Corona dan Kesejahteraan Rakyat

Hot News

Hotline

Corona dan Kesejahteraan Rakyat

(Ilustrasi/desain-www.dapurpena.com)

Oleh : Ummu Athifa

Kesejahteraan rakyat merupakan hal penting dalam suatu negara. Negara akan dikatakan maju, jika mampu memberikan jaminan kesejahteraan untuk rakyatnya baik secara langsung maupun tidak. Wabah yang melanda hampir di seluruh dunia telah mematikan perekonomian Indonesia. Semenjak pertengahan Maret 2020, pemerintah pusat sudah memberikan intruksi untuk meliburkan sekolah-sekolah, ASN, dan beberapa toko makanan ataupun toko yang lainnya. Hal ini dilakukan selama 2 minggu berturut-turut. Walhasil, semua dilakukan di rumah, baik itu pekerjaan sekolah, kantor, dan sebagainya.

Maka dari itu, pemerintah mencoba untuk melakukan upaya penyelamatan bagi memenuhi kebutuhan rakyatnya. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta perusahaan untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) baik Menteri Perindustrian, baik Menteri UKM, yang berkaitan dengan ini di tengah wabah virus Corona (cnnindonesia.com, 16/03/2020).

Pemerintah pusat mengalokasi belanja dan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp405,1 triliun untuk menangani wabah virus corona (covid-19).Menurut Presiden Joko Widodo, pemerintah akan fokus pada penyiapan bantuan untuk masyarakat lapisan bawah. Dua di antara bantuan dari pemerintah untuk masyarakat lapis bawah ialah program keluarga harapan (PKH) dan kartu sembako. Penerima manfaat PKH akan ditingkatkan dari 9,2 juta keluarga menjadi 10 juta keluarga. Kebijakan tersebut akan efektif mulai April 2020. Untuk program kartu sembako, jumlah penerima manfaat akan ditingkatkan dari 15,2 juta menjadi 20 juta (detik.com). 

Pemerintah pusat melakukan ini semua diharapkan rakyat merasakan bantuannya. Ini pun dilakukan agar masyarakat tidak mempermasalahkan kebutuhan pokoknya selama pandemi berlangsung yang belum tahu sampai kapan berakhirnya. Hanya saja ini ternyata belum terealisasi sampai detik ini. Masyarakat masih sulit untuk memenuhi kebutuhannya, terutama kebutuhan primer. Salah satunya, gaji ke-13 PNS akan dipertimbangkan kembali. Menurut Menkeu Sri Mulyani mengatakan, pertimbangan tersebut lantaran pendapatan negara yang diperkirakan menurun di tahun ini. Sementara itu, pemerintah mengguyur berbagai isentif untuk mempercepat penanganan Covid-19  yang menyebabkan defisit APBN 2020 diperkirakan mencapai 5,07%. (kumparan.com, /05/04/2020). Sri Mulyani menambahkan bahwa outlook pendapatan negara sebesar Rp 1.760,9 triliun dari target APBN 2020 sebesar Rp 2.233,2 triliun. Sedangkan dari sisi belanja negara, dia bilang mengalami kenaikan menjadi Rp 2.613,8 triliun dari APBN sebesar Rp 2.540,4 triliun. (detik.com, /06/04/2020).

Ternyata pemerintah belum benar-benar serius untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Pemerintah masih berpikir untung-rugi dalam perkara ini. Padahal sudah sepatutnya pemerintah benar-benar fokus menjalankan fungsinya sebagai pengurus rakyatnya sendiri. Indonesia masih takut untuk mengeluarkan dana yang besar untuk rakyatnya, dikarenakan masih saja disetir oleh orang asing. Belum bisa tegas dalam perkara yang sudah urgent seperti ini. Rakyat masih saja memikirkan kebutuhan diri sendiri dalam pemenuhan ini. Ditambah, dengan mengambil uang yang jelas-jelas menjadi hak rakyatnya. Sungguh sangat ironis.

Dampak ini sangat terasa bagi kalangan bawah, dikarenakan ekonomi nyaris kolaps akibat wabah ini yang masih mengandalkan bantuan asing. Ternyata Indonesia yang sangat kaya sumber daya ini memang selalu berada dalam cengkraman penjajahan negara-negara kapitalis global yang salah satu tentakelnya adalah utang. Penerapan sistem sekuler demokrasi kapitalis neoliberal, membuat negara dan pemerintahan menjadi ajang rebutan dan bancakan para pemilik modal. Tak hanya kapitalis lokal, tapi juga negara kapitalis global. Tak heran jika negara abai terhadap berbagai kepentingan rakyat. Dalam kasus wabah Corona, nampak nyawa rakyat tak lebih penting dari kedudukan dan kelangsungan bisnis segelintir orang. Bahkan rakyat, harus membeli apa yang sejatinya menjadi hak dasar hidup mereka. Negara terus berhitung, berapa untung yang bisa mereka tarik dari rakyatnya. Kalau bisa keringat rakyat diperas habis dengan berbagai pungutan pajak. Hingga kesejahteraan dalam sistem ini pun benar-benar hanya ada dalam impian.

Terlihat saat ini semuanya serba swadaya. Dan untuk menutup kelemahannya, pemerintah melalui corong-corongnya selalu berdalih, bahwa “kebersamaan” adalah segalanya. Ciri negara demokrasi adalah tingginya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, berharap negara hadir dalam problem masyarakat termasuk saat wabah, tak ubah seperti menggantang asap. Hanya ilusi di negeri demokrasi ini. negara yang seharusnya menjadi pelindung, malahan menjadi penyebab permasalahan pada rakyatnya sendiri.

Berbeda dalam Islam, bahwasannya negara sebagai penjamin kebutuhan rakyatnya dalam kondisi apapun. Sekalipun dalam kondisi terjadi wabah, maka negara akan sigap menghadapi persoalan yang terjadi. Negara tidak akan mengalihkan kepada rakyatnya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Dalam buku The Great Leader of Umar bin Khaththab, Kisah Kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah Kedua, diceritakan bahwa ketika terjadi krisis, Khalifah Umar ra. melakukan beberapa hal berikut:
Ketika krisis ekonomi, Khalifah Umar memberi contoh terbaik dengan cara berhemat dan bergaya hidup sederhana, bahkan lebih kekurangan dari masyarakatnya.
Khalifah Umar ra. langsung memerintahkan untuk membuat posko-posko bantuan.
Musibah yang melanda, juga membuat Khalifah semakin mendekatkan diri kepada Allah, meminta pertolongan Allah subhanahu wa ta’ala Pemilik alam seisinya.
Kepada rakyatnya yang datang karena membutuhkan makanan, segera dipenuhi. Yang tidak dapat mendatangi Khalifah, bahan makanan diantar ke rumahnya, beberapa bulan sepanjang masa musibah.
Tatkala menghadapi situasi sulit, Khalifah Umar bin Khaththab meminta bantuan ke wilayah atau daerah bagian Kekhilafahan Islam yang kaya dan mampu memberi bantuan.
Langkah-langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. ketika terjadi bencana adalah menghentikan sementara hukuman bagi pencuri. Hal ini dilakukan bukan karena mengabaikan hukum yang sudah pasti dalam Islam, namun lebih disebabkan karena syarat-syarat pemberlakuan hukum untuk pencuri tidak terpenuhi.

Kesempurnaan aturan Islam yang bersumber dari Alquran dan Sunah dalam mengatur politik dan ekonomi negara, membuat Khalifah tidak gamang dalam mengambil keputusan. Keunggulan sistem keuangan negara Baitul Mal tidak diragukan lagi dalam menyediakan pembiayaan negara. Itu semua tentunya untuk kesejahteraan rakyatnya.

Wallahu’alam bi shawab.



Editor: Mawaddah

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.