Poin Yang Dipertentangkan Dalam Pasal RUU Ketahanan Keluarga

Hot News

Hotline

Poin Yang Dipertentangkan Dalam Pasal RUU Ketahanan Keluarga

(ilustrasi-www.dapurpena.com)


Oleh: Tri S, S.Si*


Tren perceraian di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Pada 2018, angka perceraian Indonesia mencapai 408.202 kasus, meningkat 9% dibandingkan tahun sebelumnya. Penyebab terbesar perceraian pada 2018 adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan 183.085 kasus. Faktor ekonomi menempati urutan kedua sebanyak 110.909 kasus.  Sementara masalah lainnya adalah suami/istri pergi (17,55%), KDRT (2,15%), dan mabuk (0,85%). Salah satu kriris keluarga yang tertuang dalam RUU Ketahanan Keluarga adalah perceraian sebagaimana dalam Pasal 74 ayat 3c. Pemerintah daerah juga wajib melaksanakan penanganan krisis keluara karena perceraian dalam Pasal 78 RUU Ketahanan.

Apa sih tujuan sebuah pernikahan? Apa hanya untuk menyalurkan kepuasaan seksual ataupun hanya untuk melestarikan keturunan. Tentu saja itu pemikiran yang begitu dangkal, tidak ada salahnya dari tujuan tersebut. Dari jawaban tersebut hanya menjawab hal terkait duniawi. Sedangkan untuk jawaban akhirat tentu saja untuk menciptakan keluarga yang berintegritas Islami. Dengan begitu, seharusnya ada kesadaran bahwa pernikahan bukan hanya sekedar dua hal di atas tadi saja. Sebuah pernikahan guna membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dari sini saja sudah jelas apa tujuannya.






Sebuah keluarga yang tercipta dari pernkahan yang sah, guna untuk memberikan ketenangan, kedamaian dan kenyamanan. Maka, perlu adanya aturan yang dapat membantu dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Seperti upaya KUA dengan adanya pelatihan calon pengantin.

Sekarang ini terdapat sebuah usulan yang mengaitkan dalam pembentukan ketahanan keluarga dari beberapa individu DPR, namun menuai kontra dari banyak pihak. Usulan tersebut, yaitu Rancangan Undang-undang tentang Ketahanan Keluarga yang isinya cukup mengejutkan mulai dari ancaman pidana bagi pendonor sperma dan ovum hingga praktik sewa Rahim. Mengatur urusan rumah tangga dengan serangkaian tugas dan kewajiban untuk suami istri, sampai wajib lapor buat orang-orang yang berperilaku seks menyimpang. Gagasan ini sebagaimana diungkapkan Netty Prasetiyani (anggota DPR) untuk melindungi keluarga-keluarga demi mewujudkan peradaban Indonesia.

Beberapa poin yang diperdebatkan. Pertama, mengenai penyuka sejenis wajib direhabilitasi pada Pasal 85 meliputi, rehabilitasi sosial, rehabilitasi psikologis, dan rehabilitasi medis. Dari data diketahui sejak tahun 1993 hingga kini, Indonesia menyatakan bahwa pelaku penyuka sejenis bukan lagi termasuk dari penyakit kejiwaan. Kedua, ketentuan tentang urusan rumah tangga serta relasi suami dengan istri dianggap sebagai bentuk pengukungan peran istri atau perempuan untuk selalu berada di dalam rumah.

Ada beberapa lembaga yang menolak dengan adanya RUU tentang Ketahanan Keluarga ini. Seperti Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Ai Maryati Solihah, menganggap Pasal 25 itu sebagai bentuk bias gender, seolah ranah perempuan hanyalah seputar domestik rumah tangga. Ia menyatakan, sekarang ini sudah terjadi pergeseran nyara bahwa perempuan tak lagi hanya mengurus rumah tangga melainkan sudah menjagkau ranah-ranah publik. Selain itu, dikemukakan oleh Pawestri yang tidak sependapat bahwa LGBT bagian dari penyakit dalam bentuk penyimpangan seksual, melainkan salah satu orientasi seksual.

Penolakan juga didapat dari Istana mengenai RUU Ketahanan Keluarga. Staf Khusus Presiden beranggapan bahwa ini sudah terlalu menyentuh ranah pribadi/privasi. Maka, penolakan diikuti berbagai pihak, seperti KOMNAS HAM, FORMAPPI, Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Partai NASDEM, PPP serta Partai Gerindra.

Partai Gerindra menyatakan, sebagian fraksi tidak mendukung RUU tentang Ketahanan Keluarga ini. Tidak dicabut dukungan karena sejak awal yang mengusulkan hanya anggota individu, Sodik Mujahid. Jadi, dari pihak Partai Gerindra memutuskan untuk menginventarisir masalah dan juga akan meminta klarifikasi kepada Sodik Mujahid.

Sepertinya hal ini dianggap sebagai bentuk kemunduran sebab menggugat kemapanan (kesetaraan gender, peran publik, perlakuan terhadap LGBT) serta terlalu mencampuri ranah privasi.

Apakah Islam tidak menghargai perempuan? Oh, bukan begitu. Malah dalam Islam sangat dijunjung tinggi kehormatan seorang perempuan. Tentu saja bukan sebuah kesetaraan dengan seorang laki-laki.

Apakah Islam melarang negara mencampuri urusan privasi rakyat? Jika dalam hal mewujudkan ketahanan sebuah keluarga, maka tidak ada salahnya perundang-undangan yang mampu meluruskan pengaturan individu anggota keluarga dan pendidikan di dalam rumah.

Apa yang dapat kita tarik? Dari adanya penolakan dalam mewujudkan sebuah ketahanan keluarga ini, membuktikan undang-undang (regulasi) tidak akan terwujud jika bukan berdasarkan aturan Islam. Islam sudah menjadi aturan yang begitu lengkap dalam penyelesaian semua masalah kehidupan. Seperti, penghapusan kekerasan dan penyimpangan seksual melalui adanya penetapan hukum bagi orang yang berzina. Serta dengan sebuah pernikahan yang sah untuk mewujudkan keluarga yang dapat melahirkan generasi berlandaskan Islam.



*/Penulis adalah Pemerhati Perempuan dan Generasi

Editor: Wannajmi Aisyi

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.