Sudahkah Jaring Pengaman Sosia Solutif?

Hot News

Hotline

Sudahkah Jaring Pengaman Sosia Solutif?

(Ilustrasi/desain-www.dapurpena.com)

Oleh : Dzakiya Fadhilah


Adanya pandemi yang sedang terjadi di Indonesia memunculkan berbagai program jaring pengaman sosial yang dilakukan pemerintah, diantaranya dengan menaikkan kartu sembako. Kenaikan nilai bantuan kartu sembako disampaikan Presiden Joko Widodo saat menetapkan status wabah Covid-19 sebagai darurat kesehatan masyarakat di Istana Bogor, Selasa (31/3/2020).

Dikutip dari Indonesia.go.id, pemerintah juga menerapkan beberapa kebijakan seperti menaikkan dana Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako dan Kartu Pra Kerja, memberikan diskon tarif listrik, antisipasi kebutuhan pokok, dan keringanan pembayaran kredit. Adanya program ini pemerintah ingin memastikan bahwa negara hadir untuk masyarakat dan ingin mengurangi beban dari masyarakat yang terdampak. Selain itu, pemerintah juga melakukan upaya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Dari hal ini bisa kita lihat bahwa pemerintah sudah berupaya untuk mengatasi masalah pandemi ini, tetapi kebijakan yang diambil tidak diterapkan secara merata karena ada kategori dan persyaratan tertentu jika ingin mendapatkan kebijakan yang diterapkan. Pemerintah tidak berani memberlakukan lockdown secara total dengan alasan tidak memiliki dana yang memadai.  Itu membuktikan bahwa pemerintah setengah-setengah dalam memberikan solusi dengan alasan yang dibuat-buat.

Seharusnya sebelum menyebarnya pandemi ini pemerintah wajib melakukan upaya pencegahan, melakukan pemeriksaan terhadap seluruh rakyat sehingga tidak perlu melakukan lockdown hanya perlu mengisolasi yang terkena virus saja. Tetapi, pemerintah takut mengeluarkan dana untuk rakyat sehingga pemerintah hanya memberikan pemeriksaan kepada para pejabat.

Dalam hadits riwayat Buqori, Rosululloh bersabda  ‘Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.” Islam mempunyai solusi untuk semua masalah, termasuk menghadapi pandemi. Seperti yang Allah SWT syariatkan, bahwasanya negara menelusuri penyakit tersebut sejak awalnya untuk membatasi penyakit di tempat kemunculannya, dan orang-orang yang sehat di wilayah lainnya tetap bekerja dan berproduksi. Jika sudah terlanjur menyebar, maka negara wajib memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya, memberikan pelayanan kesehatan secara gratis termasuk menjamin pendidikan dan keamanan di tengah pandemi.

Pertanyaannya, darimana semua dana tersebut dipenuhi?
Dalam sistem islam, kas negara diperoleh dari pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang dikelola oleh negara dan hasilnya dikembalikan untuk memenuhi kebutuhan rakyat, bukan seperti sistem saat ini yang dikelola pihak swasta. Jika memang dari SDA tidak mencukupi maka boleh negara mengambil pajak, tetapi yang diambil dari rakyat yang sudah mampu mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Pajak tidak diambil dari semua orang, dan pemungutan pajak tidak boleh dilakukan secara terus menerus.


Editor : Putri Hesti Lestari

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.