Modus Kapitalis Dibalik Klaim Landainya Kurva Covid-19

Hot News

Hotline

Modus Kapitalis Dibalik Klaim Landainya Kurva Covid-19



(Ilustrasi/Rahmi-www.dapurpena.com)

  

Oleh : Elis Sulistiyani (Muslimah Perindu Surga)

 

Kurva mendatarnya kasus corona diklaim oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo sebagai efek dari Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) pada akhir April lalu. Tak, bisa dipungkiri kabar ini seolah menjadi angin segar yang diharapkan masyarakat. Namun, di tengah merebaknya kabar “baik” ini justru menuai perdebatan, apakah benar laju kurva epidemi Corona melandai?

Seperti diungkapkan oleh tim EOCRU alat visualisasi standar, sekaligus paling populer, untuk menjelaskan situasi perambatan ini adalah kurva epidemiologi (kurva epidemi). Kurva ini, biasanya digunakan untuk menjelaskan perjalanan pandemi, menentukan sumber dan kapan terjadinya penularan, menentukan puncak pandemi, memperkirakan akhir pandemi, serta mengevaluasi efektivitas tindakan pengendalian.

Masalah utamanya, sudah 68 hari setelah kasus pertama COVID-19 diumumkan, Indonesia belum menampikan kurva epidemi COVID-19 yang sesuai standar ilmu epidemiologi. Karena itu, adanya yang mengklaim terjadinya penurunan kasus baru COVID-19 cukup meragukan. Angka jumlah kasus harian yang dilaporkan tidak bisa menjelaskan laju infeksi harian pada hari sebelumnya. Dengan kata lain, turunnya angka kasus harian itu tidak bisa langsung dibaca sebagai turunnya laju infeksi harian. (theconversation.com, 08/05/2020).

Selain belum adanya kurva epidemi COVID-19, keraguan ini juga cukup beralasan karena keadaan di lapangan tidaklah mengalami perlambatan laju kasus COVID-19. Seperti diungkapkan oleh seorang perawat, ia mengatakan di unit rawat inap, dua perawat harus menangani 40 pasien. Sedangkan di unit HCU, enam perawat menangani sekitar 40 pasien sekaligus per harinya. (bbc.com, 29/04/2020).

Klaim mendatarnya kurva ini sanggatlah berbahaya terlebih jika klaim yang disampaikan oleh pemerintah tidak bersumber dari kurva epidemi yang disusun dengan perhitungan yang sesuai standar. Lebih berbahaya karena klaim ini pula yang akan dijadikan dasar bagi pelonggaran PSBB yang berlaku di beberapa daerah. Padahal menurut beberapa ahli seperti Refly Harun berpandangan sejak awal pemerintah tak punya skema yang jelas dalam menangani pandemi ini. Termasuk kebijakan PSBB yang menurutnya tak signifikan menekan penyebaran corona.

“Kalau menurut saya PSBB enggak ada gunanya, pelonggaran apalagi. Akhirnya, pakai teori berdamai dengan COVID-19. Artinya, Barangkali kita upayakan masing-masing biar kita selamat, yang enggak selamat apa boleh buat, (pemerintah) seakan lepas tangan begitu aja,” katanya. (kumparan.com, 14/05/2020).

Bahkan dengan pelonggaran ini dicurigai hanya untuk menyelamatkan kepentingan para kapitalis (pebisnis) seperti diungkapkan Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat, Syahrul Aidi Maazat, mencurigai rencana pemerintah melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hanya demi kepentingan segelintir pebisnis. Pebisnis itu, kata dia, hampir bangkrut sehingga mendesak pemerintah untuk melonggarkan PSBB. (nasional.tempo.com, 03/05/2020).

Seperti diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang angkat bicara mengenai rencana pelonggaran PSBB dampak pandemi corona dengan membuka sejumlah kegiatan ekonomi dan bisnis pada awal Juni 2020, seperti Mall hingga Spa. (economy.okezone.com, 09/05/2020).

Negara korporatokrasi memang tak bisa dilepaskan dari kepentingan para kapitalis. Pertimbangannya hanya sekedar untung rugi semata, karena memang itulah tabiat alami dari pebisnis kapitalis. Ketika rakyat menjerit kelaparan dan meminta bantuan mereka pemerintah seolah buta mata dan tuli telinganya. Namun, ketika yang menjerit para korporat mereka seolah langsung sigap ambil kebijakan yang justru membuat rakyat kian sekarat.

Sungguh rindu rakyat saat ini akan pemimpin yang benar-benar mengurusi rakyatnya tanpa pertimbangan untung rugi semata. Merindu pada sosok para pemimpin yang pernah lahir dari rahim peradaban Islam. Peradaban ini membentuk sebuah institusi negara yang menjalankan segala pengaturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara hanya dengan aturan Islam. Dalam Islam negara dituntut menjalankan fungsi dasarnya berdasarkan maqashid syari’ah, yakni Hifdzun ad-diin (Menjaga Agama); Hifdzun an-nafs (Menjaga Jiwa); Hifdzun aql (menjaga Akal); Hifdzun Nasl (menjaga Keturunan) dan Hifdzun Maal (menjaga Harta).

Khilafah sebagai institusi yang menerapkan syariat Islam mampu bertahan walau tengah berada dalam situasi genting seperti musibah kekeringan yang pernah melanda di masa Khalifah Umar. Selain itu, kebijakan yang diambil Khalifah hanya mempertimbangkan kemaslahatan umat. Negara adalah otoritas satu-satunya yang menerapkan kebijakan tanpa ada intervensi dari pihak mana pun.

Maka saat ini, kita harus segera meninggalkan kapitalis sebagai sistem yang telah gagal membuat negara menjadi negara yang mampu menyejahterakan umat dan bersiap berjuang untuk melahirkan pemimpin layaknya peradaban Islam yang gemilang terdahulu.

 

 

*/Penulis juga menulis buku "Muslimah Perindu Surga"

Editor : Siti Muchliza Ade Ratrini


BACA JUGA : Pengesahan RUU Minerba di Tengah Wabah Corona : Potret Penguasa Oportunis dan Pro Kapitalis


This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.