Rakyat Buruh dalam Wacana Omnibus Law

Hot News

Hotline

Rakyat Buruh dalam Wacana Omnibus Law

(ilustrasi/www.dapurpena.com)


Oleh: Warsiti Ummu Iffah*


Akhir-akhir ini ramai berita tentang omnibus law meskipun survei yang dilakukan salah satu media online mengatakan banyak yang tidak tahu apa itu omnibus law. Omnibus law biasa disebut sebagai omnibus bill adalah undang-undang yang mencakup sejumlah topik beragam. Ini merupakan metode menggabungkan beberapa aturan yang substansinya berbeda, menjadi peraturan besar yang berfungsi sebagai umbrella act, diiringi pencabutan beberapa aturan tertentu.

Ada dua Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan diajukan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yakni RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan RUU Omnibus Law Perpajakan. Kedua RUU Omnibus Law ini disiapkan untuk memperbaiki ekosistem investasi dan daya saing Indonesia, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, ini merupakan hasil evaluasi untuk meningkatkan iklim investasi dan daya saing sesuai arahan Presiden Jokowi. Berdasarkan pembahasan, telah teridentifikasi sebanyak 82 UU dan 1.194 pasal yang akan diselaraskan melalui Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Nantinya, satu UU bisa masuk dalam beberapa klaster, sehingga jumlah UU bukan penjumlahan total dari seluruh klaster. Artinya, apabila satu UU terkait dengan tiga klaster, maka dihitung sebagai satu UU.

Substansi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja mencakup 11 klaster, yaitu Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan, Pemberdayaan, Perlindungan UMK-M, Kemudahan Berusaha, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Investasi, dan Proyek Pemerintah, serta Kawasan Ekonomi. Sementara itu Omnibus Law Perpajakan yang telah disiapkan Kementerian Keuangan mencakup 6 pilar, yaitu Pendanaan Investasi, Sistem Teritori, Subjek Pajak Orang Pribadi, Kepatuhan Wajib Pajak, Keadilan Iklim Berusaha, dan Fasilitas. Substansi kedua Omnibus Law tersebut akan diselaraskan.






Dikatakan bahwa hambatan utama dalam peningkatan investasi dan daya saing adalah terlalu banyaknya regulasi (hiperregulasi), baik pada tingkat pusat maupun daerah yang mengatur sektor usaha. Regulasi tersebut menyebabkan terjadinya disharmoni dan tumpang tindih di tataran operasional di berbagai sektor. Maka itu diperlukan penerapan metode Omnibus Law, yakni pembentukan satu UU yang mengubah berbagai ketentuan yang diatur dalam berbagai UU lainnya. Dengan demikian, berbagai hambatan dapat diselesaikan dalam satu UU.

Dengan alasan ingin membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya, pemerintah berusaha memangkas sejumlah aturan yang dianggap memudahkan para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Sehingga nantinya dapat membantu penyediaan lapangan pekerjaan untuk rakyat Indonesia yang saat ini sangat mengkhawatirkan tingkat penganggurannya.

Usulan UU Omnibus Law ini mengundang pro dan kontra. Dibalik madu yang seolah ditawarkan sebenarnya UU ini menyimpan racun yang sungguh akan menyengsarakan rakyat. Banyak aturan yang memudahkan investor tapi banyak pula memangkas hak-hak rakyat atau buruh dalam RUU Ciptaker. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal membeberkan, setidaknya ada lima hal mendasar yang disasar omnibus law. Diantaranya, menghilangkan upah minimum, pesangon, fleksibilitas pasar kerja/penggunaan outsourcing diperluas, lapangan pekerjaan yang tersedia berpotensi diisi Tenaga Kerja Asing (TKA) unskill, dan jaminan sosial terancam hilang.

Terlihat jelas keberpihakan pemerintah kepada kaum kapitalis dan yang dirugikan serta di korbankan adalah rakyat/buruh. Dan bila dicermati tentang wacana omnibus law, tidak sulit bagi kita untuk menyimpulkan bahwa ini adalah bagian untuk menghilangkan kesejahteraan para pekerja. Oleh karena itu, ini bukan hanya menjadi permasalahan pekerja akan tetapi juga permasalahan seluruh rakyat Indonesia.

Dalam pandangan Islam, negara adalah khodim al ummah. Pelayannya umat; mengurusi kepentingan dan kemaslahatan umat. Negara bertugas memberi jaminan dan pelayanan. Menjamin penghidupan, kesejahteraan, keamanan, serta kebutuhan dasar rakyat. Sumber daya alam yang melimpah digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Negara dilarang menyerahkan pengelolaan dan penguasaan SDA itu kepada asing atau investor. Kehadiran investor dalam negara Islam tidak boleh dalam bidang strategis atau vital. Investasi asing tidak boleh dalam bidang yang membahayakan seperti kepemilikan umum, sektor nonriil, dan juga dalam kategori muhariban fi’lan.

Investasi asing hanya boleh dalam bidang halal dan bukan dalam penguasaan kekayaan alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Masuknya investasi dan dominasi asing di pasar dalam negeri ini membuktikan penjajahan paling efektif dan berbahaya bagi perekonomian negeri ini. Keikutsertaan dalam perjanjian perdagangan bebas sama saja memberi jalan kepada asing (kaum kafir) untuk menguasai kaum Muslim.

Dalam mengatasi pengangguran, negara memberdayakan iklim usaha yang sehat. Membuka seluas-luasnya lapangan kerja bagi rakyat. Yang tidak punya modal, diberi modal oleh negara agar ia bekerja. Maka pengangguran akan sangat kecil kemungkinan terjadi. Sebab prinsip ekonomi yang dianut adalah penyerapan pasar domestik yang sangat didukung oleh negara dalam memenuhi kebutuhan individu masyarakatnya. Selain itu, dalam sistem ekonomi Islam, negaralah yang mengelola sumber kekayaan yang menjadi milik rakyat. Hasilnya dikembalikan lagi kepada rakyat. Dengan demikian, jaminan sosial bagi masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan akan terpenuhi. Wallahu a'lam.



*/Penulis adalah aktivis muslimah dan pemerhati masyarakat Cikarang.

Editor: Wannajmi Aisyi

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.