Napi Bebas Masyarakat Makin Waswas

Hot News

Hotline

Napi Bebas Masyarakat Makin Waswas

(Ilustrasi/desain-www.dapurpena.com)

Oleh: Mawar Oktivina


Belum selesai kecemasan akan Covid-19 masyarakat ditambah kecemasan dengan dilepaskannya 30.432 narapidana dengan alasan menyelamatkan napi dari wabah corona dan menghemat anggaran mengingat semua sel sudah over capacity. Negara mengklaim dapat menghemat 260 M yang akan dikompensasikan pada dana APD atau hal-hal terkait satgas Covid-19. Pertanyaannya apakah pasti ke sana?

Dengan kejadian ini, ada dua hal yang kemudian terdengar di tengah masyarakat, yakni:
Masyarakat waswas karena akhirnya napi berkeliaran di tengah masyarakat. Masyarakat pun menyadari bahwa kemungkinan para napi ini melakukan kriminalitas kembali walaupun sudah pernah di penjara tetap masih ada. Bahkan sangat besar. Bahkan hingga hari ini, ada video yang beredar tentang penangkapan mantan napi yang kembali melancarkan aksi kriminalnya. Wajar saja, sanksi yang mereka terima sebelumnya tidaklah membuat jera. Di samping itu dengan kembalinya para napi ke rumahnya maka mereka harus mulai berpikir untuk mencari uang untuk membeli makan.
Banyak kalangan menilai aturan ini hanya akal-akalan pemerintah yang hendak menyelamatkan para napi koruptor.  Sekalipun Pak Menteri Huk-Ham membantah hal tersebut. Tetapi sinisme publik ternyata tak kunjung hilang. Wajar saja karena rezim ini sering kali menampakkan. Bahwa pedang akan tajam pada pihak kritis. Namun, tumpul pada pihak penguasa, ibaratnya tajam ke bawah tumpul ke atas.

Begitulah kelemahan sanksi dalam sistem demokrasi. Maka tak mampu kita berharap pada sistem demokrasi ini. Jika kita melihat sistem sanksi dalam Islam,  sanksi akan diberlakukan pada pelaku maksiat tanpa pandang bulu. Ketika ada yang bermaksiat yakni melanggar perintah Allah sampai pada taraf kriminal misalkan mencuri, membunuh, korupsi (khianat). Maka akan mendapatkan sanksi sebagaimana yang Allah sampaikan.

Keadilan dalam Islam tak akan berani dipermainkan karena rasa takut kepada Allah sebagaimana disebutkan dalam firman Allah “Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta“ ini halal dan ini haram”, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. ”(QS. An-Nahl :116). Sehingga kolusi akan mustahil untuk dilakukan. Sanksi yang dilandasi dalil Nash yang berasal dari Allah akan menjadikan pelaku maksiat diampuni oleh Allah dosanya jika menjalani hukuman ikhlas karena Allah.
Selain itu sangat efektif dalam menimbulkan efek jera yang membuat pelaku dan masyarakat yang menyaksikan akan berpikir beribu kali untuk melakukan kriminalitas yang sama. Kenapa? Karena Allah Maha Tahu bagaimana membuat manusia jera atau tak berani melakukan hal serupa. Misalkan saja hukuman bagi para pencuri, yaitu potong tangan (QS. Al-Maidah:38) dan hukuman bagi koruptor (penghianat) yang merupakan dosa besar adalah ta’zir (berdasarkan kebijakan hakim syar’i) yakni bisa berupa potong tangan atau bahkan sampai hukuman mati bergantung kasusnya. Sanksi seperti ini kenyataannya tidak diterapkan di tengah-tengah manusia karena sanksi Islam tidak mungkin bisa diterapkan dalam sistem demokrasi.



*/Penulis Mawar Oktivina (Aktivis Muslimah)

Editor: Siti Muchliza Ade Ratrini

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.