Perempuan dan Kemiskinan, Ada Udang di Balik Batu

Hot News

Hotline

Perempuan dan Kemiskinan, Ada Udang di Balik Batu

(Ilustrasidesign-www.dapurpena.com)


Oleh : Fani Setiati



Tahun 2020 adalah tepat peringatan 25 tahun Beijing Platform for Action (BPFA) yang merupakan kesepakatan dari negara-negara PBB dalam rangka melaksanakan konvensi CEDAW (Convention on Elimination of All Forms Disciminations Againts Women) pada tahun 1995 di Beijing.  Dalam konferensi tersebut, 189 negara anggota PBB termasuk Indonesia sepakat untuk mengadopsi BPFA sebagai resolusi permepuan (komnasperempuan.go.id). Visi utama kerangka ini ialah untuk  membangun kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di semua ranah kehidupan: politik, ekonomi, maupun sosial yang terangkum dalam 12 bidang kritis, “Perempuan dan Kemiskinan” merupakan salah satunya.

Masa Lalu yang Kelam

Tak bisa dipungkiri bahwa masa lalu menyimpan kenangan yang buruk bagi perempuan. Jauh sebelum Islam datang, perempuan sudah dijadikan sebagai makhluk yang tertindas dan tereksploitasi. Perempuan dipandang sebagai aib, hingga bayi-bayi yang terlahir sebagai perempuan dibunuh hidup-hidup. Di sis lain, Yahudi dan Nasrani menganggap perempuan sebagai makhluk penuh dosa yang menyebabkan Adam dikeluarkan dari surga.  Tak ada ubahnya, peradaban Yunani, Romawi, India, dan Cina memperlakukan perempuan layaknya komoditi yang bisa diperjual belikan, sebanding dengan budak yang bertugas menyenangkan tuan laki-lakinya. Pada masanya Islam datang, tak hanya perempuan, seluruh umat manusia bahkan alam semesta pun dimuliakan. Hingga masa keruntuhannya, Kekhalifahan Islam berhasil menciptakan peradaban gemilang yang memberikan kesejahteraan dan keamanan pada seluruh rakyatnya.

Seperti jatuh di lubang yang sama, ketika dunia barat bergejolak, Eropa seperti berada dalam kegelapan yang dalam. Para gerejawan yang dianggap sebagai wakil Tuhan mulai mengeluarkan kebijakan-kebijakan otoriter yang memicu perlawanan banyak kalangan. Hingga akhirnya mereka memisahkan agama dari urusan kehidupan karena dianggap merusak. Munculah paham sekularisme, yaitu memisahkan agama dari kehidupan. Dalam masa ini, kondisi kaum perempuan di Barat mengalami diskriminasi, pelecehan dan juga kekerasan. Bahkan di Eropa juga pernah terjadi pembantaian besar-besaran terhadap perempuan karena dianggap sebagai sumber musibah.

Titik ‘Kebangkitan’

Setelah melewati ‘mimpi buruk’ yang panjang, akhirnya mereka pun bangkit. Perempuan-perempuan Eropa mulai bergerak, menuntut keadilan, penghargaan dan perlakuan yang layak. Mereka menyuarakan bahwa perempuan dan laki-laki adalah sama dalam segala hal. Perempuan berhak mendapat semua kebahagiaan dan kesuksesan sebagaimana laki-laki. Perempuan berhak menentukan nasibnya sendiri, bagaimana harus berbuat dan berekspresi dengan dalih hak asasi. Ide-ide ini terus digencarkan dan digaungkan hingga suaranya diterima oleh dunia. Ide kesetaraan yang kemudian dikenal dengan paham feminisme ini perlahan diadopsi oleh perempuan-perempuan muslimah yang kebetulan merasakan keterpurukan yang sama. Arus feminisme semakin mengakar kuat dan meluas setelah isu-isu kesetaraan masuk dalam agenda global. Beberapa diantaranya dimuat dalam Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) 1979; Beijing Platform for Action (BPFA) yang  berisikan 12 bidang kritis perempuan, MGDs (poin 3: Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) dan SDGs (poin 5:  Kesetaraan Gender).

Kemiskinan Karena Ketidaksetaraan (?)

Permasalahan hidup semakin hari semakin kompleks, tak jarang perempuan-lah yang dikambinghitamkan. Salah satunya terkait kemiskinan yang kian merajalela, bahkan menjadi pandemi global yang sulit dientaskan. Oleh karenanya kemiskinan menjadi fokus permasalahan yang harus segera diakhiri. Hal ini terlihat dari masuknya kemiskinan ekstrem di salah satu target kunci diantara 17 Tujuan Pembangunan Global Berkelanjutan (Sustainable Global Development Goals/SDGs) lainnya yang disepakati PBB tahun 2015. Lebih lanjut PBB menekankan bahwa tanpa memenuhi SDG 5 (Kesetaraan Gender), tidak ada SDGs lain yang akan dicapai pada tahun 2030. BPFA juga mengklame bahwa kemiskinan disebabkan karena “disparitas gender dalam pembagian kekuasaan ekonomi” dan terus meningkat karena “rigiditas peran-peran gender yang diwariskan secara sosial”, “pembagian gender dalam pekerjaan”, dan “kewajiban perempuan untuk kesejahteraan rumah tangga”. Dengan demikian, langkah utama yang diyakini untuk menghapuskan kemiskinan adalah dengan “mendukung atau memperkuat promosi kesetaraan gender” dalam peran domestik dan publik, serta di dalam kebijakan-kebijakan dan program ekonomi.

Dari narasi tersebut kemiskinan dijadikan tameng bagi kaum feminis gender untuk meningkatkan partisipasi perempuan di ranah publik. Dalam isu gender dan kemiskinan, rumah tangga seringkali menjadi target serangan kaum gender. Rumah tangga dianggap sebagai salah satu sumber diskriminasi dan subordinasi terhadap perempuan yang dianggap mengekang kebebasan perempuan di ranah publik. Hal tersebut selain disokong oleh feminisme, juga didukung oleh kapitalisme neoliberal. Beberapa kalangan terutama pemimpin dunia abad 21 mengaitkan kemiskinan ini dengan partisipasi perempuan. Salah satuya Hillary Clinton yang mengatakan bahwa membiarkan perempuan tidak bekerja sama halnya seperti membiarkan uang tergeletak begitu saja di atas meja. Partner Mc Kinsey & Company Guillaume de Gantes mengatakan, Indonesia memiliki potensi ekonomi yang cukup besar dari kontribusi perempuan. Dia menjelaskan, US$43 miliar kenaikan produk domestik bruto (PDB) tersebut dapat diraih jika Indonesia berhasil menaikkan partisipasi tenaga kerja perempuan, yang mana saat ini hanya 38% dari tenaga kerja yang terserap (ekonomi.bisnis.com).

Oleh karenanya, UN Women membuat formula untuk menghentikan kemiskinan dengan cara:
Memastikan semua laki-laki dan perempuan, terutama yang miskin, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi.
Menyusun kerangka kerja kebijakan skala internasional, nasional, dan regional yang berbasis mendukung kelompok miskin dan mengembangkan strategi yang sensitif gender. Untuk mendukung akselerasi investasi pada aksi pengurangan kemiskinan.
Sektor privat sebagai mesin pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh besar untuk mengurangi kemiskinan, dengan berfokus pada segmen ekonomi dimana sebagian besar orang miskin aktif di dalamnya, yakni sektor mikro dan bisnis skala kecil yang hal itu berada dalam sektor informal.

Lantas benarkah, bahwa dalih-dalih kemiskinan disebabkan oleh adanya ketimpangan peran perempuan dalam ranah politik, sosial, maupun ekonomi? Contoh kasus di Rwanda angka partisipasi politik perempuan mencapai 60% dan tercatat memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan tertinggi di dunia, yakni 86%. Namun tingkat kemiskinan di negeri ini berada di angka 40 persen. Di Meksiko dan Afrika Selatan, angka partisipasi politik perempuan yang selama ini tinggi, situasi ekonominya tetap mengerikan bahkan mengalami krisis sistem pendidikan dan kesehatan yang buruk.

Di Indonesia sendiri juga sudah mengimplementasikan kebijakan dari UN Women untuk memberikan peluang sebesar-besarnya bagi perempuan masuk ke sektor swasta (usaha menengah, kecil, dan mikro-UMKM). Dalam data yang dirilis oleh Badan Ekonomi Kreatif Indonesia, tercatat dari tahun 2011-2016 tenaga kerja pada bidang ekonomi kreatif di Indonesia didominasi oleh perempuan. Meningkat dari tahun 2011 sebesar 52,3% menjadi 55,7% di tahun 2016. Sementara angka kerja laki-laki menurun dari 47,6% di tahun 2011 menjadi 44,3% di tahun 2016. Gerakan PEP (Pemberdayaan Ekonomi Perempuan) juga telah disayembarakan  secara masif di negeri ini. Namun ironisnya, angka kemiskinan di Indonesia makin meluas. Hal ini terlihat dari masih banyaknya jumlah penerima dana berbagai bantuan untuk kalangan miskin. Antara lain penerima anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) sejumlah 10 juta keluarga di tahun 2018, penerima Bantuan Pangan Nontunai sejumlah 2,36 juta keluarga di tahun 2018. Walaupun catatan Bank Dunia menunjukkan bahwa selama 15 tahun terakhir, Indonesia telah mampu mengurangi tingkat kemiskinan yang sekarang berada di bawah 10%. Akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah masyarakat miskin yang baru saja keluar dari garis kemiskinan yang jumlahnya mencapai 45% dari penduduk Indonesia atau sebanyak 115 juta orang, sangat rentan kembali miskin (finance.detik.com).

Namun, terlepas dari segala investasi dalam kesetaraan gender, yang telah berpuluh-puluh tahun disebarluaskan, Bank Dunia memproyeksikan bahwa sekitar 480 juta orang – kira-kira 6 persen dari populasi dunia – akan tetap berada di dalam kemiskinan ekstrem pada tahun 2030. Berdasarkan skenario paling optimistik, setidaknya 10 persen dari penduduk di Afrika sub-Sahara akan tetap berada di dalam kemiskinan ekstrem. Hampir setengah dari penduduk dunia (3,4 miliar jiwa) berjuang untuk sekadar memenuhi kebutuhan dasar. Di sisi lain, terdapat 821 juta orang yang kekurangan makan secara kronis di dunia, artinya satu dari sembilan orang di dunia menghadapi kelaparan, sebagian besar di Afrika (Hunger Map 2019). Tingkat kemiskinan Mesir meningkat menjadi 5% pada tahun 2019, dibandingkan dengan angka 2.6% pada tahun 2015 (data Bank Dunia). Rasio kemiskinan Pakistan diperkirakan akan meningkat dari 31% pada Juni 2018 menjadi lebih dari 40% pada Juni 2020 (Business Recorder). Lebih mengejutkan lagi, kekayaan 1% orang terkaya di dunia saat ini setara dengan total kekayaan 99% penduduk dunia sisanya. Sebanyak 26 orang terkaya memiliki aset sejumlah yang dimiliki oleh 3,8 juta penduduk dunia.

Di Balik Topeng “Kesetaraan”

Dari kasus tersebut jelas bahwa tidak ada bukti konkrit yang menunjukkan korelasi antara protokol kesetaraan gender yang diusung BPFA dan kroninya dengan skala kemiskinan di suatu negara. Pemberdayaan perempuan di berbagai sektor telah diimplementasikan secara intensif di berbagai belahan negara. Prinsip-prinsip kesetaraan gender pun tak luput dipraktekkan. Faktanya kemiskinan tetap menjerat, bak lingkaran setan yang sulit diputuskan. Lalu, apa sebenarnya penyebab kemiskinan ini? Melihat sederet fakta di atas, maka kemiskinan yang dialami kaum perempuan bukanlah kemiskinan yang berdiri sendiri. Kaum perempuan di banyak negara saat ini, termasuk yang berada di negeri-negeri Muslim, terpuruk di dalam kemiskinan karena distribusi kekayaan yang buruk dan monopoli sumberdaya di tangan segelintir elit, baik di dalam negara mereka maupun secara internasional, akibat kebijakan-kebijakan pasar bebas kapitalis yang cacat. Masalah ini semakin diperburuk oleh berbagai pinjaman berbunga tinggi dari badan-badan renten seperti IMF yang menyebabkan utang besar negara, serta Program-Program Penyesuaian Struktural yang dipaksakan atas negara-negara pengutang, yang mencakup pajak tinggi untuk berbagai produk tak jarang melumpuhkan ekonomi negara.

Kenyataan bahwa kapitalisme merupakan penyebab kemiskinan sistemis/struktural tidak disangsikan lagi. Professor Inggris Sir Angus Deaton, peraih Nobel dan Ketua IFS Deaton Review, menyatakan bahwa ketidaksetaraan yang terjadi hari ini adalah pertanda bahwa kapitalisme demokratik berada di bawah ancaman, tidak hanya di AS tetapi juga di banyak dunia kaya. Lebih lanjut Jerry Z. Muller, Professor sejarah di Universitas Katholik Amerika, menyatakan: “Ketidaksetaraan adalah produk yang tak terhindarkan dari aktivtas kapitalis”. Direktur kampanye dan kebijakan Oxfam, Matthew Spencer juga menyatakan hal senada: "Cara perekonomian kita dikelola adalah kekayaan terkonsentrasi dengan semakin meningkat dan tidak adil di antara segelintir orang yang istimewa sementara jutaan orang nyaris tidak memiliki nafkah. Oleh karena itu, narasi tentang mengakhiri kemiskinan perempuan melalui kesetaraan gender telah menyimpangkan dari kebenaran tentang KAPITALISME. Dengan kata lain, perempuanlah yang dijadikan tumbal untuk menutupi aksi jahat kapitalis dengan tabir ‘kesetaraan gender’.

Maka, teranglah bahwa kegagalan fantastis Deklarasi Beijing dan seluruh konvensi yang ada dalam rangka mengentaskan kemiskinan dapat dikembalikan kepada dua sebab. Pertama, mengalami buta terhadap kapitalisme yang menjadi sumber bencana bagi kemanusiaan, perekonomian, dan kesejahteraan. Kedua, mengadopsi sekularisme sebagai solusi dalam wujud kesetaraan gender. Liberalisme gender yang sedemikian keras diperjuangkan, alih-alih mengentaskan kemiskinan perempuan justru menimbulkan permasalahan yang semakin kompleks pada perempuan itu sendiri. Demikian juga kapitalisme gender (womenics) berbicara tentang kesejahteraan perempuan. Apa yang mereka inginkan terhadap angka-angka itu hanyalah angan-angan semata. Meskipun telah mencapai angka lebih dari 50 persen untuk partisipasi perempuan dan kemampuan mereka mengakses level pengambil kebijakan negara, tidaklah mampu menuntaskan permasalahan perempuan dan kemiskinan. Justru keberadaan angka-angka partisipasi perempuan yang tinggi di ranah publik akan berbanding sangat lurus dengan degradasi moral generasi karena disfungsi peran ibu. Walhasil, praktek perdagangan perempuan, anak terlantar, eksploitasi, kekerasan, pelecehan, dan lain sebagainya menjadi problematika turunan yang tak terelakkan.

Sebagai contoh yang terjadi di Kabupaten Asahan (Sumatera Utara) menjadi pusat perdagangan wanita ke Malaysia pada pertengahan 2017. Kasus lain di NTB, sebanyak 350 anak terlantar di desa Wanasaba, Kabupaten Lombok Utara akibat ditinggal orang tua sebagai pekerja migran (www.bbc.com). Mereka miskin dan jauh dari sejahtera.  Terkait kekerasan dan pelecehan perempuan, Koalisi Ruang Publik Aman menunjukkan fakta bahwa tiga dari lima perempuan di Indonesia adalah korban pelecehan seksual di ruang publik. Rumah tangga sebagai target kaum gender kian rapuh dengan meningkatnya tren perceraian dari tahun ke tahun. Di Amerika angka perceraian mencapai 73 persen. Tingkat perceraian di kota Paris mencapai 55 persen, sedangkan pernikahan di Perancis rata-rata hanya bertahan selama 13 tahun. Uni Emirat Arab juga menjadi negara dengan tingkat perceraian tinggi yaitu sebesar 46 persen. Disusul oleh Arab Saudi yang tercatat terjadi 5 perceraian setiap jamnya. Begitupun di Indonesia, hampir setengah juta angka perceraian terjadi di tahun 2018 dan jumlah itu meningkat di tahun 2019. Mayoritas faktor yang mendominasi perceraian adalah persoalan ekonomi juga adanya disfungsi peran suami istri.

Islam Memandang Perempuan dan Kemiskinan

Dengan demikian, masihkah pemberdayaan perempuan yang berkedok kesetaraan gender ini relevan dengan solusi mengentaskan kemiskinan? Maka tidak ada solusi untuk mengatasi kemiskinan massal yang menimpa umat, termasuk kalangan perempuan, selain berlepas diri dari jeratan hegemoni Barat dan kembali ke fitrah Islam yang lurus. Sejatinya, Islam sudah memiliki seperangkat aturan untuk mengatasi segala problematika kehidupan, tak terkecuali perempuan dan kemiskinan.

Islam mengentaskan kemiskinan bukan dengan jalan menjamin kesetaraan keblabasan yang diusung oleh kaum gender. Dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman:
"Orang-orang Mukmin laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka memerintahkan kemakrufan dan mencegah kemungkaran" (QS. At-Taubah [9]: 71).
Maksud ayat di atas yakni baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki “kesamaan” status sebagai mayarakat yang memiliki kewajiban beramar ma’ruf nahi mungkar. Di dalamnya mencakup juga aktivitas politik. Kiprah politis perempuan dalam Islam sama dengan laki-laki kecuali dalam wilayah kekuasaan/pemerintahan yang mengatur urusan umat secara langsung, seperti menjadi penguasa atau kepala negara. Sebagaimana hadis Rasulullah ﷺ:
"Tidak akan pernah menang suatu kaum yang menyerahkan urusan (kekuasaannya) kepada perempuan". (HR. Bukhari).

Pengecualian tersebut bukanlah bentuk diskriminasi terhadap perempuan, tapi semata-mata karena itulah yang sesuai dengan fitrah perempuan yang secara rasional memiliki kebutuhan, kemampuan, psikis, psikologisnya berbeda dengan laki-laki. Limitasi ini juga bukan untuk memarginalkan peran perempuan, tetapi justru untuk mengoptimalkan dua peran politis strategis perempuan yang penting, yaitu sebagai ibu sekaligus manajer rumah tangga. Negara hadir sebagai pemberi jaminan penuh pemberdayaan perempuan pada dua fungsi tersebut. Dari sana, lahirlah para negarawan mumpuni, para ksatria penakluk dunia, ulama-ulama bersahaja, ilmuwan sekaligus pakar religious.

Islam menuntaskan kemiskinan bukan pula melalui pelibatan perempuan sebagai pekerja sebagaimana jargon ‘pemberdayaan perempuan’ dalam kapitalisme. Kapitalisme yang meniscayakan kemiskinan karena ketimpangan yang tinggi antara pemilik modal dan rakyat jelata. Di dalam Islam, bekerja mencari nafkah bagi perempuan bukanlah kewajiban. Ada suami dan wali atau kerabat laki-laki yang menanggung mereka. Abai terhadapnya adalah pelanggaran UU. Karena itulah negara mengatur agar setiap laki-laki tidak menjadi pengangguran. Ketika tidak ada lagi ayah/suami/kerabat laki-laki yang mampu menanggung nafkahnya, maka negaralah yang akan menanggung kebutuhan pokok perempuan itu. Negara khilafah mampu menjamin semua itu karena paradigma pengelolaan kekayaan alam, produksi dan distribusinya berbasis syariat. Haram hukumnya memprivatiasi sumberdaya alam (air, api, dan padang rumput). Tidak ada ketimpangan yang signifikan karena hasil pengelolaan sumberdaya alam terdistribusi secara adil kepada rakyat. Selain itu, kebijakan ekonomi mikro maupun makro dijalankan sesuai syariah tanpa praktek riba. Darinya akan tercipta perekonomian yang stabil dan produktif untuk pengembangan bisnis. Dengan demikian, biarpun perempuan tidak bekerja, kesejahteraan mereka tetap terjaga dengan baik.

Kemiskinan selain karena keterbatasan akses terhadap sumber daya alam dan modal, juga karena sulitnya mencari lapangan pekerjaan serta beban hidup yang semakin berat. Dalam Islam, negara menyediakan akses pekerjaan yang memadai bagi para laki-laki sehingga bisa dijadikan tempat mencari nafkah. Selain itu, negara menjamin pemenuhan layanan dan fasilitas publik secara gratis seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Dengan demikian pendapatan individu atau keluarga fokus dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Ini sangat efektif untuk memastikan setiap pendapatan keluarga cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, tanpa terbebani pengeluaran yang cukup besar untuk kebutuhan selain itu. Jika indikator kemiskinan diukur berdasarkan kesanggupannya memenuhi kebutuhan pokok, maka jelas tidak ada yang disebut miskin jika menggunakan standar peraturan Islam dan menerapkannya dalam kehidupan bernegara. Jelas sudah bahwa ‘kesetaraan gender’ hanya pengalihan dari mengatasi akar penyebab kemiskinan dan ketimpangan kekayaan akibat sitem yang rusak. Oleh karena itu, solusi tuntas mengatasi permasalahan perempuan dan kemiskinan ialah dengan perubahan sistemik yang merujuk pada penerapan sistem Islam, bukan yang lain. Wallahua’lam.


Editor : Fariz Maulana

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.