Solusi Kemiskinan Dari Pemerintah : Menikahi Si Kaya

Hot News

Hotline

Solusi Kemiskinan Dari Pemerintah : Menikahi Si Kaya

(Ilustrasi/www.dapurpena.com)


Oleh. Nurul Mustika Dewi*


Pemerintah kembali membuat pernyataan kontroversial. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, mengusulkan kepada Kementerian Agama untuk bisa menerbitkan fatwa terkait pernikahan lintas ekonomi. Muhadjir mengusulkan agar orang kaya wajib menikahi orang miskin. Hal ini dilakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan baru serta penafsiran terkait pernikahan yang harus dilakukan antara dua orang yang setara atau kufu. "Jadi kalau ada ajaran agama mencari jodoh yang se-kufu ya otomatis yang miskin cari yang miskin. Karena sama-sama miskin lahirlah keluarga miskin baru, inilah problem di Indonesia," sambungnya.

Menurut Menko PMK, kemiskinan itu sumber penyakit. Salah satunya, penyakit stunting atau kerdil. Selain itu, menurutnya ada 2,5 juta perkawinan terjadi di Indonesia per tahunnya. "Dan itu bisa dipastikan 10% adalah calon keluarga miskin, itulah yang menjadi perhatian kita," kata Muhadjir. Untuk itu, Muhadjir bersama sejumlah kementerian menggagas program pranikah. Ia tak ingin keluarga miskin terus bertambah. "Kita selamatkan sebelum mereka menikah agar jangan menambah yang miskin. Keluarga miskin sudah sangat banyak jangan ditambahi miskin baru”.

Solusi Kemiskinan Yang Tidak Solutif

Solusi mengurangi dan mencegah peningkatan angka kemiskinan yang diusulkan oleh Menko PMK ini bukanlah solusi permasalahan kemiskinan secara hakiki. Kemiskinan bukanlah hanya tanggung jawab individu namun tanggung jawab utama negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar (pokok) rakyatnya.






Berdasarkan firman Allah, “Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” (Q.S. Ar-Rum:21). Kita pahami tujuan pernikahan yang diajarkan oleh Rasulullah saw.

Tujuan menikah bukan untuk menjadi orang kaya. Dan menikahi orang kaya belum tentu memperoleh impian pernikahan; sakinah mawaddah warahmatullah serta mengantarkan ke syurgaNya. Maka dari itu, tidaklah tepat menjadikan  pernikahan sebagai solusi kemiskinan. Jika solusi ini dilakukan pun hanya dapat mengurangi saja, bukan mengentaskan rakyat dari kemiskinan secara total.

Jika permasalahan ini diibaratkan sebagai pohon, maka untuk menyelesaikannya adalah dengan mencabut pohon sampai ke akarnya. Seharusnya pemerintah memahami bahwa akar dari permasalahan kemiskinan adalah akibat dari tegaknya sistem kapitalis di tengah masyarakat. Sebabnya adalah, pertama dalam sistem kapitalis itu negara hanya menjadi regulator saja dan pemenuhan hajat rakyat diserahkan ke korporasi dan swasta. Akibatnya, rakyat harus bertransaksi dengan korporat yang sejatinya hanya mencari untung, dan bukan melayani rakyat. Sumber daya alam melimpah yang diberikan oleh Allah swt tidak dikelola oleh negara dengan alasan liberalisasi perdagangan.  Pengelolaan sumber daya alam diserahkan kepada swasta berdasarkan sistem ekonomi kapitalis. Kedua, sistem kapitalis hanya berpihak kepada pemilik modal. Kalaupun ada peluang untuk para pengusaha kecil, pasti akan tergilas nantinya oleh para korporasi besar. Dalam sistem ini, berlaku "hukum rimba", yang kuat yang akan menang, yang kaya akan semakin kaya sedangkan yang miskin akan semakin miskin.

Demikianlah, kemiskinan yang mendera sebagian besar rakyat ini merupakan kemiskinan yang sistemik. Sistem kapitalis, yang selama ini diterapkan, tidak bisa mendistribusikan kekayaan sumber daya alam secara merata dan adil ke seluruh masyarakat. Maka, untuk mengatasi kemiskinan yang sistemik ini, haruslah solusi yang sistemik dan ideologis pula, yakni penerapan syariat Islam secara menyeluruh termasuk ekonomi Islam.

Strategi Islam Mengentas Kemiskinan

Sistem Islam menempuh dua strategi jitu. Pertama, dengan menggunakan zakat, infaq, dan sodaqoh dari mereka yang Allah berikan kelebihan harta. Kedua, negara akan memastikan setiap suami sebagai kepala keluarga bekerja untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Dalam hal ini berarti negara wajib menyediakan lapangan pekerjaan dengan cara membuka proyek-proyek atau menyediakan lingkungan usaha yang sehat, kondusif, dan mudah bagi rakyatnya.  Negara juga akan menghilangkan penghambat ekonomi yaitu penimbunan, riba, dan lainnya. Jika tidak mampu, maka tugas kepala keluarga akan diserahkan kepada kerabat atau ahli warisnya. Jika tidak ada, maka akan diambil alih oleh Baitul Mal yakni negara.

Hal ini berdasarkan hadist Rasulullah, "Aku lebih utama dibandingkan orang-orang beriman daripada diri mereka, siapa yang meninggalkan harta bagi keluarganya, dan siapa yang meninggalkan hutang atau tanggungan keluarga, maka datanglah kepadaku dan menjadi kewajibanku"  (H.R. Ibnu Hibban).

Adapun kebutuhan dasar dan pokok seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan akan dijamin negara secara gratis atau dengan biaya yang minim sehingga rakyat dapat memenuhi hajat pokoknya. Rakyat mudah mendapat pekerjaan dan Pemerintah turut membantu rakyat untuk pemenuhan kebutuhan pokok mereka, maka rakyat akan bebas dari kemiskinan. Rakyat akan hidup aman, mandiri dan senantiasa sibuk mengumpulkan bekal akhirat karena sudah tidak terbebani oleh tuntutan duniawi.

Dua strategi jitu ini hanya bisa diterapkan oleh negara yang menerapkan sistem Islam secara menyeluruh di dalam naungan daulah khilafah seperti yang pernah terbukti di masa kejayaannya. Menguasai lebih dari 2/3 dunia selama sekitar 1300 tahun lamanya dengan penegakkan syariat Islam secara kaaffah. Wallohu a'lam.



*/Penulis adalah Aktivis Muslimah dan Pemerhati Masyarakat Cikarang

Editor : Wannajmi Aisyi



This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.