Saat Pandemi, Siapa Penanggung Biaya Pendidikan?

Hot News

Hotline

Saat Pandemi, Siapa Penanggung Biaya Pendidikan?



(Ilustrasi/Rahmi-www.dapurpena.com)


Oleh : Nurita Sari


Sudah hampir dari empat bulan, pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Hampir seluruh aspek kehidupan mengalami perubahan akibat pandemi ini. Aktivitas sosial, terutama ekonomi dan kesehatan, tak terkecuali aktivitas di dunia pendidikan. Kali ini yang hendak kita ulas adalah dari sisi pendidikan. Seberapa besar dampak pandemi Covid-19 mempengaruhi aktivitas pendidikan di negeri ini. 

Terhitung sejak awal maret hingga Juni, hampir seluruh proses pembelajaran dilakukan secara online. Mulai dari jenjang Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi harus mampu beradapatasi dengan aktivitas pembelajaran online. Ritme pembelajaran daring atau online sangat berbeda jika dibandingkan pembelajaran secara langsung atau tatap muka. Jika untuk tingkatan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar, orang tua yang harus aktif belajar serta membimbing peserta didik dalam melakukan aktifitas pembelajaran. Berbeda halnya untuk siswa jenjang Sekolah Menengah Pertama hingga mahasiswa yang dituntut untuk cepat beradapatasi dengan perubahan yang ada. Hal yang sama adalah baik jenjang TK sampai Universitas,  wali murid dipaksa untuk mampu mengeluarkan tambahan biaya pendidikan dikarenakan keperluan pembelian paket data internet yang tidak murah.

Itu mungkin yang melatar belakangi gejolak para mahasiswa dalam menyuarakan aspirasinya. Kalangan mahasiswa telah menyampaikan protesnya atas minimnya perhatian pemerintah pada keadaan mahasiswa di tengah pandemi. Sudah mengeluarkan biaya UKT yang tak sedikit, kuliah daring, ditambah pula dengan kondisi orang tua yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Beban biaya pendidikan tetap mencekik ditambah pengeluaran data internet yang juga tak sedikit dikarenakan tuntutan tugas atau pembelajaran mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran online jauh lebih besar dibandingkan jenjang lain.

Dilansir dari media online (www.okezone.com), Kamis, 18 Juni 2020, memberitakan tentang aksi demontrasi mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) menuntut penurunan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Selanjutnya, Senin, 22 Juni 2020 (www.detik.com ) yang menginformasikan bahwa sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Mahasiswa Jakarta Bersatu tengah melakukan aksi unjuk rasa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Mereka meminta adanya audiensi langsung bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim guna membahas aspirasi mereka terhadap dunia perguruan tinggi. Masih  di hari yang sama,  media (www.bantennews.co.id ) dengan headline “Puluhan Mahasiswa UIN Banten Tuntut UKT Digratiskan” dalam laman pemberitaan online-nya.

Meski akhirnya Kemendikbud menetapkan adanya Skema Keringanan Pembayaran UKT Saat Pandemi Covid (www.kompas.com), yakni ; pertama, Penundaan pembayaran UKT, kedua, Pencicilan pembayaran, ketiga, Menurunkan level UKT. UKT terdiri dari level 0-5, masing-masing memiliki besaran kewajiban yang berbeda-beda. Semakin tinggi level UKT, maka beban biaya kuliah yang harus dibayarkan semakin tinggi pula. Namun, karena kondisi krisis yang terjadi sekarang, kondisi perekonomian sebuah keluarga sangat mungkin tergoncang. Misalnya, mahasiswa masuk ke UKT level V, sekarang orang tuanya di PHK, dia bisa mengajukan turun untuk ke UKT level IV, atau level III, sesuai kemampuan orangtua, dan yang terakhir  adalah Pengajuan beasiswa.

Pertanyaanya adalah, apakah kebijakan tersebut sudah cukup mengatasi problematika pendidikan bangsa ini? Skema Keringanan Pembayaran UKT hanyalah untuk kalangan mahasiswa yang notabene kebanyakan adalah golongan rakyat menengah ke atas. Rakyat golongan menengah ke bawah pasti hampir jarang bisa mengenyam indahnya pendidikan di bangku kuliah. Maka, pasti keringanan biaya pendidikan tersebut hanya diperuntukkan untuk golongan tertentu saja. Lantas bagaimana dengan biaya pendidikan tingkat dasar hingga menengah, solusi apa yang ditawarkan oleh negara?

Mari kita amati, apakah rakyat terutama mahasiswa sudah cukup puas dengan solusi yang ditawarkan oleh pemerintah? Sebagai seorang mahasiswa yang secara kognitif lebih tinggi dibanding yang lain, seharusnya memiliki pemikiran yang berbeda dengan rakyat pada umumnya. Semestinya disadari bahwa pendidikan adalah hak warga negara. Sebagaiman prinsip pemerintah yang selama ini selalu  menggaungkan sikapnya yang seolah paling nasionalis dan pancasilais, harusnya paham dengan dasar falsafah negara dan menerapkannya dengan sungguh-sungguh. Dalam UUD 1945 Pasal 31 menyatakan bahwa; (Ayat 1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, (Ayat 2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayaianya, (Ayat 3) pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidkan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang di atur dengan undang-undang. Intinya dari kesemuanya adalah, “Setiap warga negara berhak mendapat dan mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ini adalah tanggung jawab pemerintah ataupun negara dalam kemajuan bangsa ini. Negara wajib menyediakan layanan pendidikan secara gratis dan berkualitas. Itulah yang seharusnya menjadi tuntutan para mahasiswa dan umat.

Memaklumi kehadiran negara hanya berwujud penurunan UKT di masa pandemi sama saja dengan membiarkan berlangsungnya pendidikan sekuler yang mengamputasi potensi generasi khoiru ummah. Kenapa baru tersadar dan bersuara sekarang? Seharusnya tanpa adanya pandemi pun, urusan pendidikan umat menjadi tanggungan negara. Semoga pandemi ini menyadarakan umat bahwa selama ini umat dijadikan target oleh kaum kapitalis untuk meraup keuntungan. Dalam dunia pendidikan, para pemilik modal akan menawarkan berbagai macam alternatif pilihan pendidikan. Kualitas dan pelayan yang diberikan bergantung dengan biaya yang dikeluarkan. Semakin bagus kualitas SDM serta fasilitas pendidikan, maka pasti biaya pendidikan juga lebih besar, pun sebaliknya untuk umat yang berpenghasilan minim, maka pasti akan memilih sekolah yang sesuai dengan kemampuannya dalam membayar. Biasanya sekolah dengan biaya pendidikan murah memiliki kualitas atau fasilitas yang minim pula.

Tiadanya kritik terhadap kewajiban negara menyediakan pendidikan gratis artinya melestarikan tata kelola layanan masyarakat yang menyengsarakan karena lepasnya tanggung jawab penuh negara. Itulah mengapa penting bagi pemimpin untuk tetap welcome dengan kritik dan saran umat, semata demi menjaga mereka untuk tetap amanah dalam menjalankan kekuasaanya. Islam mengajarkan umatnya untuk saling peduli, saling mengingatkan dalam kebaikan agar semua sama-sama terjaga dari siksa api neraka.

  

 

Editor : Putri Hesti Lestari




This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.