Ada Produk Lokal, Kenapa Harus Impor?

Hot News

Hotline

Ada Produk Lokal, Kenapa Harus Impor?



(Ilustrasi/Rahmi-www.dapurpena.com)


Oleh: Mazna Yuniarti


Lagi dan lagi, kabar impor mengguyur tanah air bahkan kian meningkat di tengah pandemi ini. Misalnya saja dalam berita yang dimuat economy.okezone.com (31/05/2020), mengabarkan bahwa impor garam pada tahun 2019 menyebabkan pasar kelebihan pasokan sekitar 1,6 juta ton pada tahun 2020. Hal ini menyebabkan banyak petani garam dalam negeri merugi akibat garam mereka tidak terserap. Mirisnya lagi, garam yang tidak terserap tersebut merupakan hasil yang mereka produksi pada tahun 2019.

Selain garam, pemerintah juga melakukan impor pada bawang putih. Dalam berita yang dimuat katadata.co.id (15/05/2020), impor bawang putih dari Tiongkok melonjak hampir empat kali lipat menjadi dari US$ 18,83 miliar pada Maret menjadi US$ 67,98 juta. Berdasarkan data BPS, bawang putih yang masuk dari Tiongkok pada Maret 2020 mencapai 58 ribu ton, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya 17 ribu ton. Adapun sejak Januari hingga April, total bawang putih yang masuk ke Indonesia mencapai 77 ribu ton senilai US$ 88,64 juta.

Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Indrasari Wisnu Wardhana mencatat, impor bawang putih yang sudah masuk ke tanah air tanpa Persetujuan Impor (PI) mencapai 28 ribu ton. Total semuanya  mencapai 48 ribu ton. Dari jumlah itu, 20 ribu ton memakai Persetujuan Impor (PI), sementara 28 ribu ton masuk tanpa PI (katadata.co.id, 23/04/2020). Masuknya bawang putih tanpa PI ini menunjukkan semakin mudahnya melakukan impor di Indonesia.

Mengapa Impor?

Dari beberapa fakta mengenai impor di atas, seringkali merasa aneh dengan kebijakan impor pemerintah ini. Kenapa sekedar garam saja harus impor? Apa kita tidak sanggup memenuhi kebutuhan garam dalam negeri? Padahal, Indonesia merupakan sebuah negara dengan garis pantai terpanjang di dunia yang sangat potensial sekali untuk memproduksi garam dalam jumlah besar, begitu juga dengan bawang putih. Menurut jatimnet.com (22/03/2019), sentra penghasil bawang putih di Indonesia kini telah tersebar di 110 kabupaten atau kota. Apakah bawang putih di negara ini juga tidak cukup memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia?

Pemerintah selalu beralasan karena produk dalam negeri kurang dan tidak sesuai dengan spesifikasi industri. Pertama, misalnya saja dalam produk garam. Menurut Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Maritim dan Investasi, Safri Burhanudin mengatakan, jumlah lahan produktif yang tersedia di Indonesia mencapai 30.000 hektar.

PT Garam yang merupakan perusahaan tertua dalam menghasilkan garam dinilai masih tidak begitu produktif karena masih menggunakan teknik tradisional. Jika dengan cara tradisional, garam yang dihasilkan hanya bisa mencapai 50 ton-60 ton per hektar (jika dikalkulasikan produksi garam mencapai 1,5 hingga 1,8 juta ton). Sementara kebutuhan garam tahun 2020 meningkat menjadi 4,5 juta ton (cnbcindonesia.com, 31/05/2020) sehingga dari sini Indonesia kekurangan garam.

Alasan pemerintah yang lain, yaitu karena garam tidak hanya dikonsumsi rumah tangga namun juga industri dan industri inilah yang menyumbang angka kebutuhan garam yang tinggi. Industri tersebut diantaranya yaitu industri petro kimia, farmasi & kosmetik, pulp & kertas, pengasinan ikan, pakan ternak, penyamakan kulit, sabun dan deterjen, tekstil dan resin, pengeboran minyak, aneka pangan, dan lain-lain.

Pemerintah juga mengatakan kebutuhan garam industri memiliki syarat yang harus dipenuhi, salah satunya adalah kadar NaCl yang tinggi, yaitu minimal 97 %. Bahkan untuk industri tertentu seperti farmasi, pembuatan cairan infus memerlukan garam dengan kadar NaCl yang lebih tingi lagi, yaitu sampai 99,9 %. Sementara produksi garam yang mayoritas disumbang oleh petani garam hanya mampu memproduksi garam dengan kadar NaCl paling optimal 94 % (cnbcindonesia.com, 14/01/2020).

Jika memang demikian, mengapa pemerintah tidak mengusahakan dan mendorong produsen dalam negeri agar memproduksi garam sesuai spesifikasi yang dibutuhkan industri? Pemerintah seperti tidak serius membenahi produksi garam dalam negeri sehingga akhirnya lebih memilih impor. Kebijakan yang mendorong berkembangnya industri garam mutlak diperlukan. Bagaimanapun juga, pemerintah perlu mendorong berkembangnya industri garam dengan memberdayakan petani garam lokal.

Kedua, mengenai impor bawang putih dan sayuran. Klaim bahwa produksi lokal turun di tengah pandemi dan pelonggaran syarat impor membuat bawang putih yang masuk ke dalam negeri semakin melonjak. Apakah benar seperti itu? Karena berdasarkan pengamatan yang sebelumnya bahwa data antara berbagai kementerian dan instansi seringkali berbeda. Sehingga hal ini memicu perbedaan sikap dalam soal impor. Misalnya saja dalam hal pangan, di satu sisi data ketersediaan pangan di Kementrian Pertanian mengatakan cukup bahkan surplus, sementara data di Kementerian Perdagangan mengatakan tidak cukup. Hal seperti ini, semestinya juga menjadi fokus pemerintah untuk lebih mengintegrasikan lagi data yang ada karena jika datanya saja sudah salah, maka kebijakan yang diambil bisa fatal.

Ketika melihat permasalahan impor ini memang harus dilihat dari sudut pandang komprehensif. Sebagaimana beberapa alasan di atas, mungkin saja memang produksi lokal turun dan tak sesuai spesifikasi yang dibutuhkan industri. Tapi, mungkin juga ada kongkalikong dengan produsen luar (asing). Sebab dalam sistem demokrasi-kapitalisme saat ini, alasan terakhir sangat memungkinkan sekali untuk terjadi. Apalagi ketika peluang cukai yang besar dan komisi dari kepentingan pebisnis bisa saja mendorong pelonggaran syarat impor.

Ketika mengetahui bahwa bawang putih banyak diimpor dari China, semakin memperlihatkan adanya kapitalisasi di sini. Sebagaimana kita ketahui bahwa China memberikan banyak pinjaman hutang pada negeri ini. Sehingga dari sini seolah alurnya kurang lebih seperti ini, “Saya kasih pinjaman buat atasi pandemi, tapi kamu harus beli semua barang dari saya”.

Beginilah pengurusan rakyat (pe-ri’ayah-an) yang terjadi ketika hidup di bawah sistem demokrasi-kapitalisme. Berbeda dengan sistem Islam. Selama ini, Islam dipandang hanya mengajarkan masalah ibadah spiritual semata. Padahal, Islam merupakan sistem kehidupan yang mengatur seluruh aspek kehidupan secara komprehensif. Bahkan, penerapannya pernah dicontohkan Rasulullah SAW dalam level negara saat di Madinah yang kemudian dilanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin hingga Khalifah terakhir di Turki Ustmani.

Impor dalam Islam

Bila terjadi permasalahan produksi lokal, misal dalam hal pangan tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, maka langkah yang ditempuh oleh negara adalah lebih menguatkan dan mendisiplinkan politik pertanian agar tercapai produktivitas pertanian yang tinggi. Dalam kondisi darurat sepanjang tidak menyebabkan kerugian petani lokal dimana tidak ada pilihan lain lagi kecuali harus mendatangkan pangan dari luar maka pemerintah melakukan kebijakan impor. Impor dilakukan pemerintah semata-mata untuk memenuhi kebutuhan rakyat bukan untuk berbisnis.

Dalam strategi politik pertanian, Islam juga menerapkan berbagai aturan yang memungkinkan negara mampu menjamin ketersediaan dan ketahanan pangan, seperti proses intensifikasi dan ekstensifikasi. Menurut Al-Maliki dalam Muttaqin (2007), metode intensifikasi dan ekstensifikasi ini adalah sebagai berikut.

Intensifikasi merupakan usaha untuk meningkatkan produksi tanah. Untuk mencapai intensifikasi yang optimal negara harus mendorong dan membiayai riset petanian yang bertujuan menghasilkan bibit tanaman unggul dan berkualitas serta riset yang mengarahkan kepada peningkatan kesuburan tanah atau kesuburan media menanam tanaman, juga menciptakan pupuk dan obat-obatan yang aman dan ramah lingkungan.

Hasil riset pertanian harus direalisasikan dalam kebijakan negara mendorong para petani meningkatkan produktivitas pertanian mereka. Dalam hal ini, negara harus menciptakan beragam kebijakan yang inovatif untuk memberikan dorongan kepada petani baik berupa pemberian lahan pertanian kepada para petani, pelatihan dan bimbingan pertanian, pembangunan infrastruktur seperti jalan, listrik, sarana air dan irigasi khususnya yang mampu menjangkau wilayah pedesaan. Di samping usaha tersebut, pemerintah juga harus menjamin terserapnya produksi pertanian pada petani dengan harga yang layak.

Ekstensifikasi dilakukan dengan jalan perluasan area pertanian. Untuk merealisasikan program ekstensifikasi pertanian negara harus menggunakan metode hukum-hukum pertanahan, dimana negara mengatur distribusi kepemilikan tanah kepada masyarakat yang mampu mengolahnya menjadi lahan pertanian, mencegah terjadinya monopoli tanah oleh pihak individu dan swasta, mengambil kepemilikan tanah dari orang yang telah menelantarkan tanah lebih dari 3 tahun dan menyerahkan kepemilikannya kepada siapapun yang membutuhkan dan mampu menggarapnya.

Itulah sedikit gambaran mengenai kebijakan Islam dalam pengelolan lahan pertanian yang akan mampu mengoptimalkan lahan yang kita punya. Apalagi Indonesia  memiliki SDA yang sangat potensial sehingga tidak selayaknya jika bangsa ini terus menerus menggantungkan kebutuhan garam dan bawang putih serta pangan dari luar negeri. Secara rinci, aturan-aturan pengelolaan lahan telah lengkap tersedia dalam politik ekonomi islam tidak seperti sistem demokrasi yang absurd, tidak konsisten, dan seringkali hanya berpihak pada para kapitalis.



 Editor: Putri hesti Lestari


BACA JUGA :  Pandemi yang Tak Kunjung Terlihat Ending-nya


This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.