Rakyat Butuh Negarawan dalam Mengatasi Wabah Corona

Hot News

Hotline

Rakyat Butuh Negarawan dalam Mengatasi Wabah Corona



(Ilustrasi/desain-Rahmi/www.dapurpena.com)


Oleh Bunda Alzam


Wabah Corona yang menghantui dunia belum menampakkan gejala akan berakhir. Justru semain hari wabah ini kian meningkat dan memakan jumlah korban lebih banyak lagi. Tak terkecuali di Indonesia, peningkatan korban yang terdampak terus bertambah, begitupun yang dialami di Kabupaten Bandung. Dalam sepekan, orang dalam pemantauan (ODP) Covid-19 di Kabupaten Bandung meningkat beberapa kali lipat.  Catatan ODP Covid-19 Kabupaten Bandung mencapai 161 orang. Sebanyak 49 orang di antaranya selesai masa pemantauan dan 11 orang masih dalam masa pemantauan. Sebanyak 25 orang merupakan pasien dalam pengawasan (PDP) dan 3 orang lainnya dinyatakan positif. Dari jumlah 25 orang tersebut, 8 dinyatakan negatif, 3 orang positif, 11 orang lainnya masih dirawat dan menunggu hasil laboratorium, sedangkan 6 orang dinyatakan meninggal dunia sebelum hasil laboratorium keluar. Berdasarkan data yang diunggah dalam situs resmi Pada 30 Maret 2020, ODP Covid-19 Kabupaten Bandung meningkat menjadi 606 orang. (ayobandung.com, 30 Maret 2020) 

Dengan jumlah yang terpapar semakin banyak dan meluas, Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat memberi pernyataan bahwa akan ada rencana di Jawa Barat untuk menerapkan lockdown di beberapa titik zona merah. Akan tetapi, rencana ini masih terus dipaksa menunggu persetujuan dari pemerintah pusat. (Republika.co.id, 29 Maret 2020) 

Mengatasi wabah Corona yang kian meningkat jumlah penderitanya, dibutuhkan satu komando dalam penanganannya. Sikap pemerintah yang dinilai lamban bahkan terkesan meremehkan dapat terlihat ketika mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tak sesuai, misalnya di saat dunia beramai-ramai melakukan berbagai upaya maksimal, termasuk kebijakan lockdown. Pemerintah masih membuka pintu lebar-lebar untuk para wisatawan terutama dari Cina. Nampaknya dengan cara seperti ini pemerintah ingin menutupi kegalauan dan kegagapan dalam mengahadapi kasus wabah Corona. Ditambah dengan parahnya kondisi keuangan dan ketergantungan pada asing semakin memperjelas buruknya kualitas kepemimpinan saat ini. Pemerintah terkesan asal jalan, setiap kebijakan yang dikeluarkan tak memberi efek berarti pada masyarakat, justru masyarakat dibuat wara-wiri mencari solusi sendiri-sendiri. Bukan rahasia jika negara ini menjadi pengekor setia pada negara penerap sistem kapitalis, di tengah wabah Covid-19 yang melanda dengan kondisi ekonomi yang terpuruk, seolah tak punya pilihan apa-apa selain mengikuti keinginan yang memiliki kekuasaan. Sekedar memutuskan lockdown saja pemerintah dilema luar biasa. Padahal rakyat membutuhkan kepastian dan solusi tepat agar wabah tidak meluas dan memakan korban lebih banyak lagi. Ditambah koordinasi pusat dan daerah tak ada kejelasan, bahkan cenderung sendiri-sendiri dalam menentukan kebijakan.

Semua yang terjadi saat ini tentu tak terlepas dari sistem kehidupan yang diterapkan penguasa. Mulai dari politik, ekonomi, sosial, hukum dan lainnya yang telah terbukti menjatuhkan bangsa ini pada multi krisis. Sehingga sangat disayangkan anugerah sumber daya alam yang diamanatkan dari Allah SWT, tak berhasil membuat bangsa ini kuat dan berdaya. Justru menjadi sasaran empuk dan serbuan para kapital penjajah untuk menguasai berbagai sumber kekayaan yang sejatinya milik rakyat dan bangsa Indonesia. Inilah bukti ketidakmampuan pemimpin dalam mengayomi dan memberi ketenangan pada rakyat, ketidakberdayaan pemimpin di bawah bayang-bayang kapitalis telah membuat buta hati dan mata dalam menyelesaikan setiap problem yang dihadapi. Sehingga solusi yang ditawarkannya pun tak jauh dari pesanan sang penguasa, selalu menguntungkan pihak pemodal dan tentu merugikan rakyat. 

Berbeda dengan paradigma kepemimpinan sistem Islam, dalam Islam kepemimpinan dinilai sebagai amanah berat, memiliki kewajiban menjadi pengurus dan penjaga umat. Seorang pemimpin pun dipandang seperti penggembala, dia akan melindungi dan memelihara seluruh rakyat yang menjadi gembalaannya. Sistem islam menerapkan amanah kepemimpinannya sejalan dengan misi penciptaan manusia dan alam semesta, yakni mewujudkan rahmat bagi seluruh alam. Juga diterapkannya sistem ekonomi Islam yang membuat negara mempunyai otoritas terhadap sumber kekayaan dengan tujuan untuk mengurus rakyat dan mensejahterakannya. 

Negara akan dengan mudah mewujudkan layanan kebutuhan dasar baik yang bersifat individual dan publik bagi rakyat, tanpa bergantung sedikit pun pada negara lain. Sehingga saat negara dilanda wabah penyakit, negara akan mampu mengatasinya dengan kebijakan tepat dan menyeluruh. Lockdown akan mudah diterapkan sebagai bagian dari pelaksanaan syariat, tanpa ada kekhawatiran penolakan dari rakyat. Rakyat akan taat pada keputusan pemimpin karena sudah terpahamkan dan merasa tenteram karena semua kebutuhan dasarnya terjamin. Begitupun dengan tenaga medis, mereka akan berkerja dengan tenang karena didukung fasilitas yang memadai serta insentife yang sepadan dengan pengorbanan yang dilakukannya. Inilah yang pernah terjadi di masa sistem khilafah tegak, beberapa wabah yang terjadi bisa diatasi karena adanya peran aktif dan keseriusan dari negara. Sekaligus didukung oleh rakyat yang mentaati semua arahan pemimpinnya. 

Sehingga khilafah yang kekuasaannya menganut prinsip sentralisasi menjadi sebuah otoritas yang terbukti kredibel serta kapabel untuk menyelesaikan semua persoalan. Hingga umat pun mampu keluar dari berbagai ujian yang menimpanya dengan penanganan yang cepat dan tepat.

Wallahu a'lam bish shawab

 

 

Penulis adalah Pendidik Generasi dan Pegiat Dakwah

Editor: Putri Hesti Lestari

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.