Pertanian Indonesia Tergerus Kebijakan Impor

Hot News

Hotline

Pertanian Indonesia Tergerus Kebijakan Impor

( Ilustrasi/Mahesa- www.dapurpena.com )



Oleh : Nurbiah*


Kebutuhan adalah segala sesuatu yang menjadi hajat. Sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidupnya serta memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan. Memasuki bulan Februari 2020, masyarakat khususnya ibu rumah tangga dikagetkan dengan naiknya harga berbagai keperluan rumah tangga dan dapur. Baru-baru diberitakan harga komoditas bawang putih di berbagai wilayah mengalami kenaikan yang bervariasi. Seperti di pasar tradisional Klandasan Balikpapan Kalimantan Timur, harga bawang putih dijual eceran kisaran Rp 60.000-70.000/kg. Di Purwakarta Jawa Barat, harga bawang putih juga melonjak dua kali lipat yakni Rp 60.000-80.000/kg. Beda lagi di pasar induk Caringin Bandung, harga mencapai Rp 50.000 - 60.000/kg.

Kenaikan ini disinyalir karena faktor cuaca buruk dan banjir, sehingga pasokan bawang putih menurun sedangkan permintaan masyarakat meningkat. Selain itu, isu Virus Corona tampaknya ikut mempengaruhi sehingga menyebabkan pasokan bawang putih impor dari negara pemasoknya, China, menjadi berkurang. Hal ini sudah menjadi pemandangan umum karena sebagian besar kebutuhan Indonesia adalah impor.

Dalam empat tahun terakhir, volume impor bawang putih yang dilakukan Indonesia meningkat. Impor bawang putih pada tahun 2015 sebanyak 479.941 ton, tahun 2016 sebesar 444.301 ton, tahun 2017 sebesar 556.060 ton, dan pada tahun 2018 jumlah impor meningkat mencapai 582.994 ton atau senilai USS 497 juta dolar ( RP 71 lebih triliun). Tahun 2018 lalu, Indonesia tercatat sebagai negara impor bawang putih terbesar di dunia. Fakta tersebut didapat dari kompilasi perdagangan luar negeri seluruh dunia yang dihimpun oleh UN COMTRADE (lembaga di bawah PBB).

Indonesia sangat ketergantungan kepada negara lain, bukan hanya pada impor bawang putih. Adanya jenis pertanian lainnya yang diimpor. Padahal Indonesia memiliki alam yang subur dan kaya akan hasil pertanian maupun rempah-rempah. Hal ini dapat membuat harga barang tidak kunjung stabil, bahkan meningkat lebih tajam. Imbasnya, rakyat yang merasakan tingginya harga-harga barang kebutuhan harian.



 BACA JUGA : Kukejar Mimpi



Negara dengan kebijakan neoliberalisme telah membuka kran impor yang deras. Kran ini hanya berfokus pada pasar bebas dan perdagangan bebas yang menguntungkan para pengusaha kelas kakap. Negara hanya menjadi regulator penghubung antara pengusaha dan rakyat dengan kebijakannya yang tidak merakyat. Seharusnya negaralah yang memenuhi semua kebutuhan rakyat, tanpa membeda-bedakan.

Persoalan semakin parah. Di era kapitalis ini para mafia pangan bebas melakukan tujuannya. Mencapai kepentingan hawa nafsu dengan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, tanpa memikirkan akibat bagi rakyat kecil.

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki tanah yang subur di sepanjang pulau. Rakyatnya memiliki semangat kerja keras dan fisik yang kuat. Dengan modal itu, maka sungguh mengherankan pertanian Indonesia dapat tergerus dengan kebijakan impor.

Islam Mengatasi Masalah Tanpa Masalah

Dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya, Islam dalam sebuah tatanan negara mempunyai mekanisme. Mulai dari produksi, distribusi, dan pengendalian harga. Negara memfasilitasi dan menyediakan kebutuhan para petani secara murah bahkan gratis. Lahan, bibit, pupuk, dan alat-alat lain yang di perlukan. Negara juga mengatur semua urusan pertanian berikut produksinya dengan kebutuhan strategi pertanian untuk mencapai tingkat produksi semaksimal mungkin.

Negara juga mengontrol secara penuh pendistribusian barang serta pengendalian harga. Ketika di suatu wilayah ketersediaan barang sedang berkurang, maka wilayah lain yang masih memiliki ketersediaan wajib mendistribusikannya ke wilayah yang kekurangan. Begitu pula dalam hal kebijakan impor, negara akan peka terhadap persoalan kehidupan rakyat, apakah itu merugikan rakyat atau malah membebani.

Negara juga memiliki mekanisme untuk mengendalikan harga agar tetap stabil dan terjangkau. Di sinilah diperlukan kontrol negara. Terlebih seorang pemimpin yang bertanggung jawab penuh dalam pengurusan dan kebutuhan rakyat.

"Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas dibumi tanpa (mengindahkan) kebenaran. Mereka itu mendapat siksa yang pedih”. ( Qs. Asy-Syura ayat 42)

Fungsi negara adalah sebagai pelayan dan pelindung rakyat dalam melawan tekanan dari pihak luar atau asing, memiliki wibawa, dan disegani negara lain. Bukan menjadi negara pengekor dan sasaran empuk serta intervensi dari negara lain yang menggodok kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan kemaslahatan rakyatnya. Wallahu a'lam bish-shawab.



*/Penulis adalah Pemerhati Lingkungan Dan Generasi

Editor : Wannajmi Aisyi

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.