Kartu Prakerja, Solusi Mengatasi Krisis Ekonomi Akibat Wabah??

Hot News

Hotline

Kartu Prakerja, Solusi Mengatasi Krisis Ekonomi Akibat Wabah??



(Ilustrasi/Naufal-www.dapurpena.com)


Oleh : Ambarukminingsih. S.Si



Di tengah pandemi Covid-19, pemerintah mulai membuka pendaftaran program Kartu Prakerja. Program yang semula ditujukan sebagai bantuan biaya pelatihan untuk angkatan kerja itu kini juga diperuntukkan bagi masyarakat yang terdampak wabah.

Sasaran penerima Kartu Prakerja yang semula adalah warga Negara Indonesia (WNI) berusia 18 tahun ke atas yang tidak sedang mengenyam pendidikan formal, kini menyasar ke pekerja maupun pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak kehidupannya karena pandemi. (Kompas.com, 15/4/2020).

Hingga 16 April 2020 pukul 16.00 WIB, jumlah pendaftar Kartu Prakerja batch pertama sebanyak 5.965.48 orang. Dari jumlah tersebut, yang lolos verifikasi berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK) sebanyak 3.294.190 user. “Kemudian diproses lagi dengan data yang ada dari kementrian dan yang lain, maka yang telah memasuki join batch sebanyak 2.078.026.”, menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Selanjutnya, dari peserta yang masuk joint batch akan dipilih 200 ribu peserta yang langsung mengikuti pelatihan gelombang pertama. (Detik.com, 16/04/2020) .

Sedangkan proses pemilihannya, menurut Panji Winanteya Ruky, Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Prakerja, peserta akan dipilih secara acak oleh sistem yang dimiliki pemerintah dalam menjalankan program Kartu Prakerja. (CNBC Indonesia, 13/04/2020).

Kartu Prakerja, “Jaka Sembung Naik Ojek”

Lalu, apakah Kartu Prakerja ini solusi dalam menyelesaikan persoalan ekonomi rakyat yang terdampak akibat pandemi corona ? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat manfaat Kartu Prakerja yang dilansir dalam situs web prakerja.kemnaker.go.id.

Di dalam situs tersebut disebutkan, setiap peserta akan mendapat uang senilai Rp. 3.550.000 dengan rincian : bantuan pelatihan sebesar Rp 1 juta, Insentif setelah pelatihan sebesar Rp. 600.000 per bulan (untuk 4 bulan), Insentif survey kebekerjaan sebesar Rp. 50.000 per survei (3 kali survei) atau total Rp. 150.000 per peserta.

Bantuan pelatihan diberikan secara non tunai dan akan diberikan sekali saja untuk mengikuti beberapa pelatihan. Sedangkan insentif sebesar Rp. 600.000 akan diberikan jika telah menyelesaikan pelatihan, memberikan ulasan terhadap lembaga pelatihan, dan telah memberikan penilaian terhadap lembaga penelitian.

Jika dikaitkan dengan kondisi saat ini, di mana masyarakat banyak yang tidak mendapatkan penghasilan akibat pandemi dan banyak korban PHK, maka yang lebih dibutuhkan sebenarnya adalah Bantuan Langsung Tunai, bukan pelatihan-pelatihan online. Masyarakat membutuhkan uang tunai segera untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Makan, bayar listrik, gas dan lainnya adalah kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Sehingga solusi mengatasi krisis dengan memberikan Kartu Prakerja seperti jaka sembung naik ojek alias tidak nyambung dan tidak efektif. Ditambah, tidak semua masyarakat terdampak yang berhak mendapatkan, tapi hanya sebagian dan itu pun dipilih secara acak, tidak berdasarkan siapa yang membutuhkan.

Bagaimana Khilafah Mengatasi Krisis ?

Pada masa Kekhilafahan Umar bin Khattab, Daulah Islam pernah mengalami krisis ekonomi yang hebat. Rakyat kelaparan, ribuan orang sakit, roda ekonomi terseok-seok bahkan sampai level membahayakan. Hingga ada di antara masyarakat yang menghalalkan segala macam cara untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya. Lalu apa yang dilakukan Khalifah Umar?

Pertama, Beliau memberikan teladan dengan tidak makan makanan enak selama krisis. Makanannya dipastikan tidak lebih enak dari makanan rakyatnya. Demikian juga dengan pakaian, tempat tidur dan gaya hidup. Semua disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang sedang krisis. Tujuannya satu, agar kepala Negara bisa merasakan langsung penderitaan rakyat.

Kedua, memastikan program tanggap darurat berjalan baik. Seluruh aparat terlibat membantu, tidak ada ruang bagi ABS (asal bapak senang). Kepala Negara memastikan betul bahwa semua bantuan sampai kepada yang membutuhkan dan mencukupi. Tersebar merata, tidak ada yang kekurangan.

Ketiga, pemerintah Pusat memobilisasi bantuan dari wilayah-wilayah di bawah kekuasaan Khilafah yang kaya dan mampu untuk membantu menyelesaikan krisis.

Keempat,  Kepala Negara memimpin taubatan nasuuha. Karena bisa jadi bencana/krisis yang ada akibat  dosa dan kesalahan yang dilakukan kepala Negara atau masyarakatnya. Ini menunjukkan bagaimana Islam menggariskan bahwa seorang kepala Negara wajib senantiasa menyandarkan seluruh penyelesaian bencana pada keimanan dan tuntunan syariah Islam.

Kelima, menghentikan sementara hukuman had bagi pencuri dan menunda pemungutan zakat.

Begitulah totalitas Khilafah dalam menyelesaikan krisis. Lalu, tidakkah kita rindu dengan sistem yang menyejahterakan seperti ini??



Editor : Fathin

BACA JUGA : Janji Manis di Masa Pandemi


This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.