Politik Pencitraan di Tengah Pandemi

Hot News

Hotline

Politik Pencitraan di Tengah Pandemi



(Ilustrasi/Naufal-www.dapurpena.com)


Oleh : Noviyanti Dewi Astini, S.Pd


Saat ini Indonesia bahkan dunia sedang mengalami krisis yang disebabkan Pandemic Covid 19. Di mana pembatasan dalam beraktivitas di tengah umum memberikan efek yang signifikan pada masyarakat. Sekolah diganti dengan belajar Online.

Selain itu Banyak kantor yang tutup diganti dengan bekerja dari rumah. Rumah-rumah makan, travel perjalanan, transportasi umum yang selama ini menjadi mata pencaharian masyarakat terpaksa tidak beroperasi guna mencegah penyebaran virus yang mematikan tersebut.

Sejumlah perusahaan pun tidak bisa beroperasi sehingga “merumahkan” ratusan pekerjanya. Alhasil pendapatan masyarakat semakin berkurang bahkan pengangguran pun di mana-mana. Padahal sebelum terjadinya pandemi pun kehidupan masyarakat sudah cukup sulit, ditambah pula dengan pembatasan aktivitas yang besar-besaran ini. Begitu menyedihkan nasib rakyat, sudahlah dibuat cemas dengan keberadaan virus, ditambah pula tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Keadaan rakyat saat ini tentulah sudah seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Negaralah yang bertanggung jawab penuh terhadap pemenuhan kebutuhan rakyatnya apalagi di tengah krisis saat ini. Bantuan pun berdatangan dari berbagai pihak termasuk pejabat di negeri ini.

Namun yang membuat miris adalah bantuan sosial tersebut justru digunakan untuk ajang kampanye oleh berbagai pihak. Sungguh pedih di tengah krisis seperti ini malah mengambil kesempatan untuk kepentingan pribadi. Seperti yang diberitakan kompas.com Bawaslu mencatat ada 3 kasus  politisasi Bansos oleh pejabat daerah.

Salah satunya berita viral tentang Bupati Klaten yang menempel stiker bergambar Bupati Klaten pada item bansos seperti handsanitizer, padahal bansos tersebut dari Kementrian Sosial untuk warga Klaten. Hal yang sama juga dilakukan oleh Bupati Klaten dan wali kota serta wakil wali kota semarang yang akan maju di Pilkada 2020.

Bansos dikemas dengan menyertakan jargon dan simbol-simbol politik atau jargon kampanye yang telah digunakan pada pilkada periode sebelumnya atau yang akan digunakan pada pilkada tahun ini. bansos diberikan tidak mengatasnamakan pemerintah, melainkan atas nama kepala daerah pribadi. Apa yang dilakukan oleh beberapa pejabat daerah tersebut sungguh memalukan.

Bagaimana tidak, di tengah krisis seperti ini mereka justru mengambil kesempatan untuk kepentingan pribadi. Sampai-sampai pengamat politik dan CEO Indekstat, Ary Santoso mengatakan menyulap bansos menjadi alat peraga kampanye terselubung menjadi opsi yang menarik dan menguntungkan, terutama untuk kandidat pertahana.

Di sisi lain, kita menyaksikan kasus kriminalitas, kelaparan, semakin meningkat di negeri ini. Mengutip dari suara.com ada beberapa kasus yang sempat dipublikasi. Di  Kecamatan Medan Polonia, Medan, Sumatera Utara, seorang laki-laki nekat mencuri satu karung beras ukuran 5 kilogram. Dia nekat mencuri beras karena tak mempunyai uang untuk membeli, sehingga menderita kelaparan. Apalagi, dia terpaksa berhenti bekerja ketika ada covid-19.

Saat dipergoki melakukan aksinya, Atek sempat menjadi bulan-bulanan massa. Namun, polisi secara sigap datang dan mengamankan Atek. Ada pula kisah driver Ojek Online yang ingin menukar tv nya dengan beras 5 liter. Ada pula kisah Ason Sopian keliling rumahnya di Batam jual ponsel rusaknya untuk biaya makan 5 anaknya mengurai air mata. HP rusak itu dijual Rp 10 ribu untuk dibelikan beras. Dan masih banyak kasus-kasus serupa yang menguras emosi dan air mata. Begitulah potret menyedihkan rakyat Indonesia saat ini.

Wajah Demokrasi

Adalah hal yang sering kita saksikan, para pejabat di negeri ini mendadak menjadi pahlawan bagi rakyat ketika ada kepentingan yang ingin mereka capai. Dalam iklim demokrasi kapitalis sudah barang tentu tidak ada makan siang gratis. Di rezim saat ini sulit kiranya kita mendapati pejabat yang benar-benar tulus dalam membantu rakyatnya.

Logika saja mereka kampanye perlu modal yang besar, bantuan yang diberikan kepada rakyat tentulah harus mendapakan imbalan berupa suara dari rakyat untuk memilih mereka. Politik seperti ini sesungguhnya sudah tidak asing lagi di negeri ini. Bahkan dari dulu pun politik pencitraan semacam ini sudah menjadi hal yang biasa dilakukan oleh para pejabat. Tidak lain dan tidak bukan tentunya adalah untuk menarik simpati rakyat.

Mengutip dari suaramerdeka.com yang ditulis oleh Tardjo Ragil, Keadaan politik seperti ini, merujuk tesis ”Rittel dan Weber (1984)”, disebut sebagai wicked problems (masalah tercela) yang secara ekstensi mencakup wicked politics (politik tercela). Perilaku ketidakjujuran pejabat dapat disebut wicked problems karena memperlihatkan tindakan yang secara prinsip moral bersifat buruk dan tidak etis.

Tabiat politik tercela itulah, kata Azyumardi Azra, terbukti menjadi sumber dari banyak masalah di lembaga publik, yang pada gilirannya mengakibatkan kegagalan politik. Bagaimanapun, perilaku ketidakjujuran pejabat menandakan ada yang tergerus dalam peradaban politik kita. Padahal, kejujuran itu adalah prinsip utama bagi tegaknya moralitas dalam politik. Saking pentingnya kejujuran itu, oleh Abu Bakar Ash Shiddiq, menjadi pangkal tegaknya amanah kepemimpinan politik.

Adapun kebohongan menjadi pangkal terjadinya pengkhianatan, penyalahgunaan jabatan, dan ketidakpercayaan rakyat. Akibatnya, kerja-kerja politik yang dilakukan cenderung menonjolkan hal-hal yang terkesan fenomenal dan tampak memikat di permukaan sebagai hal yang utama, ketimbang hal-hal yang lebih substansial dan membangun.

Politik dalam Islam

Dalam sejarah peradaban Islam Rasulullah SAW bukan hanya sebagai seorang Rasul namun juga Beliau adalah seorang pemimpin negara. Sepeninggal Rasulullah SAW kepemimpinan islam kemudian dilanjutkan oleh para Khalifah. Sejarah membuktikan betapa luar biasa kepemimpinan yang diemban oleh Rasulullah dan para Khalifah tersebut. Kunci kesuksesan tersebut adalah aturan yang diberlakukan hanya yang berasal dari Allah SWT.

Negara sebagai institusi pelaksana syariah secara kaffah dalam setiap aspek kehidupan, termasuk penetapan kebijakan penanggulangan wabah. Negara adalah pihak yang paling terdepan untuk mengurusi rakyatnya.  Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibn Umar RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Seorang imam yang berkuasa atas masyarakat bagaikan penggembala dan dia bertanggung jawab atas gembalaannya (rakyatnya).”

Dalam sejarah Islam diceritakan bagaimana tanggung jawab khalifah Umar kepada Rakyatnya yang rela memanggul gandum dan membagikannya sendiri tanpa peduli rasa lelahnya kepada rakyat yang sedang kelaparan. Begitulah gambaran kepemimpinan dalam islam.

Memimpin dengan dasar aqidah islam yang kokoh membuat para Khalifah tersebut mempertanggung jawabkan amanah kepemimpinannya di hadapan Allah, keyakinan itulah yang membuat kepemimpinan di dalam islam menjadi kepemimpinan yang tulus dan jujur untuk rakyat.

Di bawah ri’ayah pemerintahan seperti inilah kesejahteraan dan masa depan rakyat akan terselamatkan sekalipun didera berbagai musibah dan ujian. Mereka percaya bahwa pemimpinnya tidak akan berlepas tangan. Pemerintahnya tidak mungkin mengorbankan nasib mereka atas dasar pertimbangan ekonomi, apalagi menukarnya demi kepentingan segelintir pengusaha.

 

  

Editor : Fathin Robbani Sukmana


BACA JUGA : Modus Kapitalis Dibalik Klaim Landainya Kurva Covid-19


This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.