Sejatinya, Islam Pun Mengatur Sistem Perekonomian

Hot News

Hotline

Sejatinya, Islam Pun Mengatur Sistem Perekonomian

(Ilustrasi/www.dapurpena.com)


Oleh: Tri S, S.Si*


Pemerintah diminta fokus mengatasi persoalan di dalam negeri untuk mendongkrak kembali pertumbuhan ekonomi nasional yang melambat dalam beberapa tahun terakhir. Dalam VIVAnews, Bambang Haryo menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 berdasarkan Badan Pusat Statistik hanyalah berkisar 5,02 persen. Angka ini jauh di bawah target (5,3 persen) dan lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (5,17 persen).

Sejak masa pemerintahan lima tahun terakhir ini, pertumbuhan ekonomi belum pernah tembus 5,2 persen. Pada 2014, ekonomi hanya tumbuh 5,01 persen bahkan sempat turun menjadi 4,88 persen pada 2015. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pernah terjadi pada tahun 2018 yakni 5,17 persen. Bila dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, berdasarkan data Bank Dunia dan ADB, negara-negara tersebut mampu tumbuh di atas 6 persen pada 2019. Yakni Vietnam 6,97 persen, Kamboja 7 persen, Filipina 6,5 persen, Myanmar 6,6 persen, dan Laos 6,5 persen.

Masalah domestik yang menyebabkan ketidakpastian pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah inkonsistensi regulasi, upah minimum yang berbeda-beda di setiap daerah, fluktuasi bahan pokok dan energi, pungutan liar, korupsi, serta kerusakan infrastruktur. Contoh, bawang putih. Merupakan salah satu kebutuhan pokok rumah tangga di Indonesia, masih dikuasai oleh spekulan dan mafia sehingga harganya berfluktuasi dan penuh ketidakpastian. Apalagi sejak merebaknya isu virus corona, harga bawang putih di dalam negeri tembus Rp70.000 per kg, naik lebih dua kali dari tahun lalu sekitar Rp30.000 per kg. Padahal harga wholesale-nya di China sebagai produsen utama dunia hanya USD0,76 atau sekitar Rp10.400 per kg.






Selain itu, kita melihat harga gas di Indonesia juga masih tinggi sehingga mengakibatkan harga pupuk juga mahal. Hal ini menyebabkan harga komoditas pertanian dan perkebunan sebagai sumber pangan terus naik. Harga jagung Indonesia diketahui termasuk paling mahal di dunia. Oleh karena itu, jika dikatakan BPS bahwa perekonomian Indonesia turun, maka sangat tidak beralasan. Bahkan Pemerintah sudah meluncurkan 16 Paket Kebijakan Ekonomi, membangun infrastruktur 2-3 kali lipat tiap tahun dari pemerintahan sebelumnya, serta mengucurkan kredit usaha rakyat (KUR) hingga Rp190 triliun dan Dana Desa Rp74 triliun per tahun.

Indonesia juga memiliki sumber daya melimpah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, baik dari sektor riil, pariwisata, pertambangan, pertanian, perikanan, maupun sumber daya manusia termasuk TKI di luar negeri. Posisi strategis Indonesia di poros maritim dunia juga belum dimanfaatkan secara maksimal. Perhatian pemerintah terhadap sektor maritim sangat minim dan justru dibebani banyak biaya, seperti pendapatan negara bukan pajak (PNBP) angkutan antarpulau naik hingga 1.000 persen.

Dalam VIVAnews, Bambang menyampaikan penilaiannya. Ekonomi Indonesia seharusnya bisa tumbuh pesat apabila pemerintah bisa meningkatkan daya beli masyarakat serta memberdayakan UMKM dan koperasi sebagai tiang perekonomian nasional. Namun, kepedulian terhadap UMKM ini pun mesti dipertanyakan sebab anggaran Kementerian Koperasi dan UKM dipangkas hampir separuh dari pemerintahan sebelumnya menjadi hanya Rp970 miliar pada 2020. Dinamika global merupakan keniscayaan dan dihadapi oleh semua negara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, yang mungkin dilakukan pemerintah adalah membenahi masalah domestik dan memanfaatkan sumber daya yang ada.

Sistem Perekonomian Dalam Islam

Ketika kaum muslimin hidup dalam naungan Islam dan Kekhalifahan dulu, berbagai muamalah selalu dilakukan dan berada dalam timbangan syariah (halal-haram). Seperti yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khaththab ra. Beliau tidak mengizinkan pedagang manapun masuk ke pasar kaum muslimin kecuali jika telah memahami hukum-hukum muamalah. Tujuannya tiada lain agar pedagang itu tidak terjerumus ke dalam dosa riba.

Dan ketika Kekhalifahan hancur pada tahun 1924, kondisi berubah total. Kaum muslimin makin terjerumus dalam sistem ekonomi yang dipaksakan penjajah kafir, yakni sistem kapitalisme yang memang tidak mengenal halal-haram. Akar sistem kapitalisme adalah paham sekularisme yang menyingkirkan agama sebagai pengatur kehidupan publik, termasuk kehidupan ekonomi. Walhasil, seperti kata As-Salus, kaum muslimin akhirnya hidup dalam sistem ekonomi yang jauh dari Islam (ba’idan ‘an al-Islam), seperti sistem perbankan dan pasar modal (burshah al-awraq al-maliyah).

Masyarakat Indonesia dibodohi dengan angka-angka yang tidak ada hubungannya dengan peningkatan kesejahteraan hidup mereka. Konsep ekonomi kapitalisme adalah mengukur kesejahteraan hanya dari angka-angka. Akibatnya, yang diuntungkan bukan rakyat, tetapi para kapitalis. Hanya sistem ekonomi Islam yang terbukti menjamin kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Salah satu perbedaan penting antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis adalah dalam memandang apa sesungguhnya yang menjadi permasalahan utama ekonomi. Dalam sistem ekonomi kapitalis, permasalahan ekonomi yang sesungguhnya adalah kelangkaan (scarcity) barang dan jasa. Hal ini karena setiap manusia mempunyai kebutuhan yang beranekaragam dan jumlahnya tidak terbatas, sementara sarana pemuas (barang dan jasa) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia terbatas.

Dalam pandangan sistem ekonomi Islam, problematika ekonomi yang utama adalah masalah pemenuhan kebutuhan pokok setiap warga negara. Walaupun pertumbuhan dan produksi barang/jasa tinggi, namun bila ada warga negara yang tidak terpenuhi kebutuhan pokoknya, berarti ekonomi negara tersebut sedang berada dalam masalah. Oleh sebab itu, solusi problem utama ekonomi sebenarnya adalah bagaimana mengatur distribusi harta kekayaan sehingga semua individu terpenuhi kebutuhan pokoknya dan kekayaan tersebut beredar tidak hanya dikalangan orang-orang kaya saja.

Banyak ayat al-Quran maupun al-Hadits yang berbicara masalah distribusi kekayaan, diantaranya nash-nash yang memerintahkan manusia untuk menginfakkan harta dan memberi makan orang-orang fakir, miskin serta kekurangan. Seperti dalam QS al-Hajj [22]: 28; al-Baqarah [2]: 177, 184, 215; al-Insan [76]: 8, al-Fajr [90]:13-14; dan al-Maidah [5]: 89.

Al-Quran menyatakan bahwa dalam setiap harta terdapat hak bagi orang miskin. Allah Swt. berfirman: "Pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian."  (QS adz-Dzariyat [51]: 19).

Islam mencegah berputarnya harta kekayaan hanya di kalangan orang-orang kaya, sementara kelompok lainnya tidak memperoleh bagian. Allah Swt. berfirman: "Supaya harta itu jangan hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja di antara kalian." (QS al-Hasyr [59]: 7).

Rasulullah saw bersabda: "Penduduk negeri manapun yang berada di pagi hari, sementara di tengah-tengah mereka ada orang yang kelaparan maka jaminan Allah telah lepas dari mereka." (HR Ahmad, al-Hakim dan Abu Ya’la)

Dalam sistem ekonomi Islam, sumber daya alam sepenuhnya di kelola oleh negara dan didistribusikan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat.



*/Penulis adalah Pemerhati Perempuan dan Generasi

Editor : Wannajmi Aisyi

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.