Rentetan Bea Cukai Terhadap Masyarakat Demi Pemasukan Negara

Hot News

Hotline

Rentetan Bea Cukai Terhadap Masyarakat Demi Pemasukan Negara

(Ilustrasi/www.dapurpena.com)


Oleh: Anandita Gadis Valentine


Akhir-akhir ini muncul kontroversial baru. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan rencana pemberlakuan cukai pada minuman berpemanis sehingga harga beberapa komoditas yang digemari masyarakat Indonesia akan naik. Minuman berpemanis seperti teh kemasan, minuman berkarbonasi, dan kopi konsentrat akan dikenakan cukai. Kantong plastik alias tas kresek yang lazim dipakai untuk wadah belanjaan juga akan dikenakan bea serupa. Mobil, sepeda motor, atau kendaraan bermotor apa saja yang menghasilkan emisi karbondioksida (CO2) juga bakal dikenakan bea. Pembayaran cukai akan dibebankan pada pabrikan dan importir—berdasarkan seberapa besar emisi CO2 yang dihasilkan dari produknya—bukan pada pengguna. Namun, tetap saja itu berarti akan membuat harga menjadi lebih mahal.

Vivanews memberitakan usulan Sri Mulyani ini meluas ke penerapan cukai pada tiga komoditas dengan tujuan ganda. Pertama, untuk menambah penerimaan negara, terutama dari sektor cukai. Kedua, untuk kepentingan pelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat. Upaya keterlibatan pemerintah dalam menekan konsumsi gula ini sesungguhnya telah digagas oleh WHO (World Health Organization) sejak beberapa waktu lalu. WHO menganggap bahwa keterlibatan pemerintah dalam menerapkan cukai dapat menekan konsumsi minuman berpemanis ini.






Bea cukai sendiri bukan sebuah istilah yang memiliki satu pengertian, melainkan dua istilah yang juga memiliki pengertian yang berbeda. Bea sendiri merupakan suatu tindakan pungutan dari pemerintah terhadap barang ekspor atau impor, sedangkan cukai adalah pungutan negara kepada suatu barang yang memiliki sifat atau karakteristik yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai. Jadi, bila bea cukai digabungkan memiliki pengertian suatu tindakan pungutan pemerintah terhadap barang ekspor dan impor serta suatu barang yang memiliki karakteristik khusus.

Lantas, bagaimana dampak jika kebijakan ini diterapkan?

Jika kebijakan ini benar-benar diterapkan, maka akan sangat berdampak pada konsumen. Harga jual di pasaran akan meningkat dan menurunkan daya beli masyarakat. Selain menurunkan daya beli masyarakat, juga dapat mengurangi konsumsi bahkan akan berdampak pada penghilangan pendapatan masyarakat pedagang asongan. Sepertinya membuat sehat masyarakat dari segi pangan, akan tetapi tidak sehat dari segi keuangan. Masyarakat kecil akan semakin tercekik, usaha asongannya dikenai cukai.

Pajak selama ini bertujuan untuk menambah penerimaan pemerintah. Namun sepertinya sebab tergila dengan keuntungan semata menyebabkan pemerintah mengeluarkan aturan yang tidak masuk akal. Berbagai cara ditempuh demi menambah pendapatan. Ada saja celah pemerintah untuk menerapkan aturan pajak.

Dari sejak dulu, apapun dinilai pajak. Apapun dikenai pajak. Tak kira dia pengusaha kecil atau lintas dunia. Tak kira dia jualan berlian atau batu. Ya, karena pendapatan utama pemerintah adalah dari pajak. Beginilah wajah asli sistem kapitalisme. Sebagai akibat penerapan sistem ini, negara selalu berorientasi kepada keuntungan dari pemasukan pajak. Bukan mengedepankan kesejahteraan rakyat.

Harga-harga naik, merupakan hadiah dari pemerintah untuk rakyat kecil. Dengan embel-embel kepentingan pelestarian lingkungan dan kesehatan, jajanan warung pun dipajaki. Padahal, sejatinya kenaikan harga dan tarif ini adalah untuk menutup lembaran defisit negara yang terjadi sepanjang 2019. Sungguh kasihan nasib rakyat. Semakin dijepit dan terjepit.

Sistem Kepemilikan dan Pajak Dalam Islam

Islam memberikan  solusi dari segala permasalahan yang terjadi. Islam pula solusi bagi tiap akar masalah. Dalam Islam, negara bertugas untuk melayani rakyatnya. Memenuhi segala kebutuhan rakyat dan menjadikannya yang utama dan pertama. Sudah banyak fakta yang terjadi di negeri ini akibat kapitalisme berdiri, hanya sengsara dan penderitaan didapat. Hanya orang-orang yang dekat dengan penguasa dapat merubah nasibnya. Penguasa sejatinya hanya mementingkan urusan perut dan kesejahteraan tujuh turunannya, bukan kesejahteraan masyarakat.

Kalau ingin kembali teratur, harus ada yang mengatur. Saat ini, hukum-hukum yang ada lebih bersifat meruncing ke bawah tetapi tumpul ke atas. Walaupun Undang-undang di-amandemen berkali-kali, namun jika sistem yang diterapkan tidak bersumber dari Pencipta maka hasilnya pun masih tidak memuaskan rakyat.

Peraturan dalam Islam mengenai pengaturan kepemilikan diatur oleh Lembaga Baitul Mal. Bukan dari pajak, akan tetapi negara mendapat pemasukan dari wakaf, infaq, zakat, jizyah, dan sebagainya. Sedangkan metode pengelolaan sumber daya alam dilimpahkan ke rakyat secara merata. Pengelolaan SDA ini diratakan dan dicukupkan bagi setiap individu negara. Sehingga dijamin tidak adanya lagi kelaparan, kemiskinan, kemelaratan, dan kesengsaraan lainnya.

Memutar sejarah masa kekhilafahan, dalam Ensiklopedi Muhammad sebagai Negarawan disebutkan, para petugas (amil zakat) berkeliling negeri untuk mengumpulkan zakat masing-masing suku, lalu membawanya ke hadapan Rasulullah. Para amil zakat di zaman Rasulullah ini tidak hanya ditugaskan untuk mengumpulkan zakat, tetapi juga mengumpulkan jizyah dan kharraj. Dan dengan pengelolaan yang benar dan amanah, sejarah telah menjadi saksi bahwa Islam dapat membawa peradaban penuh kegemilangan. Bukan penuh dengan masalah. Oleh karena itu, kinilah saatnya memperjuangkan kembali penerapan syariat Islam dalam semua lini kehidupan oleh pemerintah sebagai pemimpin negeri ini. Kembali menerapkan aturan Illahi di seluruh aspek kehidupan. Wallahu a’lam bish-shawab.



Editor : Wannajmi Aisyi

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.