Jaring Pengaman Wabah Sosial di Tengah Wabah, Efektifkah?

Hot News

Hotline

Jaring Pengaman Wabah Sosial di Tengah Wabah, Efektifkah?


(Ilustrasi/desain-www.dapurpena.com)



Oleh : Nopiana




Setelah delapan kali Presiden Joko Widodo menggelar pidato terkait Covid-19, akhirnya pada tanggal 31 Maret 2020 di Istana Kepresidenan Bogor, Jokowi memutuskan menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dalam penanganan kasus COVID-19. Menindaklanjuti kebijakan tersebut, pemerintah menyiapkan Jaring Pengaman Sosial untuk masyarakat lapisan bawah agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dalam menjaga daya beli. Jokowi juga mengumumkan akan menggelontorkan dana sebesar Rp.405,1 triliun untuk penanganan wabah Covid-19. Dari total itu presiden mengalokasikan jaring pengaman sosial sebesar Rp. 110 triliun.

Dalam pidato berdurasi 10 menit, ada enam poin terkait jaring pengaman sosial. Pertama, Program Keluarga Harapan yang menerima manfaat meningkat dari 9,2juta menjadi 10juta keluarga. Sedangkan besarannya dinaikkan 25%, misalnya komponen ibu hamil dan anak usia dini dari Rp.2,4juta menjadi Rp.3juta pertahun. Sedangkan komponen disabilitas Rp. 2,4juta pertahun.

Kedua, Program Kartu Sembako. Penerima manfaaf program ini dinaikkan dari 15,2juta menjadi 20juta orang dengan nilai Rp.200ribu perbulan. Jumlah ini meningkat 30% dari Rp.150ribu dan akan diberikan selama sembilan bulan atau sampai Desember 2020.

Ketiga, Program Kartu Prakerja. Anggaran yang awalnya Rp.10triliun naik menjadi Rp.20triliun untuk penerima manfaat 5,6juta orang terutama pekerja informal serta pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak Covid-19. Presiden menyatakan nilai manfaat kartu prakerja Rp.650ribu sampai Rp.1juta perbulan selama empat bulan kedepan.

Program ke empat tentang Tarif Listri. Pelanggan listrik 450VA akan digratiskan selama tiga bulan dan 900VA subsidi hanya membayar separuh / 50% dari tagihan selama tiga bulan kedepan, yakni April, Mei dan Juni. Kelima, Program Dukungan Logistik Sembako dan Kebutuhan Pokok Rp. 25triliun. Serta yang terakhir yakni Program Keringanan Pembayaran Kredit bagi pekerja informal berupah harian seperti ojek online, supir taksi, UMKM, nelayan dengan kredit dibawah Rp. 10miliar.

Mendengar pidato presiden Joko Widodo tersebut seolah seperti kabar bahagia bagi masyarakat terutama masyarakat lapisan bawah. Sebagaimananya penguasa yang selama ini dicitrakan sebagai sosok yang merakyat, Jokowi mengesankan pemerintahannya rela menggelontorkan banyak uang demi rakyat. Namun setelah ditelisik lebih dalam lagi ternyata program-program tersebut hanyalah ucapan- ucapan yang berlalu seperti angin tanpa penerapan yang jelas, atau paling tidak dalam pelaksanaannya tidak sepenuhnya demikian.

Bagaimana tidak, dalam program-program jaring pengaman sosial ini sendiri sesungguhnya ada diantaranya yang memang tetap akan dijalankan tanpa adanya wabah Covid-19, seperti program PKH yang bila kita merujuk pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024 dan Perpres nomor 61 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2020, yang  dimana dalam rancangan ini kenaikan anggaran untuk komponen ibu hamil dan anak usia dini persis seperti yang diprogramkan dalam jaring pengaman sosial yakni sebesar Rp. 3juta dari sebelumnya Rp.2,5juta dengan jumlah penerima manfaat yang sudah dinaikkan menjadi 10juta jiwa.

Begitu pun dengan program penggratisan listrik bagi pengguna 450VA dan diskon 50% bagi pengguna 900VA, ternyata hanyalah merupakan bantuan subsidi silang. Sebab pengguna listrik non subsidilah yang menjadi tumbal. Tagihan listrik mereka tetiba melonjak hingga sampai 2 kali lipat. Entah bagaimana sebenarnya kerjasama antara Negara dengan pihak PLN, bukankah negara sudah menggelontorkan dana untuk program ini sendiri? Kenapa sebagian masyarakat yang lainlah yang justru merasakan ketidakadilan bukannya mendapat keringanan ditengah wabah. Belum lagi untuk persoalan program-program yang lain. Bak ban yang pecah berkali-kali, ditambal berkali-kali . Pelayanan pemerintah kepada rakyatnya nyaris merupakan solusi yang hampir selalu meninggalkan jejak masalah baru dikemudian hari.

Terbukti dari tak sedikitnya pihak yang menyangsikan kebijakan ini efekif, sebab begitu banyak ketidak siapan negara untuk melaksanakan program ini, sehingga tak cukup menjadi jaminan rasa aman bagi masyarakat sepanjang wabah belum tuntas teratasi. Seperti dalam hal pendataan. Negara cukup merasakan kesulitan untuk mendata pekerja informal yang terdampak virus corona hingga sampai saat ini pemerintah belum dapat memastikan bagaimana sistem penyaluran jaring pengaman sosial ini.

Dari ini, dapat kita pahami bahwa negara memang sesungguhnya telah memperlihatkan sikap bentuk cuci tangannya dari mengurusi rakyatnya. Negara tak mau ambil pusing dengan jeritan rakyat. Padahal kasus Covid-19 diIndonesia terus melonjak naik dengan kenaikan rata-rata 200kasus perhari. Berrdasarkan data dari pemerintah yang disampaikan oleh Juru bicara pemerintah untuk kasus Covid-19, Ahmad Yurianto pada Kamis 9 April 2020 mengabarkan bahwa kasus Covid-19 telah mencapai 3293, dengan korban meninggal yang juga terus bertambah hingga mencapai 280 jiwa dan 252 sembuh.

Jadi sudah sepatutnya negara menerapkan sistem karantina wilayah atau lockdown dan bukan sekedar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tanpa kemudian banyak mempertimbangkan urusan ekonomi sebab bila ekonomi hancur bisa dibangkitkan namun tanpa adanya manusia lalu siapa yang akan melakukan kebangkitan tersebut? Lebih-lebih ketika secara jelas bahwa nyawa manusia tak bisa dikembalikan meski dengan alat secanggih apapun.

Ya. Diduga negara tak menjadikan kebijakan karantina wilayah atau lockdown sebagai solusi adalah karena negara enggan untuk menanggung biaya kebutuhan hidup rakayat selama masa lockdown. Selain itu diduga juga negara enggan untuk menerima resiko ambruknya perekonomian. Inilah wujud dari dijadikannya Kapitalisme-Sekulerisme sebagai ruh dalam tatanan kenegaraan. Maka tak heran bila negara lebih memilih kehilangan nyawa rakyat daripada kerugian akibat matinya perekonomian untuk sementara waktu.

Sungguh berbeda dengan negara Khilafah yang berasaskan aqidah Islam. Hanya dalam Khilafah aturan Islam secara kaffah dapat diterapkan. Tak ada satupun persoalan manusia tanpa memiliki aturan. Termasuk urusan nyawa manusia. Dimana posisi nyawa manusia sangatlah berharga. Seperti yang dijelaskan dalam ranah ushul fiqh, nyawa manusia masuk dalam kategori "al-Dharuriyat al- Khamsah" (lima hal primer yang wajib dipelihara)

Khalifah sebagai pemimpin dalam negara Khilafah bertanggung jawab untuk menjaga nyawa rakyatnya. Tidak boleh ada yang berhak menghilangkan nyawa manusia tanpa alasan yang dibenarkan syara' . Begitu pula bila wabah melanda suatu wilayah dalam negara Khilafah. Negara akan segera mengambil sebuah kebijakan sebagaimana diterangkan dalam sabda Nabi Shalallahu alaihi wa salam bersabda,⁣

"Jika kalian mendengar tentang thoun di suatu tempat, maka janganlah mendatanginya, dan jika mewabah di suatu tempat sementara kalian berada di situ maka janganlah keluar karena lari dari thoun tersebut." (HR: Al Bukhori No.3473 dan Muslim No. 2218)⁣

Hadist tersebut secara tersirat dikenal saat ini dengan sebutan lockdown. Kebijakan ini sungguh efektif untuk menghambat dan menghentikan laju penyebaran wabah yang tentunya juga tak memerlukan waktu yang lama sehingga aktivitas rakyat bisa normal kembali.

Namun kaitannya dengan sistem Kapitalisme-Sekulerisme-Liberalisme hari ini, negara benar-benar berlepas tangan dari keselamatan rakyatnya. Sistem ini begitu mendzolimi rakyatnya. Negara melakukan banyak pertimbangan kompromi dengan nyawa rakyatnya. Padahal seharusnya posisi negara kepada rakyatnya adalah sebagai pelayan. Bukan sebaliknya menjadikan rakyat sebagai pabrik penghasil pundi keuntungan. Sehingga ketika wabah melanda nyawa rakyat justru dijadikan sebagai pertimbangan.

Maka sudah selayaknya kita kembali kepada aturan Sang Pencipta. Dimana hanya Allahlah yang paling memahami makhlukNya. Melalui aturan yang sudah Ia sampaikan didalam Qur'an dan Sunnah Nabinya. Aturan-aturannya tidaklah dibangun atas asas untuk rugi sebagaimana aturam dalam sistem kapitalisme saat ini.



Editor : Fariz Maulana

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.