Pelayanan Kesehatan yang Membuat Sakit

Hot News

Hotline

Pelayanan Kesehatan yang Membuat Sakit



(Ilustrasi/Rahmi-www.dapurpena.com)


Oleh: Indah Syam Humaira


Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono / AHY turut menyayangkan langkah Presiden Joko Widodo yang bersikukuh tetap menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Perpres tersebut menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk kembali menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ( BPJS Kesehatan). Padahal sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan kenaikan BPJS Kesehatan berdasarkan Perpres 75 Tahun 2019 melalui putusan MA Nomor 7/P/HUM/2020.

Berikut rincian kenaikan iuran BPJS Kesehatan:

1. Iuran peserta mandiri kelas I naik menjadi Rp 150.000, dari saat ini Rp 80.000.

2. Iuran peserta mandiri kelas II meningkat menjadi Rp 100.000, dari saat ini sebesar Rp 51.000.

3. Iuran peserta mandiri kelas III juga naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000. (Tribunnews)

Ironi BPJS ditengah Pandemi

Kebijakan ini mendapat respon beragam dari publik. Ada yang menyanjung, ada yang protes keras namun ada juga yang menyindir saja. Bagaimana mungkin di tengah ancaman wabah corona, Presiden Jokowi malah tega memberlakukan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.

Kebijakan menaikkan tarif BPJS disaat pandemi ini merupakan kebijakan zalim. Yang seharusnya negara hadir memberikan pelayanan kesehatan terbaik dan gratis. Kini malah rakyat dibuat sesak oleh iuran BPJS yang makin membebani.

Kebijakan yang menabrak konstitusi. Bahkan terindikasi ada pelanggaran hukum. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 28H (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) yang berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Kemudian diperjelas kembali pada Pasal 34 ayat (3) yang berbunyi: “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

Pasal-pasal tersebut bertolak belakang dengan keadaan real di lapangan. Apalagi di kondisi saat ini, rakyat banyak yang menganggur bahkan di PHK secara massal. Untuk memenuhi hajat hidup dirinya saja sudah compang camping.

Hubungan pemerintah dengan rakyat harus dibangun selayaknya pelayan dan yang dilayani. Semua rakyat harus dilayani dengan standar terbaik. Bukan hubungan bisnis antara penjual dan pembeli jasa. Rakyat yang mampu bayar mahal maka pelayanan makin cepat dan baik.

Jaminan Pelayanan Kesehatan Islam

Dalam Islam, kesehatan dan keamanan disejajarkan dengan kebutuhan pangan. Ini menunjukkan  bahwa kesehatan dan keamanan statusnya sama sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Mengatasi pandemi, tak mungkin bisa melepaskan diri dari performa kesehatan itu sendiri.

Maka pelayanan dan kesehatan berkualitas hanya bisa direalisasikan jika didukung dengan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai serta sumber daya manusia yang profesional dan kompeten. Penyediaan semua itu menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara.

Negara juga wajib mengadakan pabrik-pabrik yang memproduksi peralatan medis dan obat-obatan, menyediakan SDM kesehatan baik dokter, apoteker, perawat, psikiater, akupunkturis, penyuluh kesehatan dan lain sebagainya.

Pelayanan kesehatan harus diberikan secara gratis kepada rakyat baik kaya ataupun miskin tanpa diskriminasi baik agama, suku, warna kulit dan sebagainya. Pembiayaan untuk semua itu diambil dari kas Baitul Mal, baik dari pos harta milik negara maupun milik umum. Bukan diserahkan kepada rakyat itu sendiri. Hal ini sebagaimana yang dilakukan Rasulullah saw.

Sebagai kepala negara, beliau pernah menyiapkan layanan kesehatan bagi delapan muallaf yang menderita sakit gangguan limpa. Rasulullah saw.  memerintahkan agar mereka dirawat di sebuah tempat untuk orang sakit, yaitu sebuah daerah dekat dengan penggembalaan ternak milik Baitul Mal. Para pasien ini dirawat dan diberi makan dan minum susu langsung dari peternakan secara gratis dan kualitas. Pelayanan ini dilakukan dengan baik sampai mereka sembuh.

Apa yang dilakukan Rasulullah saw berbeda dengan pemerintahan saat ini. Jangankan melayani kesehatan rakyat secara gratis dan berkualitas, malah negara menjual pelayanan kesehatan melalui asuransi kesehatan.

Jaminan pelayanan kesehatan rakyat yang memungkinkan setiap individu rakyat bisa mengakses layanan kesehatan terbaik secara gratis, membutuhkan sistem pemerintahan dan kebijakan yang benar. Diatur dengan aturan terbaik, tidak ada aturan yang lebih baik dibandingkan syariah Islam. Syariah Islam hanya bisa diterapkan secara kaffah dalam sistem pemerintahan yang tegak di atas akidah Islam. Sistem pemerintahan tersebut adalah Khilafah 'ala minhaj an-nubuwwah. Bukan demokrasi yang jelas-jelas memusuhi syariah Islam.

Wallahu a’lam bishawab



Editor : Hadhil Kedang


BACA JUGA : Lika-Liku Ketahanan Pangan di Indonesia


This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.