Wabah Corona Melanda Banua, Efektifkah Solusi yang Diambil Pemerintah?

Hot News

Hotline

Wabah Corona Melanda Banua, Efektifkah Solusi yang Diambil Pemerintah?

     (Ilustrasi/desain-www.dapurpena.com)

Oleh: Muli Aprida

Pandemi wabah corona atau yang juga disebut virus covid-19 telah menggegerkan Indonesia termasuk di wilayah Kalimantan Selatan. Sampai pada 02 April 2020 status Kalimantan Selatan ialah tanggap darurat dan tercatat bahwa adanya peningkatan hingga delapan orang warga Banua yang dinyatakan positif covid-19 diantaranya tiga orang dari Kabupaten Banjar, empat di Banjarmasin dan satu di Kabupaten Tabalong. Orang dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien dalam Pengawasan (PDP) juga semakin meningkat yaitu 1.338 ODP dan 8 terkategori PDP (setdaprovkalselbergerak). Data ini pastinya akan mengalami naik turun perubahan tergantung bagaimana cara penanganannya.

Peningkatan yang terjadi di Banua ini menimbulkan adanya kekhawatiran pada masyarakat setempat. Berbagai upaya pun dilakukan oleh seluruh pihak untuk menangani covid-19 ini. Dilansir dari banjarmasinpost.co.id dalam penanganan kasus covid-19 ini untuk wilayah Kalimantan Selatan mendapatkan bantuan dari Menkes RI pada Selasa 24 Maret 2020 berupa alat kesehatan yang terdiri dari APD lengkap 10 pieces, APD tidak lengkap 30 pieces, cover-all (gown APD) 100 pieces dan masker bedah sebanyak 3.000 pieces untuk digunakan oleh tenaga kesehatan di wilayah Kalimantan Selatan. Dua hari berikutnya pada tanggal 26 Maret 2020 bantuan berupa APD kembali datang dengan jumlah 40 pieces.

Pemerintah daerah dalam hal ini juga melarang adanya perkumpulan-perkumpulan di luar rumah sehingga pemerintah mengambil tindakan untuk meliburkan setiap sekolah dan beberapa tempat kerja untuk digantikan dengan Work From Home (bekerja dari rumah). Bahkan pelarangan ini juga berlaku untuk kegiatan-kegiatan ibadah seperti sholat berjamaah dan tabligh akbar. Tim Gugus Tugas Pencegahan Pengendalian dan Penanganan Covid-19 (GTPPP) Kalimantan Selatan (Kalsel) juga mengambil tindakan pembatasan orang masuk ke Kalsel. Ketua Harian GTPPP Covid-19 Kalsel, Wahyuddin dalam video conference merincikan pembatasan itu merupakan pembatasan dari jalur pintu gerbang udara, laut serta darat (banjarmasinpost.co.id).

Berbagai anjuran dari ahli medis untuk senantiasa menjaga kebersihan dan kesehatan serta untuk tidak keluar rumah pun juga terus digencarkan. Bahkan warga setempat pun turut membantu melalui media sosial dengan meramaikan hashtag #dirumahaja lantaran banyaknya warga yang masih tidak memperdulikan anjuran-anjuran tersebut. Penyemprotan disinfektan pun dilakukan untuk mencegah hidupnya covid-19. Dalam hal ini seluruh warga beserta tenaga medis, polisi, pemerintah daerah dan yang lainnya turut bekerja sama dalam perjuangan melawan virus covid-19. Namun apakah semua tindakan pencegahan ini adalah tindakan yang efektif?

Hal yang pertama perlu untuk kita sadari adalah covid-19 merupakan Qadha dari Allah SWT dan sebagai seorang muslim kita harus menerimanya dengan keridhoan. Namun, bukan berarti kita hanya pasrah tanpa pengikhtiaran atau bahkan tidak menghiraukan anjuran dari ahli medis dengan dalih bahwa ajal pun merupakan ketetapan dari Allah dengan terjangkit virus ini ataupun tidak. Karena di dalam Islam Allah SWT juga memerintahkan kita untuk beramal shalih dalam bentuk tindakan. Kemudian kita harus memahami tentang bagaimana cara penyebaran virus ini dan memutus rantai penyebarannya. Hal ini penting untuk dipahami dalam mengambil tindakan yang tepat karena peningkatan akan terus terjadi jika salah dalam mengambil tindakan. Jika diperhatikan pada pasien-pasien yang dinyatakan positif covid-19 telah kita ketahui bahwa adanya riwayat perjalanan dari luar kota yang mana kota tersebut ialah wilayah yang terdampak dan adanya kontak langsung dengan pasien yang dinyatakan positif sebelumnya.

Dari fakta ini hal yang harus dilakukan tentunya adalah jangan sampai ada siapapun yang keluar-masuk ke wilayah Kalimantan Selatan ini atau yang kita kenal dengan sebutan karantina wilayah. Hal ini tentunya tidak cukup hanya dengan pembatasan saja, tapi memang harus dikarantina secara total. Hal ini bisa dilihat pada masa Khalifah Umar dimana ketika ada wabah tha’un, sang Khalifah tidak jadi masuk ke wilayah itu lantaran wabah yang penularannya begitu cepat. Ini penting untuk dilakukan agar tidak ada lagi orang yang membawa wabah ini dari luar. Selain itu yang tidak kalah penting adalah bahwa seluruh warga banua harus menghindari perkumpulan dan mengurangi aktivitas diluar rumah. Namun seperti yang telah kita lihat bahwa masih banyak masyarakat yang mengindahkan anjuran untuk tidak keluar rumah tersebut. Walaupun hal ini telah disampaikan oleh tenaga medis serta banyaknya warga yang turut berperan andil dalam menyuarakan untuk di rumah aja. Hal ini juga karena adanya faktor lain yang menyebabkan masyarakat tetap beraktifitas seperti biasa disamping ketidakpeduliannya yaitu mereka masih harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Maka dalam hal ini solusi yang seharusnya diambil oleh pemerintah adalah karantina wilayah dengan menjamin segala keperluan rakyat dan memberikan sanksi yang tegas kepada orang-orang yang masih berkeliaran di luar tanpa kepentingan. Anjuran-anjuran tanpa sanksi yang tegas tidak akan menumbuhkan kesadaran Masyarakat. Mereka berpikiran bahwa itu hanyalah anjuran saja sehingga tidak apa jika tidak dilaksanakan. Pemerintah juga harus memperhatikan dengan baik segala kebutuhan rakyatnya, agar tak ada lagi alasan bagi mereka untuk keluar rumah. Namun sampai sejauh ini pemerintah daerah masih tidak melakukan karantina wilayah. Sebab pemerintahan daerah terikat dengan instruksi dari pemerintah pusat. Tindakan yang diambil adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Darurat Kesehatan (CNN Indonesia). Istilah PSBB dan Darurat Kesehatan ini jelas berbeda dengan karantina wilayah, intinya perbedaan istilah ini adalah dalam PSBB pemerintah tidak wajib dalam memenuhi kebutuhan rakyat. Pemerintah memang melakukan beberapa subsidi dalam beberapa bagian, namun hal itu tentu tidaklah cukup memadai terutama bagi rakyat kalangan bawah. Mereka tetap harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lainnya.

Melihat hal ini kita dapat mengetahui bahwa pemerintah masih saja melakukan perhitungan untuk rakyatnya sendiri, dengan dalih bahwa nanti perekonomian Indonesia akan hancur. Padahal Allah SWT telah berfirman yang artinya “Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia” (TQS. Al-Maidah: 32). Jelas bahwa upaya untuk menjaga rakyat dari bahaya wabah merupakan perintah dari Allah SWT. Sehingga dalam Negara Islam perintah ini merupakan kewajiban pemimpinnya untuk menjalankan upaya ini. Pada 14 abad yang lalu Islam telah mengajarkan kepada kita dalam menghadapi wabah yang menular. Hal ini bisa dilihat dari beberapa hadist Rasulullah SAW yakni diantaranya: “Janganlah kalian mencampurkan orang yang sakit dengan yang sehat” (HR. Al-Bukhari), “Jauhilah penyakit kusta sebagaimana engkau lari dari kejaran singa” (HR. Ahmad), serta “Jika kalian mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah kalian memasukinya. Jika terjadi wabah di tempat kalian berada, janganlah keluar darinya.” (HR. Al-Bukhari). Inilah yang menjadi dasar mengapa Khalifah Umar tidak jadi memasuki wilayah yang terdampak wabah tha’un.

Berbeda dengan negara kapitalis yang selalu memperhitungkan perekonomian dengan nyawa manusia, Islam justru sebaliknya lebih mengutamakan nyawa manusia dari apapun karena nyawa manusia itu sangatlah berharga. Sehingga dalam Islam, upaya pengobatan dan menjauhkan rakyat dari wabah akan terus digalakkan dengan menjamin pasokan makanan dan keperluan lainnya. Anggaran belanja Negara disokong dari pemasukan yang stabil dan tidak tergantung Negara luar. Begitulah Islam dalam menangani masalah ummatnya.

Wallahu ‘Alam biashshawwab



Editor: Mawaddah Hasanah

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.