Pembebasan Narapidana Tepatkah?

Hot News

Hotline

Pembebasan Narapidana Tepatkah?



(Ilustrasi/Naufal-www.dapurpena.com)


Oleh: Mazna Yuniarti


Semakin meningkatnya kasus positif corona di Indonesia, mendorong pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatasi penyebaran virus ini. Salah satu kebijakan pemerintah yang masih kontroversial di tengah-tengah masyarakat yaitu mengenai pembebasan narapidana. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, beberapa waktu yang lalu menerbitkan Peraturan Menkumham Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Kemenkumham Nomor M/HH/19/PK/01/04/04 Tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana umum dan anak melalui asimilasi dan integrasi demi mencegah penyebaran virus corona dipenjara. Adapun, narapidana yang akan dibebaskan adalah narapidana umum yang telah menjalani 2/3 masa pidana pada 31 Desember 2020 dan narapidana anak yang telah menjalani ½ masa pidana pada 31 Desember 2020. Sedangkan narapidana koruptor, narkotika dan terorisme tidak termasuk narapidana yang akan dibebaskan.

Peraturan mengenai pembebasan narapidana dikeluarkan. Hingga kini sudah 35 ribu lebih narapidana yang bebas. Namun, sangat disayangkan setelah pembebasan narapidana tersebut, ada diantaranya yang kembali berulah dan melakukan tindakan melanggar hukum. Dalam berita yang dimuat regional. kompas.com (12/04/2020), dua orang residivis bernama M. Bahri (25) warga Gundih, Surabaya dan Yayan (23) warga Margorukun, Surabaya, kembali diamankan polisi karena melakukan penjambretan. Sementara itu di Bali, Ikhlas (29), diamankan Tim Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali karena kepergok menjadi kurir ganja. Di Depok, seorang pemuda yang baru dua hari bebas dari tahanan berinisial “J” dilaporkan warga karena mengamuk dan merusak rumah makan. Lain lagi di Makassar, seorang eks narapidana yang baru saja keluar, Faisal (39) kembali diamankan polisi karena mencuri empat bungkus rokok dan uang Rp150.000. Hingga 14 April 2020, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melaporkan, terdapat sekitar 12 sampai 13 narapidana yang kembali berulah setelah dibebaskan melalui asimilasi dan integrasi.

Melihat berderetan kasus napi yang kembali berulah tersebut, menimbulkan kekhawatiran tersendiri di kalangan masyarakat. Apalagi, di tengah wabah corona ini, orang semakin sulit mencari nafkah karena adanya pembatasan sosial dan fisik. Ditambah, tidak ada jaminan bahwa narapidana yang baru dikeluarkan tersebut tak mengulangi tindak kejahatan lagi. Mestinya, negara wajib menjamin rasa aman masyarakat apalagi di tengah ujian Pandemi yang sedang melanda negeri ini.

Masyarakat pun banyak yang mempertanyakan. Mengapa kebijakan seperti ini dilakukan. Jika, alasan pemerintah adalah untuk menghindari penyebaran virus corona di penjara, maka bukankah saat ini penjara merupakan tempat isolasi yang efektif untuk terhindar dari serangan corona? Bukankah akan lebih berisiko ketika mereka nanti keluar. Kemudian, berinteraksi dengan keluarga atau dengan orang yang mereka temui di jalan atau dengan masyarakat yang kita tidak tahu apakah mereka aman dari infeksi corona atau tidak?  Atau,  jika alasannya karena pemerintah khawatir akan kerumunan narapidana yang berada di penjara, maka pemerintah stop saja orang yang melakukan kunjungan ke penjara. Orang-orang yang bekerja di sana pun juga harus dipastikan adalah orang-orang yang dalam keadaan sehat dan tidak terinfeksi virus corona. Jadi, walaupun banyak kerumunan orang di penjara, kalau tidak ada orang yang membawa masuk, ‘Virus Corona' maka kemungkinan besar tidak akan terjadi penularan.

Dibalik alasan penularan corona, ternyata pemerintah memiliki alasan lain kenapa para narapidana dibebaskan. Menurut berita, yang dimuat dalam tempo.com (02/04/2020), Menkum HAM mengatakan bahwa yang menjadi pertimbangan utama pembebasan narapidana sebenarnya adalah karena penjara yang kelebihan kapasitas. Jika, melihat fakta yang ada, memang kondisi penjara di Indonesia sanggatlah over kapasitas dan memprihatinkan. Bahkan, menurut berita yang penulis rangkum, ada 265.574 orang yang dipenjara sementara fasilitas di seluruh Indonesia hanya memiliki kapasitas untuk 126.963. Rutan Bagansiapiapi Riau, misalnya menampung 806 orang, padahal daya tampungnya hanya 98 orang. Bila dirata-ratakan, satu kamar yang berukuran 4x6 meter diisi oleh 53 orang (tirto.id).

Beginilah, kondisi penjara di Indonesia. Kian hari makin padat karena jumlah orang yang melakukan tindak kriminal semakin banyak. Hal ini menunjukkan gagalnya sistem sanksi negara sekuler demokrasi. Sanksi yang diterapkan tidak membuat efek jera atau rasa takut untuk melakukan tindak kriminal serupa. Bentuk hukuman dari berbagai tindak kriminal pun hampir semuanya adalah penjara. Padahal, ketika banyak orang yang dipenjara maka beban negara semakin bertambah karena harus mengeluarkan anggaran yang besar untuk menghidupi para narapidana yang dipenjara. Beginilah, ketika kita masih menggunakan sistem hukum buatan manusia yang hanya memberikan solusi tambal sulam. Selesai satu masalah, tapi menimbulkan masalah baru yang bahkan lebih besar.

Berbeda dengan sistem sanksi dalam Islam, praktis dan efektif. Islam memandang bahwa suatu uqubat (sanksi hukum) harus bersifat zawajir (preventif)  dan jawabir (kuratif). Disebut preventif adalah karena dengan diterapkannya sanksi, orang lain yang akan melakukan kesalahan yang sama dapat dicegah sehingga tidak muncul keinginan untuk melakukan hal yang sama. Sebagaimana misalnya hukuman qishas (hukuman mati) bagi pembunuh. Walaupun, terlihat kejam tetapi praktis dan efektif untuk membuat orang takut melakukan hal serupa. Di samping itu, juga bisa mencegah dijatuhkannya hukuman di akhirat karena didunia sudah dihukum menggunakan hukum Allah. Dalam QS. Al-Baqarah: 179, Allah berfirman yang artinya:

“Dan dalam hukuman ‘qishas’ itu terdapat kehidupan bagi kalian, wahai orang-orang yang mempunyai pikiran agar kalian bertakwa”.

Adapun yang dimaksud dengan kuratif, adalah agar orang yang melakukan kejahatan, kemaksiatan atau pelanggaran tersebut bisa dipaksa untuk menyesali perbuatannya. Dengan begitu, akan terjadi penyesalan selama-lamanya atau tawbatan nasuha.

Selain itu, sistem sanksi dalam Islam juga tidak melulu penjara. Banyak hukuman yang dapat diselesaikan tanpa penjara, seperti hukuman potong tangan bagi pencuri, qishas bagi pembunuh, cambuk bagi peminum minuman keras dan sebagainya. Jadi, penjara adalah salah satu bentuk sanksi saja.

 

 

Penulis Mazna Yuniarti

Editor: Siti Muchliza Ade Ratrini


BACA JUGA : Pengesahan RUU MINERBA di Tengah Wabah Corona : Potret Penguasa Oportunis dan Pro Kapitalis


This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.