Mengapa Harus Pindah Ibu Kota Disaat Wabah Melanda?

Hot News

Hotline

Mengapa Harus Pindah Ibu Kota Disaat Wabah Melanda?

(Ilustrasi/desain-www.dapurpena.com)
Oleh: Kunthi Mandasari

Di tengah merebaknya pandemi Corona rencana pindah ibu kota tetap terlaksana. Padahal kian hari penyebaran Covid-19 justru meningkat tajam. Dilansir dari detik finance (25/03/2020), Juru Bicara Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Marves) dan Kementerian Koordinator Marves Jodi Mahardi menyatakan proses pemindahan ibu kota negara (IKN) hingga kini masih terus berjalan sesuai rencana. Menurutnya tak ada perubahan di tengah mewabahnya virus Corona (Covid-19).
Tentu rencana ini menjadi tanda tanya besar. Mengingat langkah lock down  saja enggan diambil karena salah satunya mempertimbangkan ekonomi. Sedangkan biaya pindah ibu kota memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Sebagaimana kita ketahui, anggaran untuk pemindahan ibu kota baru kurang lebih membutuhkan dana sekitar Rp 466 triliun. Anggaran ini akan terbagi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), swasta dan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Melalui APBN porsinya 19,2% atau Rp 89,472 triliun, melalui Swasta dengan porsi 26,2% atau sebesar Rp 122,092 triliun dan melalui KPBU porsinya 54,6% atau sebesar Rp 254,436 triliun (cnbcindonesia.com, 27/08/2019).

Dari data tersebut tampak jelas, bahwa 80,8% dana diperoleh dari swasta dan KPBU. Skema KPBU digunakan karena adanya keterbatasan APBN dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur yang menyebabkan adanya selisih pendanaan (funding gap) yang harus dipenuhi. Sehingga perlu adanya creative financing melalui kontribusi swasta untuk menjadi alternatif sumber pendanaan dan pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur atau layanan publik.

Penggunaan skema KPBU sendiri untuk memfasilitasi pihak swasta agar berkontribusi dalam pembiayaan untuk merancang, membangun, dan mengoperasikan proyek-proyek infrastruktur. Sehingga jelas bahwa yang bermain pada pembangunan adalah para pengusaha yang pastinya mementingkan keuntungan. Jika pembangunan diberhentikan alamat modal tak bisa dioperasikan hingga akhirnya mendatangkan kerugian pada pihak kapital.

Jika hingga kini pembangunan tetap berjalan ditengah ancaman wabah, maka bisa kita ketahui kemana prioritas utama kebijakan yang saat ini diterapkan. Yaitu mengutamakan mereka para pemilik modal untuk mengejar keuntungan. Dengan mengabaikan jutaan nyawa yang bisa terenggut oleh Corona akibat gagap mengambil kebijakan.

Apabila anggaran tersedia kenapa tidak dialihkan untuk segera menyelamatkan nyawa yang terancam. Bahkan APD untuk para medis belum terpenuhi. Hingga akhirnya banyak para medis yang tumbang. Apalagi untuk menangani Covid-19 yang tingkat urgensitasnya tinggi justru membuka donasi. Lantas mengapa harus pindah ibu kota? Di tengah merebaknya virus Corona yang mendesak untuk segera diselesaikan.

Tentunya kebijakan semacam ini hanya lahir dari sistem yang fasad, yaitu sistem kapitalis sekuler. Sebuah sistem yang tak pantas dijadikan rujukan untuk mengatur kehidupan. Alih-alih menghadirkan kesejahteraan dan memberikan perlindungan, penerapan sistem kapitalis justru membawa kerusakan.

Padahal jika dana yang tersedia segera digunakan untuk penanganan wabah akan ada banyak nyawa yang terselamatkan. Tentunya dengan diikuti langkah yang tepat, yaitu karantina wilayah ketika baru muncul wabah. Sehingga daerah terdampak wabah tidak semakin meluas.

Jelas penanganan ala kapitalis berbeda dengan Islam. Dimana nyawa dijadikan salah satu prioritas yang wajib dilindungi. Tindakan semacam ini dilakukan semata-mata untuk meraih ridho Allah Swt. Allah berfirman:

“Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu. sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”. (QS. al-Maa’idah : 32)

Kebijakan yang sembrono dalam menangani wabah bisa membunuh banyak manusia yang tak berdosa. Dimana dalam Islam adalah hukumnya haram. Oleh karenanya, kebijakan Islam dalam menangani wabah mengutamakan keselamatan. Dengan segera melakukan karantina wilayah atau lock down pada daerah terdampak.

Langkah tersebut dapat meminimalisir penyebaran serta fokus melakukan penanganan para penderita. Memberikan ruang bagi tenaga medis untuk fokus. Selain itu kebijakan karantina wilayah tidak membunuh perekonomian wilayah yang terdampak.

Penanganan tepat dan cermat hanya bisa dilakukan ketika tidak mengharapkan keuntungan. Paradigma semacam ini hanya ada dalam Islam. Dimana setiap aktivitas maupun kebijakan publik hanya semata untuk meraih ridho Allah Swt.. Agar kelak bisa selamat di hari pertanggungjawaban. Wallahu'alam bishshawab.




Editor: Mawaddah Hasanah

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.