Demi Korporasi Revisi UU Minerba Akan Disahkan

Hot News

Hotline

Demi Korporasi Revisi UU Minerba Akan Disahkan

(Ilustrasi/design-www.dapurpena.com)


Oleh Siti Latifah


Masa bakti DPR periode 2014-2019, segera berakhir. Beberara Rancangan Undang-undang (RUU) strategis kabarnya bakal disahkan, seperti RUU Mineral dan Batubara (Minerba), RUU Pertanahan, RUU Sumber Daya Air, RUU Pertanian, RUU Pemasyarakatan, RUU Penyadapan, RUU KUHP, maupun RUU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rencana pengesahan RUU ini otomatis mendapatkan protes dari berbagai kalangan.

Berbagai organisasi masyarakat sipil yang konsern pada isu lingkungan dan sumber daya alam menilai, percepatan pengesahan RUU ini bertentangan dengan semangat pelestarian lingkungan. Ia bahkan berpotensi jadi karpet merah bagi perluasan eksploitasi sumber daya alam bagi kepentingan investasi.
Di kala pandemi corona masih menjadi fokus penanganan di tengah masyarakat, DPR RI dikabarkan bakal mengesahkan Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) Nomor 4 tahun 2009 tanggal 8 April 2020.

Padahal, pengesahan RUU Minerba tersebut telah banyak ditolak dan mendapat protes aksi besar-besaran pada akhir September 2019 lalu yang bahkan menyebabkan banyak korban. Hingga akhirnya, RUU Minerba pun berhasil ditunda oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). (www.kumparan.com). Saat ini, petisi menolak revisi UU Minerba telah ditandatangani sebanyak 16.085 orang. Hal yang paling menjadi sorotan ialah upaya revisi pasal 165 soal sanksi korupsi izin tambang oleh pejabat dalam RUU Minerba. Bukan hanya revisi UU Minerba, KMS Kaltim juga mengkritik upaya melahirkan UU sapu jagat atau omnibus law, seperti RUU Cipta Kerja hingga RUU IKN. KMS Kaltim merupakan gabungan dari organisasi, yakni Jatam Kaltim, Pokja 30, LBH Samarinda, dan Walhi Kaltim.

Soal RUU Minerba, katanya, PWYP (Publish What You Pay) telah mengusulkan revisi sejak lama agar UU ini ada harmonisasi dengan UU Pemerintahan Daerah.
Sayangnya, proses revisi RUU Minerba bertahun-tahun mandeg. Pada 2018, DPR sudah mempunyai draf tetapi sampai April tahun sama, rancangan belum tersentuh. Lama tak ada pembahasan, katanya, tiba-tiba pada 18 Juli kemarin DPR dan pemerintah membahas DIM.
“Setahun mangkrak, tiba-tiba muncul pembahasan RUU Minerba. Pas kita lihat poin-poinnya, ini tak lepas dari upaya memperpanjang perusahaan-perusahaan PKP2B yang izin akan habis dalam waktu lima tahun ke depan,” katanya.
Perusahaan-perusahaan batubara ini, katanya, menuntut izin diperpanjang secara otomatis dan bertentangan dengan UU Minerba yang sekarang.
Syahrul Fitra, dari Yayasan Auriga, mengatakan, upaya percepatan pengesahan berbagai RUU ini menimbulkan banyak pertanyaan. Pemerintah, katanya, merevisi berbagai UU demi menciptakan iklim investasi. “Pertanyaannya, iklim investasi mana yang ingin dipertahankan pemerintah dan DPR?”
Kalau melihat industri kehutanan seperti pulp and paper, dari total 11 juta hektar, 91% hanya dikuasai dua grup, yakni, APP Sinar Mas dan APRIL. Kondisi ini, katanya, menciptakan struktur pasar tak sehat.
Berkenaan dengan pengelola barang tambang, ulama kalangan Malikiyah dalam perkataan mereka yang mashur, berpendapat bahwa segala sesuatu yang keluar dari perut bumi berupa barang tambang tidak bisa dimiliki dengan mengelolanya, akan tetapi barang tersebut menjadi milik Baitulmal kaum muslimin, yakni milik negara (pemerintah).
Negaralah yang seharusnya menguasai barang tambang karena hukum menunjukkan pertimbangan maslahat umum menuntut agar terwujudnya keadilan maka harus dikelola oleh pemerintah dalam suatu negara. Karena dikhawatirkan barang tambang semacam ini ditemukan oleh orang-orang yang jahat dan tidak bertanggung jawab.
Jika dibiarkan maka mereka akan membuat kerusakan besar dan kadang kala mereka berebut untuk mendapatkannya noyang mengakibatkan pertumpahan darah (saling membunuh). Karena itu harta benda tersebut harus dikumpulkan di bawah kekuasaan pemerintah yang merupakan wakil dari kaum muslimin, yang pemanfaatannya kembali kepada mereka (umat muslim) untuk kemaslahatan. Demikian pula apabila ada seorang atau bahkan sekelompok orang dalam suatu perusahaan (korporasi) yang melakukan kegiatan eksplorasi terhadap barang tambang maka mereka tidak boleh memilikinya, akan tetapi seluruhnya adalah milik umum kaum muslimin yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah.
Mengenai pendapat mazhab Maliki tentang kekuasaan pemerintah (negara) untuk mengelola barang tambang yang berlimpah tersebut senada dengan pandangan seorang ahli ekonomi Islam, Taqyuddin An Nabhani, bahwa negaralah yang melakukan pengelolaan hak milik umum (collective property) serta milik negara (state property). Harta benda yang termasuk hak milik umum pada dasarnya tidak boleh diberikan kepada siapa pun. Air, garam, padang gembalaan dan lapangan misalnya, negara sama sekali tidak boleh memberikannya kepada siapapun, meskipun semua orang boleh memanfaatkannya dimana kemanfaatan tersebut merupakan hak mereka, dan tidak mengkhususkannya untuk satu orang saja, sementara yang lain tidak.

Dalam perspektif hukum Islam, barang tambang adalah milik umum. Artinya bahwa barang tambang tersebut hanya boleh dimiliki secara bersama oleh umat Islam sehingga tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara individu. Barang tambang yang dimaksud adalah barang tambang yang memiliki unsur-unsur: dibutuhkan orang banyak, memberikan hasil melimpah, mudah didapatkan tanpa usaha berlebihan, dan sifat pembentukannya yang tidak terbarukan.

Barang tambang jenis ini adalah milik umum dan hak kepengelolaannya diberikan kepada umat. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa negaralah yang seharusnya menguasai barang tambang karena hukum menunjukkan pertimbangan maslahat umum menuntut agar lebih terwujudnya keadilan menyeluruh maka harus dikelola oleh pemerintah dalam suatu negara.
Pendapat ini diamini oleh mayoritas ulama dengan beberapa pertimbangan tentang manfaat luar biasa dari barang tambang bagi peradaban. Pengelolaan barang tambang tersebut diberikan kepada negara dalam hal ini adalah pemerintah yang sedang berkuasa.

Pengelola barang tambang perspektif hukum Islam sejatinya adalah negara melalui pemerintah. Dengan demikian perusahaan-perusahaan atau badan swasta yang bergerak di bidang pertambangan atau perorangan yang bukan merupakan milik negara menurut perspektif hukum Islam tidak boleh dan tidak mempunyai hak untuk mengelola barang tambang. Pemerintah boleh mengadakan kerja sama dengan kalangan tertentu untuk mewujudkan pola produksi yang dibenarkan guna merealisasikan keadilan bagi seluruh rakyat khususnya dalam hal pendistribusian hasil dan manfaat dari barang tambang.

Berbeda dengan hukum Islam, Undang-undang Minerba menetapkan bahwa pemerintah boleh memberikan hak kepengelolaan pertambangan kepada ketiga badan usaha (badan usaha swasta, koperasi dan perseorangan), dan/atau baik seluruh maupun sebagian dari kegiatan pertambangan tersebut yang tentunya setelah mendapatkan izin usaha pertambangan dari pihak yang berwenang yakni pemerintah pusat (Menteri ESDM) dan pemerintah daerah (Gubernur, Bupati atau Walikota).

Namun demikian tidak berarti semua badan usaha swasta dan perorangan atau sembarang koperasi dapat menerima izin usaha pertambangan, kecuali mereka yang sudah memenuhi persyaratan administrastif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Undang-undang Minerba. Tidak sampai di situ saja, mereka juga harus mengikuti kegiatan pelelangan izin usaha pertambangan dan wilayahnya (IUP dan WIUPA atau WIUPK) yang dilakukan pemerintah untuk mendapatkan bagian dalam kepengelolaan barang tambang di wilayah NKRI.



Dalam ajaran agama Islam, mengandung prinsip-prinsip etika lingkungan yang merupakan perwujudan kekuatan moral untuk pelestarian daya dukung lingkungan hidup, antara lain dalam  :
Q.S Al-A’raaf : 56 “Dan janganlah kamu merusak dimuka bumi setelah Tuhan memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan), Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik”` .
Q.S Al-A’raaf : 85, ”Dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi, sesudahnya Tuhan memperbaikinya”,
Q.S Al Qashash : 77, “dan carilah pada apa yang telah dianugrahkan Allah Padamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah(kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, janganlah kamu berbuat kerusakan dimuka bumi, karena Allah tidak menyenangi orang-orang yang suka berbuat kerusakan”
Q.S Ar-Rum, : 41, “Telah timbul kerusakan didaratan dan lauatan disebabkan perbuatan tangan manusia sendiri....”
Dalam kajian agama Islam, sudah diatur, bagaimana kita harus mematuhi etika lingkungungan supaya tidak terjadi kerusakan dan pencemaran lingkungan. Dalam hal ini, ajaran agama islam, mengajarkan eseensi penting dan terkuat bagi perilaku moral yakni agama. Hukum islam dengan pedoman Al Qur’an dan Hadis telah mengatur konsep islam untuk masalah lingkungan hidup dalam pertambangan batubara, etika lingkungan hidup terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup. Manusia itu sendiri yang menentukan untuk berakhlak yang baik dan menjaga hubungan alam sebagai ciptaan Allah, hubungan manusia dengan alam lingkungan sekitarnya.

Wallahu‘alam bi ash-showwab



Penulis adalah seorang aktivis

Editor: Mahesa

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.