Kapitalis Dibalik, Akan Disahkannya RUU Minerba

Hot News

Hotline

Kapitalis Dibalik, Akan Disahkannya RUU Minerba


(Ilustrasi/disain-www.dapurpena.com)


Oleh: Suci Dwi Oktavianti 


Di kala pandemik corona masih menjadi fokus utama di tengah masyarakat, yang jumlah kasusnya semakin hari semakin meningkat. Dengan jumlah positif sebanyak 3.293 dan 280 jiwa meninggal akibat virus tersebut, Kamis (09/04/20). Namun, di tengah kabar duka ini DPR RI akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) No. 04 Tahun 2009.

Padahal akhir September tahun 2019 lalu, permasalahan ini banyak ditolak dan mendapat protes aksi besar-besaran yang bahkan menyebabkan banyak korban. Sehingga, RUU Minerba tersebut ditunda oleh Presiden Joko Widodo. Namun hal tersebut, sudah pasti akan menjadi ketenangan yang sementara di kalangan masyarakat. Karena kebijakan yang diambil oleh pemimpin nomor satu di negeri ini sifatnya hanya sementara saja, tanpa mau memutus rantai permasalahan dengan kebijakan yang sudah pasti akan menyejahterakan rakyat.

Sudah pasti pengesahan RUU Minerba ini akan kembali dibahas oleh para elit pemerintah. Namun, rasanya kurang pas jika permasalahan ini dibahas kembali di saat negara sedang berduka atas wabah yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Kenapa harus hal tersebut yang dibahas? bukankah ada hal yang utama yang wajib dilakukan oleh para DPR di tengah musibah yang dihadapi oleh masyarakat.

Dalam pengesahan RUU Minerba ini, sungguh berat sebelah di mana hal ini terlihat bahwasanya yang akan mendapatkan keuntungan dalam pengesahan ini sudah pasti para pengusaha tambang dan orang-orang yang memiliki kepentingan di dalamnya. Dijelaskan oleh media online kumparan.com dengan judul berita "Mau Sahkan RUU Minerba Kala Pandemi Corona, DPR Banjir Kecaman"

Di mana dalam penjelasannya ada beberapa pasal yang disorot dan diyakini berpotensi menjadi ancaman bagi masyarakat. Misalnya, pasal 165 di RUU Minerba yang memiliki kecenderungan melindungi pejabat korupsi yaitu dengan menghilangkan pasal pidana terdapat pejabat yang mengeluarkan izin bermasalah. Padahal sebelumnya, mestinya di sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 200 juta.

Selain itu, RUU Minerba ini juga ada penambahan pasal yang berpotensi menambah pembongkaran dan perusakan lingkungan atas komoditas baru seperti logam tanah jarang dan radioaktif. Peluang land banking, juga menurutnya akan menjadi berbahaya. Dikarenakan perusahaan tambang akan bisa menguasai tanah dalam skala besar setidaknya 8 tahun. Pasal 115A di RUU Minerba juga dikritik bisa membuka peluang kriminalisasi terhadap warga penolak tambang.

Bukan hanya itu, Peneliti Tambang dan Energi Auriga Iqbal Damanik juga menyebut, RUU Minerba ini akan memuat perubahan pasal 169 sebagai upaya pemutihan renegosiasi kontrak kontrak Pemegang Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sehingga hanya akan menguntungkan para pengusaha tambang.

Hal ini terlihat sekali bahwa negara berlaku kapitalis terhadap rakyatnya, sehingga sangat  jelas negara mampu menggeser perannya sebagai pengelola alam milik rakyat. Hal ini juga di nilai melanggar proses dan substansinya disebabkan, dibahas atau akan disahkan pada saat kondisi rakyat yang tidak baik-baik saja, dikarenakan dampak dari pandemik Covid-19.

Sistem Kapitalis menjalankan konsep kebebasan kepemilikan dalam ekonominya. Konsep ini membebaskan individunya untuk bisa memiliki apa pun tanpa melihat halal dan haram suatu perbuatan untuk mendapatkannya. Berbeda sekali dengan konsep yang diterapkan oleh Islam.

Di mana negara memiliki 3 konsep dasar dalam menjamin kepemilikannya yaitu yang pertama Kepemilikan Individu, yang kedua Kepemilikan Umum dan yang ketiga Kepemilikan Negara. Di mana 3 konsep tersebut diatur dan dibatasi oleh hukum syariah dan tidak boleh dilanggar oleh siapa pun. Dan, Negara mempunyai peran penting dalam menjalankan 3 konsep dasar kepemilikan tersebut. Negara yang mempunyai peran penting untuk mendorong dan meri’ayah rakyatnya, serta menjadi pengawas yang efektif dalam penerapannya.

Bukan hanya kebijakan dalam ranah ini saja yang diatur oleh Islam. Islam merupakan agama yang mengatur  segala aspek kehidupan manusia yang langsung Allah turunkan. Maka terbukti selama 13 abad,  peradaban Islam berjaya didunia. Saat semua aturan-aturan Allah dilaksanakan maka kebijakan-kebijakan yang penerapannya berat sebelah atau merugikan rakyat tidak akan pernah terjadi karena tolak ukurnya adalah syariah. Sehingga permasalahan-permasalahan akan cepat teratasi dan menyebabkan kesejahteraan untuk rakyatnya serta akan terwujudnya Islam Rahmatan-lil-alamin.


Editor: Firdaturrofiah

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.