Tarik Ulur RUU Ketahanan Keluarga di Parlemen Senayan

Hot News

Hotline

Tarik Ulur RUU Ketahanan Keluarga di Parlemen Senayan

(Ilustrasi/www.dapurpena.com)


Oleh. Mia Annisa*


Polemik terjadi di kalangan masyarakat pegiat gender. Kemunculan RUU Ketahanan Keluarga telah menuai kontra. Diduga RUU ini mengakomodir kepentingan agama tertentu. RUU yang masuk ke dalam satu Prolegnas Prioritas 2020 tersebut merupakan inisiasi dari para anggota dewan. Sodik Mudhajid dari Fraksi Partai Gerindra, Netty Prasetiyani dan Ledia Hanifa dari Fraksi PKS, Endang Maria Astuti dari Fraksi Partai Golkar, dan Ali Taher dari Fraksi PAN.

Beberapa pasal dalam RUU tersebut dianggap bermasalah oleh para pegiat gender. Seperti pada pasal 25, tercantum pembagian kerja antara suami dan istri yang hendak diatur oleh negara. Dari pasal tersebut menegaskan bahwa suami harus betul-betul menjalakan perannya sebagai kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab lebih. Sedangkan istri fokus menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga dan pendidik bagi anak-anak. Lain lagi pada pasal 31 ayat 1 RUU, terdapat larangan adanya donor sperma di luar hubungan pernikahan yang sah untuk diperjualbelikan dengan ancaman pidana berupa penjara, tercantum pada pasal 139 dan pasal 140, tanpa alasan apapun yang dibenarkan, apakah karena kebutuhan biologis atau alasan kesehatan.








Tak berhenti pada dua pasal di atas yang dinilai sebagai ‘pasal bermasalah’, dijelaskan pula mengenai 'penyimpangan seksual'. Dalam bab penjelasan, ada empat perbuatan yang dikategorikan sebagai penyimpangan; homoseksualitas atau hubungan sesama jenis, sadisme, masokisme, dan inses. Dikatakan bahwa jika ada anggota keluarga yang mengalami krisis keluarga akibat penyimpangan seksual maka wajib untuk melaporkannya kepada badan/pihak yang menangani ketahanan keluarga atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan. Hal ini tertuang pada pasal 86 dan dilanjutkan pada pasal 87 menyebut: "Setiap orang dewasa yang mengalami penyimpangan seksual wajib melaporkan diri kepada badan yang menangani ketahanan keluarga atau lembaga rehabilitasi untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.

Dari para penentangnya, kelompok yang mengatasnamakan pejuang HAM, pasal-pasal yang telah disebutkan di atas disebut sebagai pasal yang brutal, sangat brutal. Sebab dikatakan negara ikut campur dalam urusan pribadi warga negaranya. Kelompok ini bersikukuh agar pemerintah tidak meloloskan RUU ini menjadi Undang-Undang. Dalam dunia demokrasi, kata mereka, negara dilarang terlibat dalam ranah privasi individu.

Kontroversi RUU Ketahanan Keluarga di Kalangan Anggota Dewan

Dikutip dari tito.id, disebutkan partai NasDem sebagai partai terdepan yang lantang menolak RUU ini yang diwakili oleh Lestari Mordijat. Ia menilai tidak perlu ada RUU ini karena terlalu mengintervensi entitas keluarga yang masuk ke ranah privasi. Lestari Mordijat berpendapat, RUU Ketahanan Keluarga semestinya tidak tendensius. RUU ini mengabaikan HAM sekaligus melegitimasi posisi perempuan sebagai tiyang wingking (orang yang di belakang/manusia kelas dua). Banyak persoalan bangsa dan negara yang lebih mendesak untuk diatur. Persoalan privasi tidak perlu diatur oleh negara.

Bahkan Golkar bersama Gerindra yang diawal menerima RUU Ketahanan Keluarga ini belakangan mencabut dukungannya setelah draft RUU diusulkan oleh salah satu dewan dari fraksi yang sama yaitu Endang Maria Astuti. Nurul Arifin sebagai Anggota Badan Legislasi fraksi DPR RI dari Golkar, mengaku kecolongan dan mencabut dukungan sebagai salah satu pengusul dalam RUU Ketahanan Keluarga.

Dari sini, dapat kita pahami apa yang sebenarnya diperjuangkan oleh para pengasong demokrasi. Mereka menolak RUU Ketahanan Keluarga, kentara sekali aroma sekulerisme-liberalisasi di dalamnya. Pertama, dengan alasan kesetaraan gender atau emansiapasi wanita. Maka tetap harus memelihara kaum perempuan dengan lebih menyibukkan diri di luar rumah daripada menjadi istri serta menjauhkan tugas ibu bagi anak-anaknya. Menampilkan sosok perempuan yang ideal menurut kacamata sekuler-kapitalis. Kedua, melanggengkan free seks dan gaya hidup bebas yang merupakan warisan barat agar tetap terpelihara. Merusak para generasi muslim dan menjauhkan mereka dari aktivitas dakwah/perjuangan sehingga pemuda-pemudinya tetap dalam dalam dekapan syahwat. Ketiga, munculnya draf RUU Ketahanan Keluarga yang menyasar para pelaku LGBT serta membuat kaum pelangi berikut pembelanya ketar-ketir. Sehingga kelompok ini sebisa mungkin menjegal RUU Ketahanan Keluarga agar gagal lolos menjadi Undang-Undang.

Para manusia berperilaku seks menyimpang (LGBT) berdalih bahwa mereka juga manusia yang berhak mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Kentara sekali terlihat bahwa dalam sistem demokrasi sering terjadi tarik-ulur apabila terdapat hal yang menyentil kepentingan sekelompok elit penguasa. Terlihat bagaimana demokrasi    mencoba mengeliminir keterlibatan peran negara, tak hanya di sektor publik juga sektor privasi. Sistem ini sudah membuktikan bahwa negara tak berkutik jika di bawah kepentingan sekelompok penguasa, kehilangan fungsi sebagai pengatur urusan rakyat dan pelindung keluarga. Keluarga yang merupakan benteng pertama kelahiran dan pencetak generasi khairu ummah.

Penerapan Undang-undang Islam dalam sejarah

Sepanjang sejarah, penerapan Undang-undang Islam yang diberlakukan berdasarkan hasil ijtihad seorang Khalifah berdasarkan dalil-dalil syara' itu wajib ditabani oleh siapapun. Baik itu penguasa (Khalifah), mu'awin, wali/gubernur, qadhi beserta jajaran yang ada di struktur pemerintahan maupun rakyatnya. Jika ada sebagian yang menolak apa yang sudah diadopsi oleh negara maka Khalifah boleh memberikan hukuman sesuai ketetapan, bahkan diperangi apabila ia secara terangan-terangan menyerang hukum syara' dan tidak mau bertobat.

Begitulah seharusnya bagaimana Undang-undang dijalankan. Tanpa ada pro kontra di tengah-tengah kehidupan umat manusia yang holistik. Tarik ulur RUU Ketahanan Keluarga ini menjadi bukti bahwa aturan Islam tidak akan pernah bisa diterapkan selama dalam jalan demokrasi. Hal ini dikarenakan akan selalu mengalami benturan baik secara langsung maupun tidak langsung. Wallahu'alam.



*/Penulis adalah Ibu Rumah Tangga

Editor: Wannajmi Aisyi

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.