Menyoal Politisasi Bansos: Drama Penguasa di Tengah Kelaparan Rakyat

Hot News

Hotline

Menyoal Politisasi Bansos: Drama Penguasa di Tengah Kelaparan Rakyat



(Ilustrasi/Naufal-www.dapurpena.com)


Oleh : Nai H., M.Tr.Bns., CIRBD.


Masyarakat dunia berada di tepi jurang pandemi kelaparan. Dilansir dari Tempo.co.id menurut Lembaga dunia World Food Program, dunia menghadapi ancaman kelaparan besar-besaran dalam beberapa bulan lagi akibat resesi ekonomi yang dipicu pandemi COVID-19 atau virus Corona.

Saat ini ada 135 juta orang menghadapi ancaman kelaparan. Proyeksi dari WFP menunjukkan jumlahnya bisa meningkat dua kali lipat menjadi 270 juta orang. Jumlah ini masih bisa bertambah karena ada sekitar 821 juta orang yang kurang makan. Sehingga, total warga dunia yang bisa mengalami bencana kelaparan melebihi 1 miliar orang. Sementara di Indonesia korban kelaparan diperkirakan mencapai 22 juta dan akan menjadi dua kali lipat setelah ada wabah.

Politisasi Bansos di Tengah Ancaman Kelaparan

Kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar ) untuk menghalau penyebaran virus corona sangat berdampak terhadap aktivitas pemenuhan kebutuhan masyarkat. Gelombang PHK, hilangnya mata pencaharian bahkan penurunan penghasilan secara drastis dialami oleh sebagian masyarakat saat ini. Tak heran jika kasus-kasus kelaparan  bermunculan di berbagai daerah. Bahkan masyarakat harus bisa menjaga kewarasannya untuk bisa bertahan dari tekanan ekonomi di tengah wabah saat ini.

Pemerintah perlu bertindak cepat dan sigap dalam menghadapi kesulitan yang dialami masyarakat agar kondisi ini tidak semakin memburuk. Jaring pengaman sosial yang dicanangkan pemerintah berupa program bantuan sosial sangat dibutuhkan oleh masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidup mereka. 

Bantuan sosial yang diharapkan bisa menanggulangi kelaparan pada saat pandemi wabah  malah acap kali dimanfaatkan sebagai objek pencitraan oleh elit politisi dan penguasa saat ini. Politisasi bansos terjadi ditingkat nasional, lembaga kementerian bahkan pemerintah daerah. Umumnya, foto wajah diri ikut tampil di paket bantuan sosial bahkan bungkus pun disulap dengan mengatasnamakan penguasa. Belum lagi beredarnya video pembagian sembako salah satu menteri dengan mencatut slogan for President 2024. Ibarat drama, tentu sikap tersebut tidak etis dilakukan oleh penguasa maupun pejabat publik apalagi sumber dana bantuan sosial berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dipungut dari uang rakyat.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo berpendapat kultur politisasi bansos sudah terjadi sejak lama di dunia politik. Kunto mengatakan politisasi bansos merupakan salah satu trik kampanye dalam politik. Eropa lebih mengenalnya dengan istilah pork barrel atau gentong babi.

Istilahnya pork barrel, tong yang isinya daging babi dulu di Eropa. Jadi memberikan supply makanan kepada konstituennya, bahkan jauh hari sebelum pemilu. Trik politik ini juga bisa dilakukan oleh para penguasa yang masih memegang kekuasaan. Tujuannya membangun favorability, kesukaan terhadap dia, mempertahankan approval rate, untuk mempertahankan dukungan warga terhadap kepemimpinan, tutur Kunto kepada CNNIndonesia.com, Rabu (29/4).

Sistem Islam Menghadirkan Pemerintahan yang Melayani dan Jauh dari Pencitraan

Berbeda dengan sistem Islam dalam hal penangangan wabah pandemi. Dalam sistem Islam negara akan cepat dan tepat untuk mengambil keputusan  baik dalam keadaan lapang maupun sulit. Negara akan melakukan fungsi riayah atau mengurusi umat dengan baik sesuai tuntutan syariat sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan dilanjutkan oleh para khalifah setelahnya. Kepala negara yakni seorang khalifah adalah pelayan serta junnah bagi rakyatnya.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

“ Imam (Khalifah) raa’in (pengurus hajat hidup rakyat) dan dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya ” (HR Muslim dan Ahmad).

Dalam masa pandemi saat ini tentu peran negara sangat krusial untuk menjaga terpenuhinya kebutuhan  dari warga negara, jangan sampai rakyat menderita kelaparan akibat tidak diperhatikan dengan baik. Negara harus menjaga kecukupan stok pangan serta memiliki kondisi keuangan yang baik. Selain itu negara harus menjamin pendistribusian bantuan yang tepat sasaran. Begitupun dengan sarana dan prasarana yang memadai agar bisa tersebar ke seluruh wilayah negeri dalam rangka memenuhi kebutuhan warga akibat pandemi.

Seperti yang telah dicontohkan Khalifah Umar bin Khaththab ketika menghadapi krisis beliau membangun pos-pos penyedia pangan di berbagai tempat, melakukan pendataan secara kontinyu terhadap warga yang membutuhkan bantuan, bahkan mengantarkan sendiri makanan ke setiap rumah. Blusukannya Umar, BLT-nya beliau, benar-benar lahir dari sebuah kesadaran mendalam, bahwa setiap pengurusannya atas jiwa rakyatnya akan dimintai pertanggungjawaban kelak di sisi Allah swt. Jadi, tak ada urusannya dengan eksistensi jabatan, apalagi sekadar pencitraan.

Pemimpin dalam islam atau khalifah selalu menyandarkan kepemimpinannya pada syariat islam. Begitupula pada saat mereka menghadapi masalah atau situasi sulit, maka para khalifah tersebut, mampu menyelesaikannya dengan cara berpegang teguh pada syariat dan menyeru kepada rakyat agar taat pada syariat. Karena syariat memang sejatinya datang sebagai solusi seluruh problem manusia.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu.” (QS. al – Anfaal: 24).

Sungguh, umat hari ini, sangat membutuhkan kepemimpinan Islam. Karena kepemimpinan Islam tegak atas paradigma sahih tentang hakikat amanah dan pertanggungjawaban. Yang akan menjadikan penguasa benar-benar menjadi pengurus dan penjaga rakyatnya semata –mata mengharap Ridho Allah SWT. 

Wallahu’alam bi as shawwab



*/Penulis adalah pengamat Ekonomi dan Politik

Editor : Hadhil Channel


BACA JUGA :  Pelonggaran PSBB, Untuk Kepentingan Siapa?



This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.