Janji Manis Tunjangan Rakyat Saat Wabah Corona

Hot News

Hotline

Janji Manis Tunjangan Rakyat Saat Wabah Corona

(Ilustrasi/desain-www.dapurpena.com)

Oleh : Liana Yulita*

Wabah virus corona (covid-19) masih didepan mata. Kebijakan pemerintah untuk tidak melakukan lockdown membuat geram berbagai lapisan masyarakat dari Persatuan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ,para pengamat politik, pemerintah daerah dan masih banyak lagi. Hal ini dikarenakan kian hari penderita covid-19 dari status ODP, PDP, Positif covid-19 dan yang meninggal terus bertambah. Sekitar 401 orang  telah meninggal dunia dan dimakamkan dengan prosedur seperti pasien positif covid-19 hingga rabu (1/4/2020) yang diantaranya merupakan pasien dalam pengawasan (PDP) yang belum mendapatkan hasil laboraturium. Demikian yang disampaikan oleh Anies Rasyid Baswedan  Gubernur DKI Jakarta. Itu baru wilayah Jakarta dan belum lagi wilayah Indonesia lainnya.(cnbcindonesia.com).

Keputusan Pemerintah tidak melakukan lockdown sangatlah disayangkan karena kita ketahui covid-19 ini sudah menjadi pandemi. Alih-alih tidak melakukan lockdown melainkan melakukan kebijakan darurat sipil oleh Pemerintah dengan situasi yang terjadi saat ini menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Di duga karena ingin berlepas tangannya pemerintah dalam tanggungjawab mengurus rakyat. Karena kita ketahui apabila lockdown diberlakukan maka sesuai UU No.6 2018  bahwa saat karantina wilayah maka segala kebutuhan hidup dasar orang dan ternak di dalam wilayah karantina ditanggung oleh pemerintah. Sedangkan ketika memakai kebijakan darurat sipil maka tidak ada kewajiban pemerintah menanggung kebutuhan hidup semua orang. Dan tak lama darurat sipil ini diberlakukan ternyata pemerintah mengubah kebijakannya kembali dengan keputusan menerbitkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).

Sikap Pemerintah yang terkesan plin plan dalam mengambil kebijakan tersebut secara tidak langsung menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam menangani wabah covid-19 ini terhadap masyarakat.. Dan demi menarik simpati rakyat Pemerintah berusaha memberikan angin segar di tengah-tengah kondisi wabah saat ini dengan memberikan janji-janji kepada rakyat. Seperti yang kita ketahui Pak Presiden Joko Widodo mengatakan akan memberikan insentif kepada para tim medis dan kesehatan yang saat ini berada di garda terdepan dalam menangani kasus covid-19 ini. Beliau juga mengatakan akan memberikan kelonggaran cicilan kredit yang diberikan kepada para ojol, memberikan bantuan kepada korban PHK akibat dari dampak wabah covid-19 ini, dan beberapa kebijakan lainnya.

Semua kebijakan yang diambil tidaklah menjadikan perekonomian rakyat kian membaik melainkan sebaliknya hanya akan menambah permasalahan baru saja dikemudian hari. Bukankah setelah wabah berakhir maka bisa jadi kebijakan-kebijakan tersebut tidak berlaku lagi dan rakyat harus menghadapi kenyataan pahit kembali. Belum lagi persyaratan yang biasanya sangat berbelit semakin membuat rakyat banyak menguras tenaga dan  waktu. Dan hal ini bukanlah hal yang baru karena selama sistem kapitalis digunakan oleh pemerintah maka permasalahan tidak akan pernah tuntas.

Dengan kebijakan tambal sulam ini apalagi ketika sebuah kebijakan diambil tanpa dibantu pihak lain dalam hal ini perbankan maka hal ini sangatlah mustahil di sistem kapitalis ini untuk direalisasikan. Semua bisa jadi hanyalah pencitraan  agar rezim saat ini terus bertengger di singgasananya tentunya dengan memberikan janji-janji manis kepada rakyat.  Lalu bagaimanakah islam memandang persoalan ini?

Islam memandang bahwa kewajiban sebuah negaralah untuk mensejahterakan rakyatnya, sesuai sabda Rasulullah SAW:
“Pemimpin masyarakat adalah pemelihara dan dia bertanggungjawab atas urusan rakyatnya”. (HR Al Bukhari dan Muslim)
Dengan demikian, tidak ada alasan bagi seorang pemimpin untuk mengabaikan kebutuhan rakyat yang dipimpinnya dalam keadaan apapun. Tidak pula meminta imbalan atas apa yang telah diberikan kepada rakyatnya. Dalam hal ini pemerintah haruslah selalu terikat dengan tuntunan syariah. Dan hanya dengan menerapkan  syariah Islam secara kaffah maka segala problem kehidupan seperti saat wabah covid-19 melanda ini bisa terselesaikan secara tuntas. Oleh karenanya dibutuhkan sebuah institusi untuk merealisasikannya yaitu dengan institusi khilafah ‘ala minhaj an-nubuwwah.

Wallahu’alam bishawab



Editor: Mahesa

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.