Janji Manis di Tengah Wabah

Hot News

Hotline

Janji Manis di Tengah Wabah

(Ilustrasi/desain-www.dapurpena.com)

Oleh : Candra Windiantika

Penanganan virus Corona (Covid-19) masih menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia dan Negara-negara lain di dunia. Di Indonesia sendiri kasus positif virus Corona terus mengalami kenaikan. Sejak diumumkannya kasus pertama pada hari Senin(2/03/2020) sebanyak 2 orang positif terjangkit virus Corona, hingga saat ini Jumat (10/04/2020) angka positif Corona terus mengalami peningkatan menjadi 3.512 kasus. Sebanyak 306 orang meninggal dunia dan 282 orang dinyatakan sembuh.(cnn.com 10/04/20).

Lalu upaya apa sajakah yang sudah dilakukan pemerintah untuk menangani virus Corona? Sejauh ini, fokus pemerintah adalah menjalankan social distancing  yaitu pembatasan interaksi sosial (jaga jarak). Pemerintah menghimbau agar masyarakat disiplin dan mengikuti arahan. Seperti menjaga jarak, tidak berdekatan satu sama lain dan larangan untuk berkumpul. Banyak yang menilai bahwa hal ini kurang efektif dalam menghalau penyebaran virus Corona. Karena sifatnya hanya sebatas himbauan yang pastinya lemah dalam sisi kontrol.   

Masyarakat tentunya sangat berharap agar pemerintah bertindak tegas dalam upaya menjaga dan memelihara keselamatan rakyatnya. Berbagai pihak mendesak pemerintah untuk melakukan karatina wilayah, sebagai upaya memutus rantai penyebaran virus Corona. Namun hingga saat ini kebijakan karantina wilayah belum juga diterapkan, kuat dugaan karena pertimbangan ekonomi.

Pemerintah pusat akhirnya mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai dengan undang undang nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan. PSBB diklaim pilihan paling rasional dari banyak pilihan yang diusulkan. Disamping menyelamatkan banyak warga negara, kebijakan itu juga sudah mempertimbangkan karakteristik Indonesia negara kepulauan, demografi yang  begitu besar, juga pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat.

Menindaklanjuti kebijakan tersebut, pemerintah akan menggelontorkan dana sebesar Rp 405,1 triliun untuk penanganan wabah Covid-19. Dari total itu sebesar 110 triliun dialokasikan untuk jaring pengaman sosial untuk masyarakat lapisan bawah. Ada 6 program jaring pengaman sosial yang dibuat pemerintah. 
Program Keluarga Harapan (PKH).
Penerima manfaat meningkat dari 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga. Sedangkan besarannya dinaikkan 25 persen.
Program Kartu Sembako.
Penerima manfaat program ini dinaikkan dari 15,2 juta menjadi 20 juta orang dengan nilai Rp 200 ribu perbulan. Jumlah ini meningkat 30 persen dari yang sebelumnya Rp 150 ribu dan akan diberikan selama 9 bulan atau hingga desember 2020.
Program Kartu Pra-kerja.
Anggaran untuk program ini yang awanya Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun untuk penerima manfaat 5,6 juta orang, terutama pekerja informal serta pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak Covid-19.
Tarif Listrik.
Pelanggan listrik 450 VA akan digratiskan dan 900 VA subsidi hanya membayar separuh atau 50 persen dari tagihan. Hal ini diberikan selama tiga bulan, yakni april, mei dan juni.
Dukungan Logistik Sembako.
Untuk mengantisipasi kebutuhan pokok, pemerintah mencadangkan Rp 25 triliun untuk operasi pasar dan logistik.
Keringanan Pembayaran Kredit.
Diperuntukkan bagi pekerja informal berupah harian, yakni ojek online, supir taksi, UMKM, nelayan dengan kredit di bawah Rp 10 miliar.

Janji-janji yang ditawarkan tampak begitu manis dan seolah muncul sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi di tengah pandemi ini. Namun pada realisasinya, tidak semua masyarakat bisa mendapatkan fasilitas yang telah dijanjikan. Hanya sebagian kecil rakyat yang menjadi sasaran program. Selain itu prasyarat yang berbelit memungkinkan tidak semua masyarakat dapat memanfaatkannya.

Pemerintah juga belum dapat memastikan sistem penyaluran jaring pengaman sosial karena terkendala pendataan pekerja informal yang terdampak virus Corona. Menteri keuangan Sri Mulyani mengungkapkan anggaran ini masih berbentuk gelondongan karena pihaknya masih mencari data pekerja informal.(m.bisnis.com 1/04/20).

Selain itu untuk mendapatkan listrik gratis yang dijanjikan, masyarakat mengalami kesulitan untuk mengakses program ini. Pelanggan listrik prabayar 450 VA harus mengirimkan nomor ID melalui website www.pln.co.id atau mengklaim keringanan listrik melalui whatsapp ke 08122123123. Sayangnya tak sedikit yang mengeluh beberapa saluran tersebut sulit untuk diakses dan tidak merespon.

Disaat banyak janji sudah ditebar, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan ambruk akibat pandemi virus Corona. Statement ini menunjukkan negara tidak mempunyai uang untuk program-program jaring pengaman sosial. Terbukti dengan tindakan Menkeu membuka rekening khusus untuk menampung donasi dunia usaha yang ingin membantu pencegahan dan penanganan virus Corona.

Melihat berbagai fakta yang ada, membuktikan bahwa program jaring pengaman sosial hanyalah solusi tambal sulam semata. Bukan solusi tuntas dalam mengatasi problematika ekonomi rakyat di tengah wabah. Inilah wajah asli rezim neoliberal, semua yang dilakukan lebih berorientasi kepada pencitraan demi mempertahankan kekuasaan dan pada akhirnya rakyatlah yang menjadi korban.

Islam berbeda dengan demokrasi dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya. Khalifah sebagai kepala negara wajib memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya. Khalifah juga harus memastikan seluruh warganya tidak kekurangan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Sedangkan ketika wabah melanda, negara wajib memastikan kebutuhan pokok rakyat tercukupi hingga berakhirnya wabah.

Pemenuhan kebutuhan pokok tidak hanya diberikan saat terjadi wabah. Namun memang sudah menjadi kewajiban utama seorang Khalifah terhadap rakyatnya. Semua diberikan negara kepada seluruh warga negara tanpa  membedakan ras, warna kulit, status sosial dan agama.

Adapun sumber pembiayaan negara untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat, diperoleh dari Baitul Mal. Sumber dana Baitul Mal sendiri diperoleh dari hasil pengelolaan harta kepemilikan umum, kharaj,  jizyah, fai, dll. Bila dana Baitul Mal tidak mencukupi, maka negara akan membuka pintu sedekah dan memberlakukan pajak bagi orang kaya saja.

Inilah fungsi dari negara dan penguasa yang sesungguhnya. Menjadi pengurus dan penjaga rakyatnya. Sebagaimana dalam hadits, Imam(khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia betanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.(HR.Al-Bukhori).

Jelas saat terjadi wabah seperti ini negara Khilafah tidak akan ragu untuk melakukan karantina wilayah untuk memutus penyebaran wabah yang menular dengan berbagai konsekuensinya, sebab negara tidak akan perhitungan dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya dan akan mengeluarkan anggaran berapapun nilainya demi menjaga keselamatan dan nyawa rakyatnya.

Wallahualam bishshawwab.



Editor: Mawaddah Hasanah

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.