Gencarnya Buzzer Influencer Bayaran di Pemerintahan

Hot News

Hotline

Gencarnya Buzzer Influencer Bayaran di Pemerintahan

(ilustrasi-www.dapurpena.com)


Oleh: Lilis Suryani


Pernah mendengar istilah buzzer atau influencer? Istilah ini menjadi populer setelah Presiden Jokowi  berencana untuk mengguyur influencer atau buzzer dengan dana sebesar Rp 72 miliar. Yang menarik adalah penganggaran dana ini akan diambil dari APBN 2020. Hal ini dilakukan untuk meredam dampak virus corona terhadap sektor pariwisata Indonesia.

Ini bukanlah hal yang baru, sebelumnya Jokowi juga kerap mengundang influencer ke istana kepresidenan untuk membicarakan keputusan politik dan soal koalisi pemerintahan. Juga saat demonstrasi #ReformasiDikorupsi pecah di sejumlah daerah di Indonesia, Jokowi memanggil para relawannya saat pemilihan presiden.

Menurut dosen komunikasi Universitas Telkom Dedi Kurnia Syah Putra, sikap Jokowi itu menunjukkan bahwa ia tidak memerintah dengan sistem yang baik. Semua lebih kepada keputusan-keputusan parsial yang dihasilkan dari relawan. Jika diteruskan, hal ini dapat sangat mengganggu lajunya pemerintahan.






Jika diteliti secara seksama, era Jokowi ini lebih banyak menyerap aspirasi dari kelompok pendukungnya. Diberikannya banyak fasilitas agar program-program pemerintah bisa berjalan maksimal dengan dukungan opini dari kelompok tersebut. Hanya kelompok tertentu. Ini mengantarkan kepada keadaan bahwa kebijakan tersebut nampak positif karena diolah sedemikian rupa oleh influencer dan buzzer yang mengesampingkan suara kelompok lain yang berbeda pandangan.

Islam sebagai agama yang sempurna, mempunyai solusi dalam menarik aspirasi publik. Di dalam Islam, merupakan suatu kewajiban untuk mengoreksi penguasa (khalifah) yang menyimpang. Mengingatkan bahwa penguasa pun adalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan.

Islam mengingatkan pentingnya mengoreksi kedzaliman penguasa meskipun taruhannya adalah kematian. Rasulullah saw bersabda: "Pemimpin para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, seseorang yang berdiri menentang penguasa zalim dan ia terbunuh karenanya" (HR Abu Dawud).

Rakyat yang merasa dizalimi oleh penguasa boleh mengadukan perkaranya kepada majelis umat dan mahkamah madzalim. Majelis umat merupakan sebuah majelis yang dipilih dari rakyat dan anggotanya terdiri atas perwakilan MuslIm dan non-Muslim untuk mewakili konstituen mereka di dalam negara Islam. Majelis umat menjaga akuntabilitas pemerintahan berbagai level dengan aktifitas musyawarah dan kontrol.

 Jadi, di dalam Islam siapa saja bisa memuhasabahi (mengoreksi) penguasa dan menyalurkan aspirasinya. Semua memiliki hak yang sama. Karena semua mempunyai tujuan yang sama yaitu bagaimana syariah dan ajaran Allah SWT dapat tegak dan dilaksanakan dengan benar. Wallahu a'lam.



Editor: Wannajmi Aisyi

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.