Pengesahan RUU MINERBA di Tengah Wabah Corona : Potret Penguasa Oportunis dan Pro Kapitalis

Hot News

Hotline

Pengesahan RUU MINERBA di Tengah Wabah Corona : Potret Penguasa Oportunis dan Pro Kapitalis



(Ilustrasi/Rahmi-www.dapurpena.com)


Oleh Nai H., M.Tr.Bns.


Di tengah pandemi corona, pengesahan RUU Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) Nomor 4 tahun 2009 tetap melenggang mulus di parlemen. Padahal, sempat mendapat penolakan melalui aksi protes besar besaran akhir September 2019 yang menelan banyak korban hingga pengesahan RUU ini pun akhirnya ditunda. Menyoal wacana pengesahan kembali RUU Minerba ini, para kalangan peneliti dan aktivis pertambangan menyampaikan kecaman mereka. Pasalnya, pengesahan RUU tambang saat kondisi seperti ini dinilai melanggar secara proses dan substansi.

 

Ada sejumlah problem dalam pengesahan RUU Minerba ini. Pertama, permasalahan proses dimana hak partisipasi dan informasi masyarakat yang dilanggar. Kedua, permasalahan substansi mengenai apa yang diatur, potensi pelanggaran HAM, informasi, pembangunan, budaya, lingkungan, air dan hak atas  mata pencaharian masyarakat. Ketiga, revisi UU Minerba juga masih berangkat dari perspektif yang menempatkan kekayaan minerba sebatas sebagai komoditas semata dan belum menempatkan kekayaan minerba dalam kerangka cadangan strategis serta ketahanan dan kedaulatan energi. Keempat, menurut Peneliti Tambang dan Energi Auriga Iqbal Damanik juga menyebut, RUU Minerba ini akan memuat perubahan pasal 169 sebagai upaya pemutihan renegosiasi kontrak kontrak Pemegang Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sehingga hanya akan menguntungkan para pengusaha tambang.

 

Watak Penguasa Oportunis dan Pro Kapitalis

Kombinasi absennya pengutamaan kepentingan bangsa dengan ketergesaan pembahasan revisi RUU Minerba tak dapat dihindari merebakkan aroma tak sedap. Tak hanya prosesnya dilakukan secara diam-diam dan mengambil kesempatan saat pandemi corona, masyarakat pun menilai DPR RI tidak memiliki simpati, justru memanfaatkan situasi pandemi Virus Corona untuk memuluskan revisi UU Minerba. Pengesahan RUU membahas hanya persoalan investor, bukan persoalan kesejahteraan rakyat. Ada tujuh maskapai pertambangan batu bara besar yang akan segera terminasi (berakhir masa kontrak). Umumnya merupakan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) generasi pertama dengan kapasitas produksi terbesar. Pengesahan RUU ini menegaskan watak penguasa yang berpihak pada kepentingan segelintir elit dan abai terhadap maslahat rakyat. Mereka oportunis di tengah wabah bahkan hilang empati terhadap derita rakyat.

 

Racun Demokrasi di Balik UU Pro Kapitalis

Demokrasi menetapkan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan rakyat adalah sumber kekuasaan. Fakta demokrasi yang lain adalah adanya penetapan suara mayoritas baik dalam urusan pemilihan penguasa maupun anggota dewan perwakilan (parlemen). Seluruh ketetapan UU atau hukum yang diambil di dalam parlemen juga dihasilkan melalui pengambilan pendapat mayoritas. Jika ditelisik justru banyak UU bermasalah yang lahir dari pengesahan di parlemen.

 

Undang-Undang adalah cara sopan dan intelek dalam sistem demokrasi sekuler untuk meraih kepentingan. Melalui perundang-undangan, perampasan kekayaan alam bersifat legal, tak kentara. Ketika rakyat hendak mengambil hak-hak mereka sebagai pemilik kekayaan alam negeri ini, negara turun tangan untuk mencegahnya dengan dalih semua telah diputuskan oleh negara. Alhasil, rakyat kehilangan kedaulatan mereka sebagai bangsa akibat ulah penguasa mereka yang telah menjadi pelayan kepentingan segelintir elit yang disebut kapitalis.

 

Prinsip ini tentunya bertentangaan dengan islam. Hal ini disebabkan manusia tidak layak membuat aturan hidup. Allahlah Yang berhak membuat aturan hidup sementara manusia sebagai pelaksana. Sebagaimana firman Allah Swt:

 

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

 

“Menetapkan hukum hanyalah hak Allah” (QS al an’am : 57)


Konsep Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Islam

Dalam sistem kapitalisme telah terjadi pergeseran peran negara sebagai pengelola kekayaan alam milik rakyat menjadi sekadar regulator pengelolaan kekayaan alam. Negara bukan lagi satu-satunya pengelola kekayaan milik rakyat karena swasta pun diizinkan untuk mengelolanya. Bahkan, kendati sekadar regulator, Negara pun tak memiliki independensi dalam menyusun aturan. Ini dibuktikan dengan keberadaan undang-undang yang pembuatannya diintervensi oleh asing dan kepentingan kalangan kapitalis.

 

Sistem kapitalis menjalankan konsep hurriyah milkiyah (kebebasan kepemilikan), konsep ini membebaskan manusia bisa memiliki apa pun dengan sebab kepemilikan apa pun. Tanpa melihat halal dan haram. Berbeda halnya dengan Islam, mengklasifikasi harta publik sebagai milkiyah ammah (kepemilikan umum) dan milkiyah daulah (kepemilikan negara). Milkiyah ammah meliputi sektor yang memenuhi hajat hidup publik dan harta SDA yang tidak terbatas (air, infrastruktur jalan, energi, hutan, tambang minerba) tidak boleh dikelola selain oleh negara sendiri. Keterlibatan swasta hanya sebagai pekerja dengan akad ijarah atau kontak. Maka tidak boleh terjalin kerjasama dengan swasta dalam rangka mengambil alih kepemilikan dan pengelolaan Sumber Daya Alam. Negara tidak boleh mengambil untung dari harta milik rakyat ini.

 

Namun, konsep kepemilikan dalam Islam tidak dapat berdiri sendiri. Hal tersebut merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam yang merupakan salah satu subsistem dari sistem pemerintahan Islam yakni khilafah. Memperjuangkan Khilafah merupakan bentuk nyata melindungi negeri ini dari kejahatan kapitalisme, sekulerisme, dan liberalisme. Sudah saatnya kita menjadi bagian dalam perjuangan penerapan syariah dalam bingkai khilafah sebagai konsekwensi ketakwaan kepada Allah SWT. Wallahu’alam bi as shawwab.

 

 

Penulis adalah Pemerhati Politik dan Ekonomi

Editor: Putri Hesti Lestari


BACA JUGA : Rakyat Butuh Negarawan dalam Mengatasi Wabah Corona

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.