LAMBANNYA PEMERINTAH DALAM PENANGANAN COVID-19

Hot News

Hotline

LAMBANNYA PEMERINTAH DALAM PENANGANAN COVID-19

(Ilustrasi/desain-www.dapurpena.com)


Oleh : Suci Tiasari Kaputri

Sejak awal, kasus 2 pasien positif covid-19 di Depok, pemerintah berusaha menutupi isu kasus tersebut di tengah-tengah masyarakat. Bahkan, pemerintah enggan mengatakan bahwa virus corona ini adalah bencana nasional sebelum akhirnya WHO memaksa pemimpin Indonesia.
Selain itu, langkah pemerintah dalam menangani covid-19 dinilai sangat lamban. Pemerintah bahkan lebih sibuk mengurusi sektor pariwisata daripada sibuk menyelamatkan nyawa rakyatnya. Padahal,  setiap hari kasus positif corona menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan.

Peningkatan kasus corona yang begitu signifikan di Indonesia ternyata tidak membuat pemerintah segera mengambil keputusan untuk (lockdown) total, namun hanya menyerukan untuk melakukan pembatasan sosial (social distancing), yaitu dengan menjaga jarak. Masyarakat diminta menghindari kerumunan dan bepergian. Tetap tinggal di rumah, belajar, dan beribadah di rumah. Bahkan di beberapa daerah, aktivitas belajar mengajar diliburkan hingga waktu yang belum bisa ditentukan. Banyak pihak menilai anjuran ini tidak cukup membentengi rakyat dari serangan virus corona yang semakin merajalela.

Negeri ini dengan santai masih membuka pintu masuk WNA. Pemerintah bahkan berusaha meningkatkan dengan promo habis-habisan. Namun sayangnya, berita mengenai pasien positif corona pun tak membuat penguasa negeri +62 ini segera bertindak. Solusi masih seputar himbauan. Minim edukasi, bahkan sosialisasi cara menghadapinya.
Seandainya saja sejak awal negeri ini mengetahui ada rakyatnya terkena virus corona,maka negara sudah bisa melakukan lockdown jika memang diperlukan masyarakat.

Tetapi parahnya, negara justru lebih memilih menutupi sebagian informasi terkait wabah ini. Padahal, ini sangat dibutuhkan untuk menentukan tingkat kewaspadaan. Sayangnya, penguasa bukannya merespon dengan membuka semua informasi, tapi justru lebih konsen menegakkan UU ITE untuk menangkapi netizen yang menyebar berita tidak resmi terkait virus covid-19 ini.Yang menyedihkan lagi, alasan tidak terbukanya pemerintah terhadap data sebenarnya itu dengan alasan memelihara bisnis, yaitu bisnis fasilitas kesehatan. Sebab jika disampaikan jumlahnya berapa dan dirawat dimana, akan menjatuhkan pamor FASKES tersebut. Orang nanti akan takut berobat ke sana dan omzet FASKES akan menurun.

Sikap pemerintah pusat yang tak segera melakukan lockdown secara total akhirnya membuat para kepala daerah menetapkan lockdown lokal. Itupun tidak total. Pemerintah pusat justru menyerahkan keputusan pada daerah. Padahal penanganan corona tak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Butuh kerjasama semua pihak di bawah satu komando kepemimpinan. Sudah sangat jelas bahwa pemerintah telah berlepas diri dan membiarkan masing-masing kepala daerah mengambil kebijakan tersendiri. Hal ini tentu kian meresahkan rakyat dan terbukti kepanikan tersebut justru membuat pasien virus corona semakin meningkat tajam.

Pemimpin negeri +62 itu seharusnya bisa membaca peta politik internasional, berpikir cepat, bertindak tepat, dan bersikap tegas. Seperti yang dicontohkan Rasullah SAW dan para khulafa'ur rasyidin, meski saat mereka memimpin umat Islam yang masih kecil wilayahnya, namun pandangannya telah mencapai level Internasional. Negarawan harus memiliki ketakwaan yang tinggi sehingga mampu menjaga suasana iman ada di tengah masyarakat. Pemimpin tak boleh bersikap meremehkan terhadap urusan apapun. Apalagi terhadap corona yang telah ditetapkan menjadi pandemik dunia. Ketika terjadi wabah kolera di Syam, khalifah Umar bin Khatab memutuskan untuk tidak ke Syam dan kembali ke Madinah. Amirul Mukminin tidak meremehkan penyakit yang terjadi di Syam, meski tidak terjadi di Madinah.

Menjadi Raa’in (pengurus umat) sejatinya adalah pelayan umat yang harus mengurusi semua permasalahan umat, baik dalam kondisi normal maupun darurat. Pemimpin harus optimal dalam mengurusi rakyat, bekerja siang malam untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya. Pemimpin tak boleh bersikap sebagai pedagang yang selalu menggunakan hitung-hitungan untung rugi materi ketika mengurusi rakyatnya.

Khalifah Umar bin Khathab ra. adalah seorang pemimpin yang membaktikan seluruh waktunya untuk rakyat. Tiap malam beliau patroli hingga ke pelosok kampung untuk memastikan semua rakyatnya hangat dan kenyang sehingga bisa tidur nyenyak. Sang khalifah sendiri jarang tidur. Saking lelahnya beliau kadang tertidur di bawah pohon kurma dekat Masjid Nabawi.
Maka jelas, untuk mengatasi corona, selain butuh pemimpin yang negarawan, Indonesia juga butuh sistem yang benar, yakni sistem politik yang menempatkan syariat Islam kaffah sebagai solusi atas semua masalah, termasuk corona.
Juga sistem ekonomi yang benar, yakni yang mendayagunakan semua potensi ekonomi (baik berupa fai’ dan kharaj, dharibah, infak rakyat dan utang syar’i ke warga negara yang kaya) untuk mengatasi corona.

Negara menggratiskan semua layanan kesehatan, mulai dari deteksi, perawatan, hingga obat-obatan. Negara juga mendakwahkan pola hidup bersih dan sehat melalui sistem pendidikan dan infokom. Penerapan syariat kaffah ini hanya bisa dilakukan ketika negara menerapkan Khilafah.

Wallohua'lam bishowab...


Penulis adalah Aktivis Dakwah Cikarang




Editor: Putri H.L

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.