Aku dan Kamu Perlu Pemimpin Bertakwa

Hot News

Hotline

Aku dan Kamu Perlu Pemimpin Bertakwa

(Ilustrasi/disain-www.dapurpena.com)

Oleh: Hafla Azzahra


Pada 2 Maret 2020 Pemerintah Indonesia mengonfirmasi kasus pertama Covid-19. Sejak saat itu, banyak kebijakan dan strategi dibuat dalam rangka mencegah transmisi dan kematian signifikan akibat penyakit ini. Namun, nyatanya terus terjadi pertumbuhan kasus Pasien positif Covid-19. Seperti yang dilansir oleh kompas.com Sabtu (11/04/2020), mengatakan bahwa pasien positif Covid-19 menjadi 3.842 kasus, 327 meninggal dan 286 dinyatakan sembuh. Berdasarkan jumlah ini, Indonesia menjadi salah satu negara dengan kasus corona terbanyak di Asia Tenggara dan urutan ketiga di dunia setelah Italia.

 Fakta ini telah membuat seorang dokter Malaysia bernama Musa Mohd Nordin khawatir. Ia menyebut Indonesia sebagai bom waktu bagi wabah virus corona (Covid-19). Seperti yang dikutip pada Astro AWANI channel berita Malaysia. Nordin mengatakan, "Saya khawatir dengan Indonesia. Indonesia adalah bom waktu. Kami tidak mengerti lagi.”

Menurut prediksi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), yang merupakan bagian draft. “Covid-19 Modelling Scenarios, Indonesia.” Tanpa intervensi Negara, lebih kurang 2.500.000 orang berpotensi terjangkit Covid-19.  Apabila intervensinya rendah, kurang lebih 1.750.000 orang berpotensi terjangkiti Covid-19.  Menurut prediksi beberapa kalangan, akan terjadi super spreading (penyebaran tak terkendali) wabah ini pada Ramadhan dan Lebaran tahun ini.


Abainya Negara

Data-data penyebaran dan korban kasus Covid-19 bukan sekadar data statistik. Di dalamnya ada kepiluan, kelelahan dan tangisan. Sebabnya, negara tak hadir mengurusi kesehatan rakyatnya. Hal ini terlihat dari lambannya Negara dalam pengambilan kebijakan mengenai penangan Covid-19. Terbukti dengan terjadinya perbedaan pengambilan keputusan antara pusat dan daerah di awal awal terjadinya kasus pertama positif Covid-19, seperti yang dikutip pada TELISIK.ID, tak sedikit Pemerintah Daerah (Pemda) mengambil keputusan sendiri dalam merespons mewabahnya Covid-19 di daerah masing-masing. Bahkan, keputusan Pemda yang diambil tidak sejalan dengan keputusan Pemerintah Pusat (Pempus) dalam menangani masalah tersebut, seperti di wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra), Papua dan Papua Barat.

Seiring dengan terus bertambahnya pasien positif Covid-19 pemerintah terus mempertimbangkan kebijakan yang tepat untuk menangani pandemik ini. Pemerintah tetap bersikukuh tidak akan menerapkan kebijakan lockdown karena melihat kurang efektifannya penetapan lockdown  yang bercermin terhadap negara lain seperti India, Prancis dan Italia. Ditambah lagi jika menerapkan kebijakan lockdown hal ini akan berpengaruh besar terhadap perekonomian negara. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo mewacanakan kebijakan darurat sipil sebagai respons pemerintah atas krisis pandemi Covid-19 di Indonesia. Namun nyatanya, kebijakan ini menuai banyak pro dan kontra masyarakat menilai jika darurat sipil ini diterapkan maka pemerintah akan lepas tanggung jawab untuk menjamin kebutuhan hidup masyarakat.

Dan wacana penerapan darurat sipil ini tak urung untuk ditunda kembali, perjalanan panjang atas tindakan pemerintah untuk menjawab keresahan masyarakat atas pandemik Covid-19 terus berlangsung. Pada akhirnya, satu kebijakan baru tercetus seperti terlansir dalam tirto.id mengatakan bahwa, setelah delapan kali Presiden Joko Widodo menggelar pidato terkait Covid-19, akhirnya pada 31 Maret 2020 di Istana Kepresidenan Bogor. Jokowi mengumumkan akan menggelontorkan dana sebesar Rp. 405,1 triliun untuk penanganan wabah Covid-19. Dari total itu, Presiden mengalokasikan jaring pengaman sosial sebesar Rp. 110 triliun untuk masyarakat lapisan bawah. Ia juga mengumumkan enam program jaring pengaman social untuk menekan dampak Covid-19, di antaranya:

Pertama, Program Keluarga Harapan (PKH) yang menerima manfaat meningkat dari 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga. Sedangkan besarannya dinaikkan 25 persen, misalnya komponen ibu hamil dan anak usia dini dari Rp. 2,4 juta menjadi Rp. 3 juta per tahun. Sedangkan, komponen distabilitas Rp. 2,4 juta per tahun.

Kedua, Program Kartu Sembako. Penerima manfaat program ini dinaikkan dari 15,2 juta menjadi 20 juta orang dengan nilai Rp200 ribu per bulan. Jumlah ini meningkat 30 persen dari Rp. 150 ribu dan akan diberikan selama sembilan bulan atau Desember 2020.

Ketiga, program kartu prakerja. Anggaran yang awalnya Rp. 10 triliun menjadi Rp. 20 triliun untuk penerima manfaat 5,6 juta orang, terutama pekerja informal serta pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak Covid-19. Presiden mengatakan nilai manfaat kartu prakerja Rp. 650 ribu sampai Rp. 1 juta per bulan selama 4 bulan ke depan.

 keempat, program tarif listrik. Pelanggan listrik 450VA akan digratiskan selama tiga bulan dan 900 VA subsidi hanya membayar separuh (50 persen) dari tagihan selama tiga bulan, yakin April, Mei dan Juni.

Kelima, pemerintah akan mencadangkan dana Rp. 25 triliun untuk operasi pasar dan logistik. Dan terakhir, adanya keringanan pembayaran kredit bagi para pekerja informal, baik ojek online, sopir taksi, nelayan, dengan penghasilan harian dan kredit di bawah Rp. 10 miliar.

Sekilas program ini seperti solusi dari pemerintah untuk menghadapi Covid-19. Jokowi mengesankan pemerintah menggelontorkan uang banyak. Namun,  sebenarnya tidak sepenuhnya demikian. Contohnya adalah PKH yang disebut-sebut Jokowi naik 25 persen dengan total anggaran Rp37,4 triliun. Sebenarnya program ini tetap akan dijalankan tanpa ada wabah Covid-19, termasuk kenaikan 25 persen yang digembar-gemborkan pemerintah. Merujuk pada Rancangan Pembangunan Nasional (RPJMN) 2019-2024 Kemensos memang sudah menaikkan anggaran untuk komponen ibu hamil dan anak usia dini dari Rp2,5 juta menjadi Rp3 juta. Bukan hanya soal kenaikan nilai komponen, jumlah penerima manfaat juga sudah dinaikkan menjadi 10 juta sesuai dengan Perpres Nomor 61 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020. Semua kenaikan itu sudah terjadi sebelum wabah Covid-19 melanda.

Bhima Yudhistira Adhinegara, ekonom dari Institute for Development of Economics & Finance (INDEF), sepakat program yang dipamerkan Jokowi itu hanya gimik. "Ini modifikasi kampanye dengan data yang masih berantakan," kata Bhima kepada Tirto.

Selain data yang berantakan.  Menurut Bhima, program tidak bisa menyasar pekerja yang sebelum wabah Covid-19 masuk kelas menengah yang mungkin kini turun kelas menjadi miskin. Berdasarkan laporan Bank Dunia, ada 115 juta orang kelas menengah Indonesia yang masuk kelompok rentan miskin. Kelompok ini bisa dengan mudah turun kelas menjadi miskin karena wabah Covid-19.

Dari sini tampak sekali, bahwa pemerintah memang tak memikirkan dengan matang atas setiap kebijakan yang diputuskan untuk rakyatnya. Sistem kapitalis yang dianut dengan baik oleh pemerintah saat ini telah lama membuktikan pengurusan yang salah terhadap rakyatnya. Kini dibebani lagi dengan himpitan ekonomi efek Covid-19.

Butuh Pemimpin Bertakwa

Wabah Covid-19 ini makin menyadarkan kita bahwa kita butuh pemimpin Muslim yang bertakwa. Tentu yang menerapkan syariah Islam. Pemimpin Muslim yang bertakwa akan senantiasa memperhatikan urusan dan kemaslahatan rakyatnya. Sebab, dia takut kelak pada Hari Kiamat rakyatnya menuntut dirinya di hadapan Allah swt. atas kemaslahatan rakyat yang terabaikan. Dia pun sadar harus bertanggung jawab atas semua urusan rakyatnya di hadapan Allah swt. kelak, termasuk urusan menjaga kesehatan masyarakat. Rasul saw. bersabda:

Pemimpin masyarakat adalah pemelihara dan dia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya (HR al-Bukhari dan Muslim).

Karena itu, dalam Negara Islam, Pemerintah akan selalu terikat dengan tuntunan syariah, termasuk dalam mengatasi wabah. Pemerintah akan bekerja keras dan serius untuk membatasi wabah penyakit di tempat kemunculannya sejak awal. Salah satunya dengan proses karantina wilayah terdampak. Dalam hal ini Nabi saw. bersabda:

Jika kalian mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah kalian memasukinya. Jika wabah terjadi di tempat kalian berada, jangan kalian tinggalkan tempat itu (HR al-Bukhari).

Rasul saw. pun bersabda:

Tha’un itu azab yang dikirimkan Allah kepada Bani Israel atau orang sebelum kalian. Jika kalian mendengar Tha’un menimpa suatu negeri, janganlah kalian mendatanginya. Jika Tha’un itu terjadi di negeri dan kalian ada di situ, janganlah kalian keluar lari darinya (HR al-Bukhari).

Metode karantina di dalam Negara Islam ini telah mendahului semua negara. Ini pula yang dilakukan oleh Khalifah Umar ra. saat terjadi wabah Tha’un pada era kepemimpinannya. Inilah yang seharusnya diteladani oleh para pemimpin Muslim saat menghadapi wabah. Ketika wabah telah menyebar dalam suatu wilayah. Negara wajib menjamin pelayanan kesehatan berupa pengobatan secara gratis untuk seluruh rakyat di wilayah wabah tersebut.  Negara harus mendirikan rumah sakit, laboratorium pengobatan dan fasilitas lainnya untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat agar wabah segera berakhir. Negara pun wajib menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, khususnya kebutuhan pangan rakyat di wilayah wabah tersebut. Adapun orang-orang sehat di luar wilayah yang dikarantina tetap melanjutkan kerja mereka sehingga kehidupan sosial dan ekonomi tetap berjalan. Inilah langkah-langkah sahih yang akan dilakukan oleh negara yang menerapkan syariah  Islam secara kaffah.



Editor: Firdaturrofiah 






This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.