Memprioritaskan Rakyat dalam Penanganan Covid-19

Hot News

Hotline

Memprioritaskan Rakyat dalam Penanganan Covid-19

(Ilustasi/desain-www.dapurpena.com)



Oleh : Noviyanti dewi astini, S.Pd


Sejak pertama kali diumumkan pada 31 Desember 2019 di Wuhan cina, penyebaran wabah  corona ini telah menjangkau 25 negara: mulai dari Amerika Serikat, Australia, Filipina, Finlandia, India, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kamboja, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Nepal, Prancis, Russia, Singapura, Spanyol, Sri Lanka, Swedia, Taiwan, Thailand, Vietnam dan Uni Emirat Arab (Cnbcindonesia.com, 4/2/2020). Jumlah kasus infeksi virus corona Covid-19 secara kumulatif di dunia masih terus mengalami peningkatan. Lebih dari 170 negara telah melaporkan kasus Covid-19. Jumlah kasus infeksi virus corona di dunia terus mengalami peningkatan. Hingga Selasa (31/3/2020) pagi, lebih dari 190 negara telah mengonfirmasi terjangkit virus corona atau Covid-19. Dilansir dari Worldometer, jumlah kasus virus corona di seluruh dunia telah mencapai 781.485 kasus. Dari jumlah tersebut, pasien yang sembuh tercatat sebanyak 164.726 orang. Sementara yang meninggal dunia sebanyak 37.578 orang.

Jakarta, CNN Indonesia – sejak 2 maret 2020 presiden Jokowi menyampaikan bahwa telah ada WNI yang terjangkit virus corona. Jumlah pasien positif terinfeksi Virus Corona (Covid-19) di Indonesia masih mengalami peningkatan. Pada Senin (30/3), angkanya mencapai 1.414 kasus. Dari jumlah itu, korban meninggal mencapai 122 orang, dengan jumlah yang sembuh 75 orang.

Kebijakan Pemerintah Terkait Corona
Dalam penanganan kasus ini, pemerintah terkesan lamban dan terlalu santai bahkan membuatnya menjadi bahan bercandaan seolah menganggap enteng kasus ini. Seperti yang pernah diucapkan oleh Menteri Perhubungan yang menyatakan bahwa ‘covid 19 tidak akan masuk ke Indonesia Karena setiap hari makan nasi kucing’. Pernyataan menteri ini dirasa tidak pada tempatnya karena kasus ini adalah kasus besar yang berhubungan dengan nyawa manusia, apalagi mereka adalah pejabat yang tugasnya mengurusi rakyat.
Sejak kasus covid 19 dilaporkan muncul di cina, pemerintah Indonesia tidak menutup akses WNA  dari luar bahkan TKA dari Cina dengan bebas masuk ke Indonesia. Padahal inilah yang menjadi pemicu penularan virus tersebut. Penularan virus corona pertama di Indonesia berasal dari Depok yang merupakan pasangan ibu dan anak yang melakukan kontak langsung dengan warga Jepang. Setelah kasus tersebut diumumkan, pemerintah juga tidak mengambil langkah tegas untuk menutup akses penerbangan dan pelayaran yang merupakan akses keluar masuknya manusia dengan alasan dapat menimbulkan kerugian dan kacauan perekonomian Indonesia. Bahkan pemerintah justru membuat kebijakan yang kontroversial di tengah wabah corona yaitu dengan membayar influencer untuk meningkatkan sector pariwisata. Karena disinyalir pariwisata Indonesia mengalami penurunan akibat wabah corona. Alih-alih memikirkan rakyatnya pemerintah justru sibuk mencari cara agar dapat memperoleh keuntungan.

Seruan untuk lockdown digaungkan di mana-mana. Namun pemerintah bersikeras untuk tidak melakukan kebijakan tersebut. Melansir dari Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Koordinator bidang Perekonomian mengungkapkan alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menerapkan lockdown atau penguncian akses wilayah baik secara regional maupun nasional di Indonesia. Salah satunya yakni mempertimbangkan berbagai akses ekonomi. Alih-alih melakukan lockdown atau karantina wilayah, Presiden Jokowi justru memberikan opsi untuk melakukan pembatasan sosial skala besar Berdasarkan Pasal 1 ayat 11 UU Kekarantinaan Kesehatan, yang dimaksud dengan PSBB yakni pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. PSBB merupakan salah bentuk satu tindakan kekarantinaan kesehatan yang diatur di dalam Pasal 15 ayat 2 UU tersebut.
PSBB meliputi paling sedikit tiga kegiatan yaitu peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Lantas apa bedanya dengan karantina wilayah. Sementara itu, mengutip Pasal (1) Ayat (10) UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, yang dimaksud dengan karantina wilayah adalah sebagai berikut:
" Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi."

Mengutip Pasal 55, ada sejumlah ketentuan lain dalam karantina wilayah, yaitu:
(1) Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat
(2) Tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait.
Untuk itulah pemerintah memilih opsi Pembatasan sosial berskala besar, karena jika karantina wilayah dilakukan pemerintah harus menanggung kebutuhan hidup masyaarakat Indonesia yang berada di wilayah karantina.  Namun ada beberapa daerah di Indonesia yang tetap melakukan karantina wilayah untuk menghentikan penyebaran virus corona seperti Tegal, Aceh, Solo, Bali hingga Papua. Kebijakan tersebut dilakukan karena kekhawatiran pemerintah setempat terhadap penyebaran virus corona yang semakin massiv. Masing-masing daerah telah menyiapkan dananya untuk melakukan kebijakan tersebut. Lantas bagaimana dengan Pemerintah Indonesia? Mengutip dari fnn.co.id bahkan pemerintah terang-terangan mengatakan tidak punya uang jika lockdown dilakukan. Pemerintah pun meminta keikhlasan masyarakat untuk memberikan sumbangan. Pernyataan pemerintah ini justru sangat ironis, negara besar seperti Indonesia melimpah ruah kekayaan alamnya justru tidak memiliki uang untuk membantu rakyatnya. Pemerintah justru sibuk untuk meningkatkan ekonomi. Mrisinya tenaga kesehatan kekurangan APD, bahkan mereka membuat APD sendiri dari bahan-bahan seadanya. Sudah beberapa tenaga kesehatan yang berguguran akibat virus corona. Rakyat lah yang justru berinisatif untuk membantu. Padahal sudah seharusnya pemerintah lah yang menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana yang memadai.

Jikalau pembatasan sosial berskala besar dilakukan, seruan untuk Work from home digaungkan, lantas bagaimana dengan orang-orang yang harus keluar rumah mencari nafkah. Seperti tukang ojek, supir angkot dan pedagang yang mencari nafkah sehari-hari di luar rumah. Tidak semua orang bisa melakukan WFH. Lalu bagaimana solusi dari pemerintah? Dalam hal ini pemerintah melakukan beberapa kebijakan seperti menggratiskan listrik untuk pelanggan 450 watt selama 3 bulan. Atau keringanan kredit kendaraan bermotor. Padahal yang seharusnya dipenuhi kebutuhan nya adalah seluruh rakyat. Apalagi selama ini kita ketahui bersama bantuan-bantuan semacam itu memiliki prosedur yang berbelt.
Salah prioritas

Di tengah mewabahnya virus corona, dan pernyataan pemerintah yang terang-terangan mengatakan tidak punya uang, ironisnya pemerintah justru tetap akan melanjutkan pembangunan ibu kota baru. Melansir dari finance.com Juru Bicara Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Marves) dan Kementerian Koordinator Marves Jodi Mahardi menyatakan proses pemindahan ibu kota negara (IKN) hingga kini masih terus berjalan sesuai rencana. Menurutnya tak ada perubahan di tengah mewabahnya virus corona (Covid-19).
"Saat ini persiapan masih on the track," kata dia dalam konferensi video kepada wartawan.

Dia menjelaskan, kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan terus berkoordinasi dengan kementerian terkait lainnya.
Apa yang dilakukan pemerintah ini begitu menyakiti hati rakyat, saat rakyat berjuang antara hidup dan mati pemerintah justru masih disibukan mencari investor. Seolah nyawa rakyat tidak lebih berarti daripada pembangunan ibukota.  Pemerintah seolah-olah perhitungan untuk mengurus rakyat, namun tanpa berpikir panjang mengeluarkan uang untuk ibu kota baru yang justru menguntungkan asing. Inilah cara pandang kapitalis dalam mengurus rakyat. Negara yang harusnya mengurusi rakyat, justru mencari keuntungan untuk mereka sendiri.

Bicara soal pengurusan rakyat, dalam islam pemerintah adalah pelayan bagi rakyat. . Untuk itu jika terjadi wabah maka pemerintah islam akan segera melakukan lockdown seperti yang pernah dilakukan Rasulullah SAW ketika wabah melanda negeri islam saat itu. Pemerintah islam memberikan fasilitas, sarana dan prasaran serta memenuhi kebutuhan obat-obatan dan pangan.  Karena dalam islam nyawa manusia sangat berharga. Untuk itulah permasalahan ini akan mudah diselesaikan jika cara pandang terhadap rakyat bukanlah untuk mencari keuntungan namun benar-benar sebagai pelayan bagi rakyat, mensejahterakan rakyat.




Editor : Putri Hesti Lestari


This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.