Pengentasan Total Kemiskinan Massal, Hanya Sebuah Ilusi

Hot News

Hotline

Pengentasan Total Kemiskinan Massal, Hanya Sebuah Ilusi

(Ilustrasi/disain-www.dapurpena.com)


Oleh: Rosyidah, S.H


Bank Dunia merilis laporan bertajuk "Aspiring Indonesia, Expanding the Middle Class" pada akhir pekan lalu (30/1). Dalam riset itu, 115 juta masyarakat Indonesia dinilai rentan miskin. Tingkat kemiskinan di Indonesia saat ini di bawah 10% dari total penduduk. Rata-rata pertumbuhan ekonomi pun diprediksi 5,6% per tahun selama 50 tahun ke depan. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapitanya diperkirakan tumbuh enam kali lipat menjadi hampir US$ 4 ribu. Namun, 115 juta orang atau 45% penduduk Indonesia belum mencapai pendapatan yang aman. Alhasil, mereka rentan kembali miskin.

Untuk meningkatkan jumlah kelas menengah dan mengurangi penduduk rentan miskin, Bank Dunia merekomendasikan empat hal. Pertama, meningkatkan gaji dan tunjangan guru. Di satu sisi, sistem manajemen kinerja guru juga perlu diperbarui. Kedua, meningkatkan anggaran kesehatan. Salah satu caranya dengan mengejar sumber pendapatan baru dari peningkatan pajak tembakau dan alkohol. Ketiga, memperluas basis pajak. Caranya, bisa dengan menurunkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), menaikkan tarif pajak tertentu seperti alkohol, tembakau dan kendaraan, dan lainnya.

Terakhir, menyeimbangkan kembali (re-balancing) transfer fiskal seperti meningkatkan propori dana desa dan mengembangkan peraturan baru untuk mengoperasionalkan penyediaan layanan lintas daerah, termasuk mengatasi tantangan pembiayaan. Selain itu, perlu membangun kapasitas pemerintah provinsi (Katadata.co).

Di sisi lain, angka kemiskinan nasional September 2019 yang baru saja dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 15 Januari lalu telah mencapai angka 9,22%. Persentase ini menurun sebesar 0,19 persen poin dari kondisi Maret 2019 dan 0,44 persen poin dari kondisi September 2018. Jika dilihat dari jumlahnya, pada September 2019 masih terdapat 24,79 juta orang miskin di Indonesia. Sementara itu, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan turun menjadi 6,56% dan menjadi 12,60% untuk daerah pedesaan.

Selain jumlah dan persentase penduduk miskin, indikator kemiskinan lainnya juga mengalami perbaikan dari periode Maret 2019-September 2019. Indeks kedalaman kemiskinan yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan mengalami penurunan dari 1,55 pada Maret 2019 menjadi 1,50 pada September 2019. (news.detik.com).





Jika diamati, upaya penurunan angka kemiskinan lebih banyak mengotak-atik angka melalui pembuatan standarisasi/ukuran, bukan menghilangkan kondisi miskin secara nyata. Yaitu memastikan semua pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Solusi yang diberikan Bank Dunia juga tidak akan menyelesaikan masalah kemiskinan. Sebab, melihat rekomendasi yang diberikan bukan solusi tuntas. Karena sumber masalah utamanya adalah pada sistemnya yaitu sistem kapitalisme. Jika sistem yang diterapkan rusak maka penerapan aturan sampai ke bawah pun akan rusak. Apapun solusi yang diberikan, jika masih menggunakan sistem kapitaslime, maka solusi tersebut bukanlah solusi tuntas.

Kemiskinan massal adalah kondisi laten akibat kapitalisme, diakui oleh para ahli. Yang bisa dilakukan hanya menurunkan angka kemiskinan, bukan menghilangkan kemiskinan secara total. Saat ini semakin jelas terlihat bahwa yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Dengan asas manfaat dan kebebasan kepemilikan dalam sistem kapitalisme, selalu memberi peluang pada para kapital (pemilik modal) untuk bertambah kaya. Mereka bebas memiliki atau menguasai apapun selama memiliki kekayaan.

Sementara rakyat miskin semakin kesulitan untuk sekedar memenuhi standar hidup yang layak. Ketimpangan sosial ini akan terus menerus terjadi jika negara tidak punya kemampuan untuk menghilangkan permasalahannya. Maka sebuah ilusi jika berharap pada negara yang menerapkan  sistem kapitalisme. 

Solusi Islam

Islam merupakan agama yang sempurna, yang berbeda dengan sistem hidup yang lainnya.  Karena Islam memiliki standar yang jelas yang bersumber dari hukum-hukum syari’at-Nya.  Termasuk dalam mengatasi masalah kemiskinan. Dalam Islam, kemiskinan adalah keadaan apabila seseorang tidak mampu memenuhi  kebutuhan pokok (asasiyah) secara sempurna. Islam menetapkan kebutuhan pokok mencakup makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Ketiga keperluan tersebut merupakan kebutuhan pokok bagi individu. Asalnya merupakan tanggungjawab suami atau bapak terhadap orang-orang yang ada dalam tanggungannya. Ketidakcukupan dalam tiga kebutuhan pokok ini menjadikan seseorang  tergolong dalam kategori miskin (orang yang membutuhkan). Dan wajib dipenuhi oleh pihak-pihak yang telah ditetapkan oleh syariat. Mulai dari keluarga, kerabat terdekat sampai negara jika mereka sama-sama tidak mampu.

Sementara bagi orang-orang yang mampu memenuhi kebutuhan pokok secara sempurna bahkan lebih, sehingga bisa memenuhi kebutuhan tambahan (kamaliyah) Islam mengkategorikan sebagai orang kaya. Demikianlah Islam menetapkan standar yang terkategori rakyat miskin dan kaya. Dan penilaian ini sama untuk setiap tempat.  Walaupun yang membedakan hanya dari sisi taraf hidup dimana masyarakat tersebut tinggal.

Islam telah menjamin pemenuhan kebutuhan pokok pangan, sandang, dan papan dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh syari’at Islam dengan strategi berikut:

  1. Memerintahkan setiap kepala rumah keluarga untuk bekerja. Allah SWT berfirman:
“…Maka bertebaranlah kamu dimuka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung.” (QS al-Jumu’ah: 10)


  1. Negara wajib menciptakan lapangan kerja bagi rakyatnya, agar bisa bekerja dan berusaha. Rasulullah SAW pernah memberi dua dirham kepada seseorang dan bersabda:
“Makanlah dengan dengan satu dirham dan sisanya belikan kapak, lalu gunakanlah iia untuk bekerja”.

  1. Islam mewajibkan kepada kerabat  dan mahram yang mampu untuk memberi nafkah yang tidak mampu.  Allah SWT berfirman:
“Kewajiban ayah memberi makandan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seorang tidak dibebani, menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan ahli waris pun berkewajiban demikian… ” (QS Al-baqarah: 233).

  1. Kewajiban Negara (Baitul Maal/kas negara) untuk memenuhi jika tidak mampu bekerja.
Negara wajib memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya bagi yang tidak mampu bekerja dan tidak memiliki ahli waris baik dananya berasal dari harta zakat yang merupakan kewajiban syar’I, maupun harta lain yang ada di Baitul Maal.

Selain itu sejarah juga membuktikan keberhasilan Islam dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya karena memiliki pemimpin yang amanah. Pada zaman Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, setiap malam Umar bin Khattab berkeliling kampung untuk melihat apakah ada masyarakatnya yang lagi kesusahan atau tidak. Bahkan pada saat itu, ia mendapatkan bahwa ada masyarakatnya lagi kekurangan makanan dan Umar bin Khattab secara langsung membawakan bahan makanan kepada masyarakat tersebut. Begitu juga pada zaman Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah, para penerima zakat sampai-sampai tidak ditemukan. Ini menandakan bahwa pada saat itu tidak ada kemiskinan yang terjadi.

Maka hanya sebuah ilusi (mustahil) jika kita mendambakan hal itu terjadi dalam sistem kapitalisme saat ini. Hanya dengan kembali kepada aturan Islam lah kemiskinan akan bisa diselesaikan secara total dan menyeluruh. Wallahua’lam bish-shawwab.


Editor: Ulfiatul Khomariah

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.