Analisa Rekayasa Dibalik Predikat Indonesia Negara Maju

Hot News

Hotline

Analisa Rekayasa Dibalik Predikat Indonesia Negara Maju

(ilustrasi/www.dapurpena.com)


Oleh: Siti Subaidah*


Baru-baru ini Amerika Serikat mencabut status Indonesia sebagai negara berkembang dan memasukkannya dalam daftar negara maju di Organisasi Perdagangan Dunia ( WTO). Hal ini tidak serta merta membuat kita sebagai warga negara Indonesia berbangga hati. Pasalnya, akibat masuknya nama Indonesia dalam daftar tersebut akan berpotensi memukul neraca perdagangan Indonesia.

Dilansir dari kumparan.com, Ekonom INDEF Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, konsekuensi Indonesia ketika menjadi negara maju yaitu bakal dihapuskannya pula Indonesia sebagai negara penerima fasilitas GSP (Generalized System of Preferences). Dengan fasilitas GSP, Indonesia sebelumnya bisa menikmati fasilitas bea masuk yang rendah untuk ekspor tujuan AS. Sehingga akan membantu bagi negara berkembang dan miskin untuk terus bertumbuh.

Bhima mengatakan, peniadaan GSP dengan status menjadi negara maju bisa menyebabkan meningkatnya beban tarif bagi produk ekspor asal Indonesia yang selama ini mendapat insentif. Saat ini menurutnya, ada total 3.572 produk Indonesia memperoleh fasilitas GSP.

Namun, di sisi lain tujuan utama dari adanya revisi daftar negara maju yang dilakukan oleh Amerika, tidak lain adalah upaya investigasi ke negara-negara yang masuk kategori maju tersebut guna mencari tahu apakah ada praktek ekspor yang tidak fair. Bukan untuk menaikkan pamor negara tersebut.  Karena jika merunut pada definisi negara maju, yakni  negara yang menikmati standar hidup yang relatif tinggi melalui teknologi tinggi dan ekonomi yang merata, maka Indonesia belumlah pantas dikatakan sebagai negara maju.






Hal inipun sejalan dengan pendapat Yusuf  Rendy Manilet Peneliti Centre of Reform on Economics (CORE) yang menilai bahwa penetapan Indonesia sebagai negara maju memang sama sekali tidak terkait dengan pencapaian perkembangan ekonomi Indonesia saat ini. Terlebih jika Gross National Income (GNI) yang ditetapkan oleh Bank Dunia terhadap sebuah negara adalah sebesar US$12.235 untuk mendapat predikat negara maju maka Indonesia jelas belum mampu karena GNI Indonesia baru mencapai US$3.840 yang artinya masih jauh dari ambang batas yang ditetapkan.

Dari fakta ini terlihat jelas bahwa penetapan tersebut merupakan sesuatu yang dipaksakan. Bahkan ada indikasi dan maksud lain dari semua ini.

Penjajahan Dibalik Pengotakan Negara Maju dan Berkembang

Penjajahan fisik mungkin sudah tidak kita rasakan semenjak Indonesia merdeka, namun penjajahan lain masih turut membelenggu Indonesia, yakni penjajahan ekonomi dan politik. Hal inipun tercium dalam upaya pengotakan negara maju dan berkembang. Amerika dalam kewenangannya mampu menyetir kebijakan WTO. Kewenangan ini bahkan dipakai oleh Amerika untuk semakin menancapkan kekuasaan mereka untuk menguasai ekonomi dunia sebagaimana ambisinya.  

Untuk mewujudkannya, upaya yang dilakukan salah satunya adalah membagi negara-negara di dunia menjadi negara berkembang dan maju. Negara berkembang merupakan negara pengekor yang mau tidak mau akan selalu mengikuti segala kebijakan yang dihasilkan oleh organisasi-organisasi internasional sebagai wujud konsekuensi keikutsertaan dalam organisasi tersebut. Alhasil entah itu akan berakibat buruk pada masyarakat atau tidak, hal itu bukan menjadi standar kebijakan.

Ibarat sapi yang telah dicucuk hidungnya. Contoh ini dapat kita lihat pada kebijakan subsidi ekspor. Kebijakan tersebut mewajibkan negara pengekspor menurunkan harga yang dibayarkan oleh importir asing, sehingga konsumen domestik akan membayar lebih mahal daripada konsumen asing. Hal ini jelas sangat merugikan namun tetap dijalankan karena hasil keputusan dari WTO. Dan Indonesia termasuk negara yang mengecap pahitnya kebijakan ini.

Begitu pula dengan pengotakkan negara maju. Sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwa negara yang masuk dalam daftar negara maju tidak berhak atas fasilitas GSP. Hal ini merupakan taktik yang dilakukan oleh Amerika untuk memproteksi neraca perdagangan negaranya dengan membalikkan posisi defisit perdagangan AS dengan sejumlah negara. Untuk Indonesia saja, Amerika sudah mengalami defisit perdagangan selama 5 tahun berturut-turut yang tentu saja sangat mempengaruhi ekonomi negaranya.

Dalam prosesnya, akan ada kemungkinan Amerika menuntut keringanan tarif dari negara-negara yang telah berubah statusnya ini sehingga akan menekan defisit anggaran terhadap negara-negara tersebut. Maka dari sini terlihat jelas bahwa penjajahan ekonomi tak pelak terjadi. Sayangnya, tak banyak yang bisa dilakukan oleh negara-negara yang telah terikat oleh WTO ini.

Jika dahulu kita sering mendengar bagaimana perang dagang Amerika dan China, nampaknya saat ini perang itu kian melebar fokusnya ke beberapa negara yang ditengarai membahayakan negara adikuasa, Amerika. Lewat WTO dan organisasi dunia lainnya Amerika berhasil menyetir dan menancapkan kuku-kuku penjajahan ke negara-negara lemah termasuk Indonesia. Pertanyaannya, apakah Indonesia akan terus membiarkan negaranya di cabik-cabik lewat kebijakan internasional atau berjuang melawan? Wallahu a'lam bish-shawab.



*/Pemerhati Lingkungan dan Generasi

Editor: Wannajmi Aisyi

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.