Wacana Kedaulatan Pangan Vs Ketergantungan Impor

Hot News

Hotline

Wacana Kedaulatan Pangan Vs Ketergantungan Impor

(Ilustrasi/www.dapurpena.com)


Oleh: Luluk Afiva, ST*


Bawang putih merupakan salah satu bahan dapur yang harus tersedia dalam masakan-masakan masyarakat Indonesia. Citarasa yang gurih menambah kenikmatan rasa pada makanan yang disajikan. Cita rasa itu demikian terasa hingga kegiatan impor bawang putih dilakukan pemerintah Indonesia di tengah kekayaan rempah-rempah yang melimpah.

Sejak awal Februari lalu, harga bawang putih melonjak. Kenaikan harga mencapai 50 hingga 200%. Berkisar antara harga Rp 51.700/kg Rp 70.000/kg. Kenaikan ini juga terjadi merata hingga seluruh daerah.Akibat kenaikan yang tidak wajar ini, kerugian ditingkat konsumen di DKI saja diperkirakan mencapai 1,247 Milyar. Belum dihitung dari seluruh Indonesia. Tentu nilainya tidaklah kecil ditengah kesulitan ekonomi masyarakat.

Menghadapi gejolak harga, pemerintah lagi-lagi mengambil langkah instan. Kementrian Pertanian segera menerbitkan RIPH (Rekomendasi Impor Produk Holtikultura) bawang putih sebesar 103.000 ton dari Tiongkok. Argumentasinya seperti biasa, untuk menambah stok yang semakin menipis (sebesar 70 ribu ton) sekaligus antisipasi lonjakan permintaan saat memasuki bulan Ramadhan dan Idul Fitri nanti.






Keputusan impor ini layak dipertanyakan lantaran tidak sejalan dengan target kedaulatan pangan yang sering digembar-gemborkan pemerintah. Bahkan silih bergantinya rezim, kedaulatan pangan masih mengawang-awang. Apa penyebab tidak tercapainya kedaulatan pangan?

Wacana Kedaulatan Pangan Akankah Hanya Angan-angan

Jika dicermati, penyebab utama dan mendasar kegagalan mewujudkan swasembada pangan serta terus menerus ketergantungan pada impor disebabkan adanya cengkeraman kapitalisme global melalui lembaga-lembaga internasional yang mengkooptasi kebijakan politik dan ekonomi Indonesia. Dalam kasus bawang putih ini misalnya. Hingga tahun 1996, Indonesia masih mampu berswasembada. Namun sejak tahun 1998 volume bawang impor terus mengalami peningkatan secara signifikan. Hal ini karena adanya tekanan IMF untuk menandatangani Letter of Intent (LoI). Diantara klausulnya mewajibkan Indonesia melakukan penghapusan kuota dan tarif impor untuk bahan pangan pada tahun 1997 silam.

Sejak itu, impor bawang putih yang tinggi tidak terhindarkan. Kebalikannya, penanaman bawang putih lokal makin tidak menguntungkan karena harga yang tidak bersaing. Belakangan ditambah pula keterikatan pada regulasi WTO yang mengharuskan setiap negara untuk membuka pasarnya bagi dunia internasional. Tidak boleh membatasi pasar, sekalipun untuk melindungi petani dan rakyatnya sendiri. Serbuan barang impor makin tidak teratasi.

Memang pemerintah telah menetapkan target swasembada benih bawang putih tahun 2019 dan swasembada untuk konsumsi tahun 2021. Namun banyak yang meragukan target ini akan tercapai. Hal ini dikarenakan tidak adanya keseriusan pemerintah. Terlihat dari target perluasan lahan tanam yang direncanakan 72 ribu hektar, hingga akhir 2018  baru terwujud 10 ribuan hektar saja. Apalagi lahan-lahan baru yang dibuka berada di kawasan yang tidak sesuai dengan faktor agroklimat yang dibutuhkan budidaya bawang putih.

Hal lainnya adalah disparitas harga yang sangat tajam antara bawang impor dengan produksi petani lokal yang tidak bisa diatasi pemerintah. Sebagai perbandingan pada tahun 2018, harga bawang di Cina hanya Rp 5000-6000/kg, sementara biaya di petani kita mencapai Rp 20.000/kg.

Inilah yang menjadi penghambat mendasar bagi Indonesia untuk mewujudkan swasembada pangan termasuk bawang putih. Karenanya negara harus keluar dari paradigma ini. Negara harus memiliki visi independen secara politik dan ekonomi seiring dengan menjalankan politik ekonomi yang shahih serta berada dalam kendali penuh negara. Tidak bisa dengan model sekarang. Kita lihat Indonesia hanya hadir sebagai regulator dan fasilitator, sementara operatornya diserahkan kepada korporasi baik korporasi produsen maupun importir.

Kegagalan rezim neoliberal meniscayakan kebutuhan terhadap solusi sistem baru. Satu-satunya sistem yang layak dijadikan harapan hanyalah Islam. Sebab Islam adalah agama yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Memiliki konsep dan sekumpulan aturan yang sempurna untuk mengatur kehidupan manusia pada berbagai bidangnya termasuk pertanian dan pemenuhan pangan. Bahkan sejarah juga mencatat peradaban Islam yang tegak dibawah naungan Islam selama lebih dari 12 abad mampu menorehkan kegemilangan dan pencapaian yang tidak bisa ditandingi oleh sistem manapun. Termasuk kapitalisme yang masih ada hingga detik ini.



*/Penulis adalah Praktisi Pendidikan

Editor : Wannajmi Aisyi

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.