Mudik dilonggarkan : Bukti Pemerintah Tidak Serius Menangani Covid-19

Hot News

Hotline

Mudik dilonggarkan : Bukti Pemerintah Tidak Serius Menangani Covid-19



(Ilustrasi/Naufal-www.dapurpena.com)


Oleh: Ummu Ibad*



Menurut rilis Vivanews Pemerintah akan kembali memberi izin operasi kepada sejumlah moda transportasi untuk mengangkut penumpang antar daerah. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan menilai pemerintah dalam pandemi Covid-19 ini tidak terlalu fokus pada penyelamatan manusia, melainkan lebih mementingkan perekonomian."Jadi relaksasi transportasi yang dilakukan pemerintah tadi juga sudah disampaikan (Kemenhub) alasannya juga untuk penyelamatan ekonomi republik," kata Irwan, Rabu 6 Mei 2020.

Menurut Irwan, kebijakan ini juga tidak sejalan dengan pidato dari Presiden Joko Widodo terkait larangan mudik lebaran tahun ini. Dia menilai hal ini membuat kebingungan di daerah."Ini kita mau apa sih ini? Presiden jelas pidato khusus larang mudik, tapi kemudian berubah-ubah dalam tataran di lapangan. Ini buat kebingungan di daerah," ujar Irwan."Di daerah semangat memutus mata rantai Covid-19 sampai jalan tikus ditutup, tapi hari ini kita dipertontonkan lagi bagaimana tanggung jawab pemerintah pada penanganan Covid-19 tidak serius," tambahnya.

Awalnya pemerintah pusat tidak memperbolehkan mudik, tetapi sekarang melonggarkannya. Hal ini menyebabkan masyarakat menjadi bingung dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tumpang tindih. Lantas bagaimana dengan Covid-19? Kapan selesainya? Transportasi telah terbukti sebagai tempat penyebaran virus corona. Akan tetapi transportasi diperbolehkan kembali beroperasi untuk umum. hal ini akan menambah penyebaran virus.

Alasan Pemerintah memperbolehkan transportasi beroperasi kembali adalah untuk menyelamatkan ekonomi, seharusnya yang lebih diutamakan adalah keselamatan masyarakat. Sungguh miris, inilah kebijakan yang dihasilkan dari sistem kapitalisme yang diterapkan di negeri ini, di mana ekonomi dan keuntungan bagi pengusaha dan negara jadi tujuan utama, sementara kesehatan dan keselamatan rakyat dikesampingkan.

Dalam sistem islam dengan seperangkat aturannya akan memaksimalkan menghentikan wabah ini secepat mungkin dengan kebijakan kebijakan yang tegas dan serius. Di zaman khalifah Umar bin Khattab juga ada wabah penyakit. Dalam sebuah hadis diceritakan, Umar sedang dalam perjalanan ke Syam lalu ia mendapatkan kabar tentang wabah penyakit. Hadis yang dinarasikan oleh Abdullah bin 'Amir mengatakan, Umar kemudian tidak melanjutkan perjalanan.

أَنَّ عُمَرَ، خَرَجَ إِلَى الشَّأْمِ، فَلَمَّا كَانَ بِسَرْغَ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّأْمِ، فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ "‏‏

Artinya: "Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam, saat sampai di wilayah bernama Sargh. Saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar jika Nabi Muhammad SAW pernah berkata, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR Bukhori).

Dalam hadit yang sama juga diceritakan Abdullah bin Abbas dan diriwayatkan Imam Malik bin Anas, keputusan Umar sempat disangsikan Abu Ubaidah bin Jarrah. Dia adalah pemimpin rombongan yang dibawa Khalifah Umar. Menurut Abu Ubaidah, Umar tak seharusnya kembali karena bertentangan dengan perintah Allah SWT. Umar menjawab dia tidak melarikan diri dari ketentuan Allah SWT, namun menuju ketentuan-Nya yang lain. Jawaban Abdurrahman bin Auf ikut menguatkan keputusan khalifah tidak melanjutkan perjalanan karena wabah penyakit.

Demikian gambaran nyata sistem islam kaffah dalam mengambil kebijakan tegas serius tidak  bercanda seperti pemimpin sekarang. Khalifah Umar dengan tegas mengambil keputusan untuk kembali dan tidak melanjutkan perjalanan karena adanya wabah. Khalifah Umar sangat mengutamakan kesehatan rakyatnya. Semua ini karena pemahaman yang kuat dari akidah Islam yang meyakini bahwa seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban dengan segala kebijakan kebijakannya seperti hadis di bawah ini.

Sabda Rasullulah SAW: Imam/khalifah/kepala negara adalah pengurus rakyat dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas pengurusan rakyatnya (H.R Al-Bukhari).

Jadi, hanya sistem islamlah yang sempurna, yang mampu memberikan solusi tegas dan tuntas untuk menyelesaikan semua permasalahan umat. Sudah saatnya untuk kembali menerapkan sistem islam secara kaffah. Wallahu'alambishawab.



*/Penulis adalah Aktivis Dakwah Cikarang

Editor : Fathin Robbani Sukmana


BACA JUGA : Politik Pencitraan di Tengah Pandemi


This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.