik. Terutama, dikatakan Tjahjo di pemerintah daerah (pemda), bahwa kehadiran tenaga honorer lebih banyak di pemda dan biasanya tidak direncanakan dengan penganggaran yang baik, sehingga banyak kepala daerah yang meminta anggaran gaji tenaga honorer dipenuhi oleh pusat. (detikFinance, 25/01/2020).

Pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS sudah dilakukan sejak tahun 2005-2014, setidaknya sudah ada 1.070.092 orang yang berhasil menjadi abdi negara. Sekarang sisanya ada sekitar 438.590 orang tenaga honorer di lingkungan pemerintahan. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah untuk menghapus status tenaga honorer dengan mengikutsertakan pada seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Target penyelesaiannya sisa tenaga honorer ini selesai pada 2021.




 BACA JUGA : Corona Vs Capitalism



Sementara itu, Pelaksana tugas Kepala Biro Humas BKN Paryono mengungkapkan bahwa masih banyak daerah yang menggaji tenaga honorer bergantung dari anggaran pemerintah pusat. Salah satunya adalah daerah yang Penghasilan Asli Daerah (PAD)-nya kecil. Biasanya, daerah ini memenuhi kewajiban gaji dari dana transfer.

Penghapusan tenaga honorer sendiri sudah disepakati Kementerian PAN-RB dan BKN dengan Komisi II DPR. Ke depannya, pemerintah juga menghimbau kepada seluruh pejabat negara untuk tidak merekrut tenaga honorer. Apalagi larangan tersebut sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 tahun 2005 Pasal 8. Sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (ASN), yang dimaksud ASN adalah PNS dan PPPK. Di luar itu maka tidak dianggap.

Penghapusan honorer ini muncul bersamaan dengan dihapusnya berbagai subsidi seperti gas melon 3 kg, subsidi listrik dan kenaikan harga-harga sebagai pil pahit yang harus ditelan rakyat. Setelah ini, kado apalagi yang harus diterima oleh rakyat? Sementara  saat ini tenaga honorer di lingkungan pemerintahan tersisa sekitar 438.590 orang, setelah sejak tahun 2005 hingga 2014 ada sekitar 1.072.090 honorer telah diangkat menjadi pegawai negeri sipil melalui berbagai jalur.

Ide penghapusan honorer semakin diperkuat dengan pernyataan Komisi II DPR RI bersama Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang bersepakat untuk memastikan tidak ada lagi status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah selain PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Nasib guru honorer hingga hari ini masih jauh dari kata sejahtera. Diupah dengan gaji yang tidak layak meskipun mereka menghabiskan paruh waktu untuk mendidik generasi penerus bangsa. Di tengah himpitan ekonomi hari ini gaji tersebut tidak mencukupi bahkan untuk biaya transportasi dan lain-lain. Semakin menunjukan tidak seriusnya negara dalam mensejahterakan guru.

Jika demikian bagaimana dengan dibukanya tes cpns yang hanya membuka kuota terbatas sementara para honorer yang ikut seleksi cpns jumlahnya jauh lebih banyak. Tak terhitung honorer usia diatas 35 tahun yang berpuluh-puluh tahun mengabdi.

Sementara sisi lain, Anggota komisi II DPR RI, Cornelis, mengusulkan agar para guru honorer yang sudah bekerja selama bertahun-tahun dan berada di daerah-daerah terpencil diberikan keistimewaan untuk bisa langsung diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa perlu melalui tes. Pada kesempatan itu, ia sempat mempertanyakan masalah kesiapan pemerintah dalam rangka penerimaan cpns yang menggunakan teknologi, khususnya menyangkut masalah server, Base Transceiver Station (BTS), dan juga slot-nya dalam waktu dekat.

Padahal awalnya rekrutmen tenaga honorer adalah upaya mengurangi pengangguran, sayangnya penanggulangan jumlah pengangguran yang semakin banyak tak diimbangi dengan perbaikan sistemik. Negara justru membuka kran bagi tenaga kerja asing baik sebagai tenaga kerja kasar hingga tenaga ahli. Ini baru pada persoalan lapangan kerja, dari persoalan gaji yang diterima meskipun sudah mengabdi bertahun-tahun tak juga terjawab.

Bahkan para honorer mau dibayar rendah hingga tidak dibayar sekalipun mereka tetap mempersembahkan pengabdian pada negeri ini dengan harapan sewaktu-waktu bisa diangkat jadi ASN. Sayangnya itu hanyalah mimpi yang tidak mungkin terwujud dalam sistem kapitalisme.

Dalam sistem kapitalisme penguasa hanya sebagai regulator, bukan sebagai periayah urusan ummat. Hubungan antara penguasa dengan rakyat hanya sebatas hubungan untung rugi. Mereka menganggap honorer sebagai beban anggaran. Saat dihitung bahwa tenaganya bisa diganti robot dengan biaya lebih ringan. Cara pandang seperti ini justru menumpulkan peran rakyat dalam mencari nafkah ditengah himpitan ekonomi yang semakin tingginya ditambah kebutuhan meningkat. Sebab robot tidak bisa menjawab jaminan ekonomi masyarakat.

Cara pandang seperti ini bertolak belakang dengan Islam yang memandang bahwa setiap rakyat wajib bekerja tanpa membedakan apakah dia honorer atau pegawai negara khilafah. Sebab tidak ada honorer dalam khilafah karena setiap yang bekerja wajib digaji sesuai dengan jenis pekerjaan. Konsep penyusunan APBN yang ditawarkan oleh Negara khilafah adalah menyangkut sumber-sumber utama pendapatannya maupun alokasi pembelanjaan.

Kas baitul maal yang ditawarkan oleh negara khilafah menjamin dari sumber pemasukan seperti sektor kepemilikan individu (sedekah, hibah, zakat dll), sektor kepemilikan umum (pertambangan, minyak bumi, gas, batubara, kehutanan, dll) dan sektor kepemilikan negara seperti jizyah, kharaj, ghanimah, fa’i, ‘usyur dan sebagainya.

Sumber-sumber ini jelas mampu menjawab dan menjamin seluruh kebutuhan rakyat. Apalagi memberi ijarah adalah wajib bagi pegawai negara sebagaimana yang ditetapkan oleh syariat. Sebagaimana dalam Qur’an surah At-thalaq 6, “Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.” Ayat ini mengindikasikan wajibnya upah oleh negara bagi setiap pekerja dalam daulah.

Khilafah tidak membiarkan daerah-daerah menanggung sendiri upah honorer disetiap daerah karena itu sudah menjadi bagian tanggung jawab khalifah secara umum. Dari Abdullah bin ‘Umar, Nabi SAW bersabda, “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah). Dari sini jelas sekali bahwa menunda sekalipun dianggap sebagai suatu kedzaliman. Maka keberadaan pemimpin (khalifah) sebagai junnah sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, “ Imam (khalifah) yang menjadi pemimpin manusia adalah laksana pengembala, dan hanya dialah yang bertannggung jawab terhadap urusan rakyatnya.” (HR. Al-Bukhari).

Rekrutmen pegawai negara dalam islam disesuaikan dengan kebutuhan riil negara untuk menjalankan semua pekerjaan administratif maupun pelayanan dalam jumlah yang mencukupi. Bila kas baitul maal tidak mencukupi, maka bisa ditarik dlaribah/pajak yang bersifat temporer. Di saat yang sama, karena terbukanya lapangan kerja maka menjadi ASN bukanlah satu-satunya pekerjaan yang dikejar oleh warga untuk mendapatkan beragam jaminan hidup layak dan tunjangan hari tua. Sebab daulah Islam sudah menjamin kebutuhan dasar rakyat. Ketika pun para pegawai bekerja dalam negara khilafah, mereka fokus bekerja tanpa dibebani oleh berbagai macam tunggakan yang mengharuskan mereka bekerja sampingan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam sistem kapitalisme, pendidikan dikomersialisasikan sehingga harus sejalan dengan pasar. Maka outputnya pun dipersiapkan untuk jadi roda penggerak ekonomi. Akhirnya generasi hanya berfikir kapitalistik. Tak jauh-jauh dari karakter bawaan kapitalisme yang hanya mengukur sesuatu seperti bisnis bahkan dengan rakyat yang harusnya di pundak mereka terurusi segala hajat hidup.

Jika berkaca pada sistem Islam dimasa khalifah Umar Bin Khatab yang menggaji guru 11 dinar jika dikurskan dalam rupiah sebanyak 31 juta. Karena Islam memuliakan posisi guru yang dari mereka lahir generasi sebagai mercusuar peradaban. Guru tidak akan bisa keluar dari kelamnya penerapan sistem kapitalisme jika tidak mengambil Islam sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara.



*/Penulis adalah Seorang Pemerhati Perempuan dan Generasi

Editor: Mahesa ibrahim

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.