Lumbung Pangan Nasional, Berhasilkah atau Kembali Mengulang Kegagalan?

Hot News

Hotline

Lumbung Pangan Nasional, Berhasilkah atau Kembali Mengulang Kegagalan?

 


(Ilustrasi/Naufal-www.dapurpena.com)


Oleh : Lisa Ariani


Pandemi covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Jangankan mereda, setiap hari kasus positif terus meningkat. Negara-negara maju nan adidaya pun belum ada yang mampu meredakannya. Ancaman demi ancaman kini menghantui dunia. Mulai dari ancaman resesi ekonomi hingga ancaman krisis pangan global.

Pandemi Covid-19 bisa menambah jumlah orang kelaparan hingga dua kali lipat, menurut program pangan Dunia PBB. Kepala Ekonomi dan Asisten Direktur Departemen Ekonomi dan Pembangunan Sosial Badan Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO , Maximo Torero Cullen, mengingatkan penerapan karantina wilayah atau lockdown untuk memerangi virus corona bisa membuat dunia krisis pangan.

Direktur Eksekutif WFP David Beasley juga mengingatkan potensi terjadi bencana kemanusiaan yang parah. "Kita sedang berada di tepi jurang pandemi kelaparan," kata Beasley dalam video conference dengan Dewan Keamanan PBB, Selasa (21/4), seperti dilansir dari AFP. (cnnindonesia.com)

Merespon hal tersebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung memperingatkan para menteri Kabinet Indonesia Maju akan ancaman krisis pangan dunia di tengah pandemi virus Corona (COVID-19) seperti yang diprediksi oleh Food and Agriculture Organization (FAO). Presiden Joko Widodo juga menunjuk Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto untuk memimpin program Lumbung Pangan Nasional atau food estate.

Namun, Program Lumbung Pangan Nasional banyak menuai kritik. Banyak pihak meragukan kesungguhan pemerintah dalam mengembangkan program Lumbung Pangan Nasional, mengingat bahwa pada periode presiden sebelumnya, sudah beberapa dilaksanakan progam Lumbung Pangan Nasional, namun selalu menuai kegagalan alias tidak ada yang berhasil.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan meminta pemerintah membuat kalkulasi dan pertimbangan matang terkait rencana program lumbung pangan nasional di Kalimantan Tengah. Sebab, menurut Syarief, beberapa tahun terakhir, pemerintah sudah beberapa kali melaksanakan program lumbung pangan nasional, tetapi tidak membuahkan hasil. (Kompas.com)

Selain itu, Menurut pengamat pertanian sekaligus Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas, rencana ini sudah pernah diinisiasikan mulai dari pemerintahan Presiden ke-2 RI, Soeharto, lalu juga di periode pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jokowi sendiri pun sudah pernah mewacanakan pembangunan lumbung padi (rice estate) di Merauke yang hingga kini tak terealisasi. Dengan pengalaman tersebut, ia mengatakan proyek lumbung pangan selalu berujung pada kegagalan. Tak jauh berbeda, pengamat pertanian dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rusli Abdullah juga meminta pemerintah mempertimbangkan wacana pembangunan lumbung pangan di Kalteng tersebut. Menurut Rusli, Food estate memang bagus, namun perlu dipertimbangkan lebih matang lagi. Jangan sampai gagal seperti di Merauke, yang sampai saat ini tak terdengar lagi kabarnya. (finance.detik.com)

Pangan merupakan kebutuhan dasar rakyat yang harus ditanggung dan dipenuhi oleh negara. Oleh karena itu negara seharusnya dapat melakukan beragam upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan negara. Apalagi Indonesia, negeri dengan tanah yang subur nan kaya akan sumber daya alam. Yang kata lirik lagu “tongkat dan jala cukup menghidupinya” seharusnya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Namun apa dikata, realita tak seindah lirik lagu. Negeri kaya nan berlimpah sumber daya alam namun menggantungkan diri pada impor pangan dari negara lain. Negeri kaya namun tak pandai mengelolanya. Nageri kaya namun rakyat tak kunjung sejahtera. Negeri kaya namun rakyat hanya menjadi penonton di negerinya sendiri. Negeri kaya, namun tak jarang rakyatnya mati kelaparan. Negara kaya namun hanya cukong yang bisa menikmatinya. Sungguh ironis.

Impian menjadi negara swasembada, hingga kini tak kunjung terwujud. Bukannya swasemda namun rakyat semakin lapar, Impor semakin deras. Produk dalam negeri kalah bersaing. Lahan pertanian diubah jadi gedung-gedung perkantoran. Petani tak kunjung sejahtera. Menambah kesemrawutan pengelolaan pangan negeri ini.

Ancaman krisis pangan global yang mengancam dunia tak terkecuali Indonesia hendaknya membuat pemerintah lebih serius lagi dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional dan terbebas dari kepentingan politik dalam merealisasi program Lumbung Pangan Nasional. Sudah seharusnya pemerintah melakukan perencanaan dan pertimbangan yang matang,  bukan hanya membuat kebijakan pragmatis tanpa perencanaan dan pertimbangan yang matang, kebijakan yang hanya mementingkan para kapitalis di baliknya. Yang pada akhirnya akan menuai kegagalan dan hanya akan membuang-buang anggaran dan hanya menguntungkan mereka (kapitalis) serta membuat rakyat semakin sulit.

Banyaknya kritik dari para ahli juga seharusnya juga bisa menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait Program Lumbung Pangan Nasional ini. Jangan sampai gagal kembali dan hanya akan membuang-buang anggaran.

Sedari awal ketahanan pangan Indonesia memang telah cukup lemah sebelum pandemi melanda. Sebelum pandemi, 22 juta jiwa rakyat Indonesia menderita kelaparan dan rawan pangan. Jadi bayangkan saja ketika pandemi melanda, akan semakin banyak jumlah rakyat Indonesia yang akan menderita kelaparan dan rawan pangan mengingat kondisi ekonomi yang sedang sulit. Hal ini tentu sudah cukup menunjukkan kegagalan pemerintah dalam membangun ketahanan pangan negara ini.

Kegagalan pemerintah dalam membangun ketahanan pangan negara, tak lepas dari sistem kapitalis neoliberalisme yang diemban oleh negara ini atau dengan kata lain negara korporatoksi. Negara dikendalikan oleh korporatokrsi (kapitalis). Sistem ini melegalkan ikut sertanya korporasi dalam pengelolaan pangan. Pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator dan regulator pembuat kebijakan sesuai keinginan para kapitalis. Sehingga tak heran, jika banyak kebijakan yang diambil habya menguntungkan korporasi (kapitalis).

Selain itu gagalnya pemerintah dalam membangun ketahanan pangan juga diakibatkan oleh gagalnya pemerintah dalam mengoptimalisasi produksi karena banyaknya lahan pertanian yang dijadikan gedung-gedung perkantoran juga mempengaruhi jumlah produksi pangan dikarenakan menyempitnya lahan pertanian. Kurang perhatiannya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan petani juga semakin mendorong kegagalan ketahanan pangan. Bukankah masih segar dalam ingatan, terkait kelangkaan pupuk yang beberapa waktu lalu terjadi di negeri ini.

Perlu diingat bahwa kekuatan sebuah negara bukan hanya dilihat dari kekuatan militernya tetapi ketahanan pangan juga menjadi indikator penting untuk menilai kekuatan sebuah negara. Negara dengan strategi dan pasukan militer yang terbaik sekalipun akan hancur jika tak diimbangi dengan ketahanan pangan negara yang kuat. Karena bagaimana mungkin akan bisa berperang jika, rakyatnya sekarat menahan lapar. Negara yang ketahanan pangannya lemah dan bergantung pada negara lain lemah akan mudah dijajah secara ekonomi dan politik oleh negara lain.

Berbeda halnya dengan Islam. Dalam Islam, pangan merupakan kebutuhan dasar (asasiyah) yang pemenuhannya ditanggung oleh negara. Negara (khilafah) melalui khalifah (kepala negara) akan memastikan setiap individu rakyatnya terpenuhi kebutuhan pangannya. Khalifah juga tak hanya akan menjaga stock pangan tercukupi namun khalifah juga akan memastikan keteraksesan pangan bagi individu rakyat. Untuk apa stock pangan melimpah jika rakyat tak bisa mengaksesnya alias tak mampu membeli karena harga yang tinggi. Oleh karena itu, khilafah akan menerapkan mekanisme pasar yang bebas riba, monopoli, penimbunan, dan penentuan harga yang tak ditentukan oleh mekanisme pasar. Khilafah akan menunjuk pengawas pasar untuk mengawasi praktek yang terjadi di pasar dan memastikan bahwa mekanisme pasar telah berjalan sesuai dengan hukum syara’.

Dalam Islam, yang bertanggung jawab dalam untuk mengatur produksi dan distribusi pangan adalah khalifah. Sebab negara adalah penanggungjawab utama dalam mengurusi hajat hidup rakyatnya. Mengingat bahwa pemimpin (kahlifah) dalam Islam adalah raain (pelayan) dan junnah (pelindung) bagi rakyatnya. Sehingga khalifah akan sadar betul bahwa kepemimpinannya kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

“Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad).

Seorang pemimpin (khalifah) akan senantiasa mengupayakan terpenuhinya kebutuhan pangan rakyatnya, baik konsumsi harian maupun menjaga stock pangan untuk mitigasi bencana yang tak terduga-duga seperti pada saat wabah sekarang ini.

Khalifah juga kan mengoptimalkan produksi pangan melalui optimalisasi penggunaan lahan. Dalam Islam, lahan-lahan atau tanah yang tak diurusi atau dibiarkan terbengkalai selama 3 tahun berturut-turut akan diambil alih oleh negara. Selanjutnya akan diberikan oleh siapa yang ingin dan mampu mengelolanya. Mengenai biaya atau modal, kholifah juga akan memeberikan modal kepada para petani serta membekali mereka dalam hal ilmu bertani.

Demikianlah Islam mengatur kehidupan. Tak hanya mengatur masalah ibadah namun Islam adalah agama yang sempurna mengatur segala aspek kehidupan. Barang siapa meninggalkan Islam dan berhukum pada hukum selain hukum Allah, maka lihatlah berbagai kerusakan yang terjadi sekarang ini. Urusan makan atau pangan pun, masih semrawut.

 

 

Editor : Khairun Nisa Panggabean



This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.